SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, memberikan klarifikasi terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menuai polemik hingga berujung laporan ke kepolisian atas dugaan penistaan agama.

Klarifikasi tersebut disampaikan JK dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, pada Sabtu (18/4/2026).

Dalam penjelasannya, ia memaparkan secara rinci konteks ceramah yang disampaikannya serta menanggapi berbagai tudingan yang berkembang di publik.

Membahas Perdamaian dan Konflik Poso-Ambon

JK menjelaskan bahwa ceramah tersebut merupakan bagian dari kegiatan Ramadan yang berlangsung di masjid kampus UGM dan berfokus pada tema perdamaian.

Dalam ceramahnya, ia mengulas berbagai jenis konflik yang pernah terjadi, mulai dari konflik ideologi, perebutan wilayah, hingga konflik ekonomi.

Ia juga menyinggung konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Poso dan Ambon pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

JK menekankan bahwa pembahasan tersebut hanya mengambil porsi kecil dalam keseluruhan ceramahnya.

“Satu menit saja saya bicarakan konflik karena agama, itu antara lain di Ambon,” ujar JK.

Menurutnya, konflik tersebut bukanlah murni ajaran agama, melainkan situasi di mana agama dimanfaatkan untuk memperkeruh keadaan.

Ia menilai bahwa nilai-nilai agama justru diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan konflik.

Ia menggambarkan bagaimana para pemuda yang hendak berperang seringkali didoakan sebelum berangkat, dengan narasi keagamaan yang justru memperkuat konflik.

Hal serupa, kata JK, terjadi di berbagai pihak yang terlibat.

“Ini perang yang memakai agama, tetapi agamanya diselewengkan,” tegasnya.

JK juga menegaskan bahwa dirinya tidak membahas dogma atau mengkritik ajaran agama tertentu, melainkan murni menjelaskan realitas sosial yang pernah terjadi.

Baca juga: VIDEO - JK Geram Dituding Dalangi Isu Ijazah Jokowi: Seret Nama Puan dan SBY

Klarifikasi Penggunaan Istilah “Syahid”

Dalam kesempatan tersebut, JK turut mengklarifikasi penggunaan istilah “mati syahid” dalam ceramahnya.

Ia mengatakan bahwa penggunaan istilah tersebut disesuaikan dengan konteks audiens, mengingat ceramah dilakukan di lingkungan masjid.

“Karena saya di masjid, maka saya pakai kata syahid. Kalau saya pakai kata ‘martir’, jemaah tidak tahu,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pesan utama dari ceramah tersebut adalah ajakan agar agama tidak digunakan sebagai alat untuk memicu konflik.

JK juga membantah keras tuduhan penistaan agama yang dialamatkan kepadanya.

Ia justru menegaskan perannya selama ini sebagai tokoh yang aktif dalam upaya perdamaian, khususnya dalam konflik Poso dan Ambon.

“Saya damaikan konflik itu. Apakah saya penista agama? Saya bahkan mempertaruhkan jiwa saya,” ujarnya.

Kaitkan Laporan dengan Isu Ijazah Jokowi

Lebih lanjut, JK mengungkapkan dugaan bahwa laporan terhadap dirinya berkaitan dengan pernyataannya sebelumnya yang meminta Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

Menurut JK, permintaan tersebut dilatarbelakangi keprihatinannya terhadap polemik berkepanjangan yang menimbulkan perpecahan di masyarakat.

“Sudah dua tahun rakyat berkonflik, saling bertentangan. Sudahlah Pak Jokowi, tunjukkan saja itu untuk meredam semuanya,” kata JK.

Ia menegaskan bahwa dirinya bersikap netral dalam isu tersebut, dan hanya berupaya memberikan nasihat sebagai politikus senior agar situasi tidak semakin memanas.

JK juga menyinggung perannya dalam perjalanan politik Jokowi, termasuk saat mendorongnya maju dalam kontestasi nasional.

Ia mengungkapkan bahwa awalnya sempat ragu karena menganggap Jokowi masih terlalu muda saat itu.

Namun, JK akhirnya bersedia mendampingi Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014 setelah diminta oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Waktu itu saya diminta untuk membimbing beliau sebagai senior,” ujarnya.

Baca juga: Jokowi Tanggapi Permintaan JK Tunjukkan Ijazah Asli: yang Menuduh Harus Membuktikan

Tolak Pertemuan dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar

Dalam konferensi pers tersebut, JK juga mengungkapkan bahwa dirinya menolak ajakan pertemuan dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar yang terlibat dalam polemik ijazah Jokowi.

Menurut JK, permintaan pertemuan itu disampaikan melalui perantara dengan melibatkan beberapa orang. Namun ia menolak demi menjaga posisi netral.

“Rismon mau ketemu saya dengan tujuh orang, saya tidak terima. Roy Suryo juga mau ketemu, saya tolak. Demi netralitas,” tegasnya.

Ia bahkan menunjukkan tangkapan layar percakapan terkait permintaan tersebut sebagai bukti.

Laporan dari Organisasi Masyarakat

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah lembaga Kristen dan organisasi masyarakat lainnya melaporkan JK ke Kepolisian RI.

Ketua Umum GAMKI, Sahat Sinurat, menyatakan bahwa laporan tersebut dilayangkan atas dugaan penistaan agama dalam ceramah JK di UGM yang berlangsung pada Kamis (5/3/2026).

“Kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat melaporkan Bapak Jusuf Kalla ke Kepolisian RI,” ujar Sahat dalam pernyataan resminya pada Minggu (12/4/2026).

Penegasan JK

Menutup klarifikasinya, JK kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk menyinggung atau merendahkan agama mana pun.

Ia berharap masyarakat dapat memahami konteks ceramahnya secara utuh dan tidak terpotong-potong.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.

“Tujuan saya jelas, yaitu perdamaian. Jangan agama dijadikan alat konflik,” pungkasnya.

Baca juga: VIDEO - Terpikat “Bujang” di Medsos, Siswi SMA Rela Jauh-Jauh Berujung Patah Hati!

Baca juga: VIDEO - Profil MV Touska: Kapal Iran Disita AS di Teluk Oman, Diduga Terobos Blokade

Sudah tayang di Kompas.tv