TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Selasa (21/4/2026) jadi hari istimewa buat  Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiomo.

Ya, itu adalah momentum ulang tahun ke-60 dirinya.

Tepat di usia ke 60 tahun itu, ia menegaskan arah kebijakan yang ingin dikejar. 

Bupati Sadewo ingin menghadirkan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

Fokusnya bukan pada janji besar, melainkan pada langkah konkret yang bisa memicu multiplier effect. 

Mulai dari penggilingan padi modern hingga rencana pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) kejaksaan di Kabupaten Banyumas.

"Ulang tahun, saya kan usianya sudah 60 tahun. Tapi jiwa saya masih 17 tahun," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (21/4/2026). 

Ulang tahunnya jatuh bersamaan dengan hari kartini yaitu 21 April. 

Saat ditanya soal harapan, ia menegaskan fokus utamanya adalah perbaikan daerah.

Baca juga: Banyumas Ngibing 2026 Siap Guncang Kota Lama, 24 Jam Menari Nonstop Libatkan Seniman Mancanegara

"Ya, saya kepingin Banyumas tambah baik. Saya kan tidak pernah muluk-muluk dan tidak pernah ngomong yang terlalu tinggi. 

Saya dan Bu Lintari sudah sepakat, kok visi-visi jadi diketawain kok. Visi-visi kepala desa biarin saja," katanya.

Ia menekankan, kerja pemerintah daerah harus benar-benar dirasakan masyarakat.

"Tapi kerja kami kan betul-betul kerja untuk rakyat. Kita ada janji macam-macam, dan Alhamdulillah kemarin saya dan Bu Lintari lobi. Kemungkinan kita akan mendapatkan ketempatan untuk rice milling modern di Kabupaten Banyumas," ungkapnya.

Bupati juga mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog terkait rencana tersebut.

"Saya kemarin sudah MoU dengan Bulog. Cuma sayangnya saya masih diskusi. Saya kepinginnya kan ada kerja sama dengan Pemda, tapi perpresnya tidak bunyi begitu. Kita menyediakan lahan, apapun itu pasti menguntungkan Banyumas," jelasnya.

Rencana itu akan menghadirkan penggilingan padi modern milik Bulog di Banyumas, dengan sejumlah opsi lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Ini akan jadi penggilingan padi modern milik Bulog akan ditempatkan di Kabupaten Banyumas. 

"Lokasi kita siapkan ada beberapa pilihan, ada di Sumpiuh, ada di Kemranjen, ada di beberapa titik. Saya tidak mau menentukan, tapi buat kita siapkan, mereka tinggal memilih. Tanah yang dibutuhkan antara 2 sampai 5 hektare," terangnya.

Tak berhenti di sektor pertanian, pemerintah daerah juga tengah melobi pembangunan sekolah terintegrasi milik Kemendikdasmen.

"Kemudian sekolah terintegrasi. Kalau sekolah rakyat sudah di Banyumas, sekolah terintegrasi itu miliknya Kemendikdasmen. Ini juga sedang saya lobi, untuk ditempatkan di Banyumas. Lahannya sudah kita siapkan, butuh 20 hektare kita siapkan dan kita tawarkan di Kaliori," ujarnya.

Baca juga: Jembatan Bambu Ayah Kebumen Ambrol, Ibu dan Anak Terjun ke Sungai

Di saat yang sama, Banyumas juga diajukan sebagai lokasi pembangunan pusdiklat kejaksaan. 

Menurutnya, proyek ini memiliki dampak ekonomi yang sangat besar.

Bupati menawarkan untuk pusdiklat kejaksaan ada di Kabupaten Banyumas. 

"Kenapa saya ngotot seperti itu? Begini, kejaksaan ternyata merekrut 500 karyawan setiap 6 bulan. Pada saat setelah direkrut, sebelum disebar ke berbagai wilayah, mereka didiklatkan selama 6 bulan di pusdiklat," jelasnya.

Beberapa lokasi pun telah disiapkan pemerintah daerah.

"Tempat yang kami tawarkan salah satunya di Jalan Bung Karno, terus ada di Bulu Bulupitu, silakan dipilih sendiri. Itu tanahnya negara, dipakai oleh negara, bagi saya ini tidak ada masalah," katanya.

Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut berorientasi pada dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

"Saya tidak memikirkan apa ya, untuk Banyumas. Yang saya dan kami hitung itu multiplier effect-nya," jelasnya. 

Bupati mengatakan misalkan yang dipilih di Jalan Bung Karno, di situ ada 500 orang calon jaksa yang sudah punya duit, sudah punya gaji, menginap 24 jam. 

"Belum keluarga yang berkunjung. Itu pasti ekonomi di sekitar situ berjalan," ungkapnya.

Menurutnya, sektor UMKM akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat.

"UMKM pasti berkembang, apalagi UMKM nanti karena akan saya satukan tanpa APBD. Jadi untuk tenant UMKM, sudah dapat semacam CSR bantuan dari perbankan 300 unit, dari Baznas 200 unit, total 500. Kita tinggal 68 tenant saja tanpa APBD," pungkasnya. (jti)