TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap transportasi publik, layanan Trans Banyumas justru dibayangi ancaman berhenti beroperasi pada 28 Agustus 2026. 

Keterbatasan anggaran yang ada hanya mampu menopang operasional selama 130 hari, dimulai dari Selasa (21/4/2026). 

Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perhubungan memastikan proses handover atau peralihan pengelolaan layanan Trans Banyumas telah resmi dilakukan. 

Kepala Dinas Perhubungan Banyumas, Omar Udaya, menyampaikan seluruh dasar hukum pelaksanaan telah dinyatakan lengkap dan jelas.

"Sampai dengan dasar hukumnya clear. 

Tapi alhamdulillah tanggal 20 kami melaporkan kepada Pak Sekda, sehingga per jam 05.00 WIB pagi, Selasa (21/4/2026) sudah bisa di handover," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya surat dari Dirjen Perhubungan Darat Nomor AJ.208/6/7/DRJD/2025 tertanggal 4 Desember 2025 tentang keberlanjutan layanan angkutan massal berbasis jalan dengan skema pembelian layanan (Buy The Service/BTS) di Kabupaten Banyumas.

Selain itu, terdapat pula nota kesepakatan antara Dirjen Perhubungan Darat dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Nomor HK.201.25/8/DRJD/2025 dan Nomor 100.2.2.3/117/12/2025 tertanggal 30 Desember 2025 terkait sinergi pengembangan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan perkotaan berbasis jalan.

Di tingkat daerah, payung hukum diperkuat melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan, serta Perbup Nomor 8 Tahun 2026 tentang peninjauan kembali tarif retribusi daerah.

Tak hanya itu, terdapat pula Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 325 Tahun 2026 yang mengatur tarif khusus angkutan perkotaan dengan skema BTS.

Dari sisi pembiayaan, Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14.998.800.000 dalam APBD 2026 untuk operasional BTS dan manajemen pengelolaan.

Namun, Omar mengungkapkan anggaran tersebut hanya cukup membiayai operasional selama 130 hari, terhitung sejak 21 April hingga 28 Agustus 2026.

"Namun anggaran tersebut, hanya dapat di cover untuk 130 hari mulai 21 April 2026 sampai dengan 28 Agustus 2026," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (22/4/2026). 

Ia pun berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui APBN Perubahan agar layanan ini dapat terus berjalan tanpa terhenti.

"Harapan kami sesuai janji dari kementerian termasuk dari teman-teman di DPR RI, sebelum 28 Agustus ini di APBN Perubahan dianggarkan kembali. 

Bapak mohon bantuannya," katanya.

Apabila tidak ada tambahan anggaran, ia memastikan layanan akan terhenti sementara.

"Karena kalau tidak berarti 28 Agustus 2026 Trans Banyumas off sampai dengan ada anggaran berikutnya," tegasnya.

Saat ini, layanan Trans Banyumas didukung oleh 52 unit armada, dengan 47 unit beroperasi setiap hari dan 5 unit sebagai cadangan.

Layanan tersebut melayani empat koridor utama, yakni Koridor 1 Pasar Pon–Terminal Ajibarang, Koridor 2 Notog–Terminal Baturraden, Koridor 3 Terminal Bulupitu–Terminal Kebondalem, serta Koridor 4 Terminal Bulupitu–Kecamatan Banyumas.

Omar juga menyoroti keunggulan layanan ini yang telah terintegrasi dengan stasiun kereta api, yang disebutnya sebagai satu-satunya di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

"Kemudian juga yang terbaru adalah sudah terintegrasi, satu-satunya di wilayah kabupaten se-Indonesia, integrasi trans masuk ke stasiun kereta api hanya ada di Kabupaten Banyumas," ungkapnya.

Berdasarkan hasil survei, jumlah penumpang menunjukkan tren peningkatan setiap minggu.

Pihaknya juga tengah mendorong pemanfaatan layanan ini oleh kalangan pelajar. 

Baca juga: Gempar Ratusan Manuskrip Peninggalan Wali Songo Ditemukan di Cilacap, Ditulis dengan Kertas Daluang

Dishub telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan mengajak siswa menggunakan transportasi umum guna mengurangi konsumsi BBM dan kemacetan.

"Harapan kami nanti dari Pak Asmin selaku Plt Kadindik juga kami sudah berdiskusi untuk anak-anak sekolah guna mengurangi konsumsi BBM, mengurangi kemacetan lalu lintas, juga nanti kami siap bersosialisasi membiasakan anak sekolah untuk menggunakan angkutan massal ini,” katanya.

Di sisi lain, aspirasi masyarakat terus bermunculan, terutama dari wilayah yang belum terlayani.

"Kami laporkan banyak sekali masyarakat khususnya di Kecamatan Wangon, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Sumpiuh yang mengharapkan kok mereka tidak sampai sana Trans Banyumas," ujarnya.

Ia mengakui, saat ini layanan belum menjangkau seluruh kecamatan di Banyumas. 

Penambahan rute memungkinkan dilakukan, namun sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.

"Bisa saja yang penting kembali lagi anggarannya ada. Dan ini minat masyarakat mulai tinggi," tambahnya.

Selain itu, terdapat pula usulan agar armada bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti edukasi atau pariwisata.

Namun, skema operasional saat ini belum memungkinkan karena sistem perhitungan berbasis layanan harian tetap.

"Tapi kalau bisa disewa, sehingga kami akan kami sampaikan kepada pimpinan dan kepada manajer, mungkin ada bus Trans pariwisata lokal," katanya.

Di akhir pernyataannya, Omar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberlanjutan layanan ini.

"Kami ingin memberikan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Bupati dan Pak Sekda serta BKAD, sehingga hari ini Trans Banyumas dapat berjalan lagi.

Masyarakat dapat memanfaatkan lagi dan mudah-mudahan ini dapat menjadi manfaat yang lebih luas buat masyarakat Kabupaten Banyumas," pungkasnya. (jti)