WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Teka-teki mengenai jadwal pergantian kursi pimpinan di Gedung Kebon Sirih akhirnya terjawab.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta resmi menetapkan tanggal 30 April 2026 sebagai momentum krusial untuk memproses penghentian Khoirudin dan pengusulan Suhud Alynudin sebagai Ketua DPRD DKI yang baru.

Langkah ini diambil setelah mendapat lampu hijau dari seluruh fraksi.

Baca juga: Ketua DPRD Bogor Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik Usai Retreat di Akmil Magelang

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, memastikan proses pengambilan keputusan berjalan mulus tanpa hambatan berarti.

Menanti Kehadiran Pramono Anung

Pemilihan tanggal 30 April ternyata bukan tanpa alasan.

Dewan menginginkan prosesi penting ini dihadiri langsung oleh orang nomor satu di Jakarta, Gubernur Pramono Anung.

Kehadiran gubernur dianggap penting sebagai simbol sinergi antara legislatif dan eksekutif di tengah transisi kepemimpinan parlemen.

"Kami berharap rapat paripurna ini bisa dihadiri langsung oleh Gubernur. Berdasarkan jadwal, tanggal 30 Gubernur sudah kembali ke Jakarta dan akan hadir bersama kami untuk menyaksikan pergantian ketua dari Fraksi PKS," ujar Wibi di Gedung DPRD DKI, Rabu (22/4/2026).

Meski demikian, Wibi menekankan bahwa agenda akhir bulan nanti baru sebatas penetapan usulan resmi.

Proses pelantikan secara legal masih harus menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri yang diperkirakan memakan waktu maksimal 20 hari kerja.

Baca juga: Pansus DPRD Kota Bogor Rampungkan Perubahan OPD, Fokus Reformasi Kelembagaan dan Layanan Publik

Gerbong Baru di Bawah Komando Al Muzzammil

Pergantian di kursi Ketua DPRD DKI ini bukan sekadar rotasi biasa, melainkan dampak dari "gempa" restrukturisasi di internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pasca Musyawarah Nasional (Munas) 2025, estafet kepemimpinan PKS berpindah dari Ahmad Syaikhu ke Al Muzzammil Yusuf.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, menegaskan bahwa pencopotan Khoirudin merupakan perintah organisasi yang wajib dijalankan.

Efek domino kepemimpinan Al Muzzammil Yusuf ini merembet hingga ke tingkat daerah untuk memastikan mesin partai berjalan lebih efektif.

"Presiden atau pimpinan yang baru tentu mencari cara paling efektif untuk menjalankan organisasi. Sesudah Ketua DPW berganti, posisi strategis di DPRD juga menyesuaikan," kata Taufik dengan lugas.

Baca juga: Ketua DPRD Kota Bekasi Soroti Pentingnya Kepemimpinan Lewat Retret

Transisi Tanpa Gejolak

Walau terjadi perombakan besar-besaran di tubuh partai pemenang pemilu di Jakarta tersebut, atmosfer di internal dewan diklaim tetap kondusif.

Wibi Andrino menegaskan tidak ada dinamika liar yang mengganggu proses administrasi kenegaraan tersebut.

"Semua berjalan baik dan sesuai aturan. Tidak ada gejolak seperti yang mungkin berkembang di luar," pungkas Wibi.

Kini, publik Jakarta menanti bagaimana nakhoda baru dari PKS ini akan membawa arah kebijakan legislasi di sisa masa jabatan periode ini.