TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Kenaikan harga LPG non-subsidi yang ditetapkan PT Pertamina Patra Niaga sejak 18 April 2026 lalu mulai menuai tanggapan dari masyarakat, seiring melonjaknya harga tabung 12 kilogram dan 5,5 kilogram di berbagai wilayah.

Berdasarkan pantauan Tribunpontianak.co.id di tingkat pangkalan dan minimarkert khususnya di wilayah perkotaan Kabupaten Ketapang, harga LPG non-subsidi ukuran 5,5 kilogram saat ini dibanderol sekitar Rp 125 ribu hingga Rp 130 ribu, dari sebelumnya berkisar Rp 110 ribu.

Sementara itu, untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kilogram kini mencapai sekitar Rp 260 ribu, dari sebelumnya sekitar Rp 220 ribu.

Kenaikan ini terjadi beriringan dengan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang juga ditetapkan sejak 18 April 2026.

Menanggapi permasalahan tersebut seorang warga Ketapang, Wahyu Firmansyah menilai bahwa kenaikan harga LPG non-subsidi tidak hanya berdampak pada rumah tangga menengah, tetapi juga pelaku usaha kecil yang bergantung pada energi tersebut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

• Warga Ketapang Hidup Dalam Ketakutan, 37 Teror Penembakan dan Pembakaran Tak Kunjung Terungkap

"Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga menengah, tetapi juga pelaku usaha kecil yang menggantungkan operasional hariannya pada energi tersebut. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan tentang bagaimana stabilitas ekonomi keluarga diuji secara perlahan," ujar Wahyu saat dikonfirmasi, Tribunpontianak.co.id, Rabu 22 April 2026. 

Menurut Wahyu, kenaikan harga LPG non-subsidi dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme penyesuaian pasar serta meningkatnya beban distribusi energi yang semakin kompleks. 

Meski demikian, ia menilai publik tetap berhak mempertanyakan sejauh mana peran negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan masyarakat.

"Publik berhak mempertanyakan sejauh mana negara hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan perlindungan masyarakat," jelasnya.  

Ia juga menekankan bahwa dalam situasi kenaikan harga, transparansi dan komunikasi yang jujur menjadi hal penting agar kepercayaan publik tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan.

Selain itu, Wahyu berharap pemerintah maupun pihak PT Pertamina Patra Niaga tidak hanya fokus pada penyesuaian harga, tetapi juga menghadirkan solusi konkret. 

Di antaranya memastikan LPG subsidi tepat sasaran, memperketat pengawasan distribusi, serta mendorong penggunaan energi alternatif yang lebih terjangkau.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan energi harus berpihak pada masyarakat, tidak hanya rasional secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial.

"Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan hanya stabilitas angka di atas kertas, melainkan seberapa kuat masyarakat mampu bertahan tanpa harus mengorbankan kebutuhan dasar mereka," ungkapnya. 

Sementara itu, warga lainnya, Rizki Januardi, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menilai kenaikan harga boleh saja dilakukan, namun harus dibarengi dengan perlindungan yang jelas bagi masyarakat.

"Kenaikan boleh saja, tapi harus dibarengi dengan perlindungan yang jelas untuk masyarakat. Jangan sampai yang mampu saja yang ‘dipaksa mandiri’, tapi yang hampir miskin malah ikut terdampak," ucapnya.  

Rizki berharap pemerintah dapat memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran agar LPG 3 kilogram benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. 

Ia juga menekankan pentingnya transparansi terkait alasan kenaikan harga agar masyarakat memahami kebijakan yang diambil, bukan sekadar menerima kenaikan secara tiba-tiba.

Selain itu, menurutnya, pelaku UMKM juga perlu mendapat perhatian melalui bantuan atau insentif energi agar tetap mampu bertahan di tengah kenaikan biaya operasional. 

Di sisi lain, pengembangan energi alternatif seperti kompor listrik atau jenis gas lain dinilai penting agar masyarakat memiliki pilihan yang lebih terjangkau.

Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal kenaikan harga, tetapi persoalan negara hadir untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.  

"Kalau boleh jujur, ini bukan cuma soal harga gas, tapi soal bagaimana negara menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kebutuhan dasar rakyat," pungkasnya. (*)

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!