Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Suryadi Jaya

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU TENGAH - Sejumlah warga yang tergabung dalam ibu-ibu pesisir Sungai Lemau, Kecamatan Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah menyuarakan kondisi darurat abrasi pantai dalam pertemuan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkulu Tengah, Rabu (22/4/2026).

Dalam forum tersebut, sejumlah ibu-ibu bersama perwakilan organisasi lingkungan menyampaikan bahwa abrasi yang terjadi telah menggerus garis pantai secara signifikan hingga merusak rumah warga.

Berdasarkan keterangan warga, abrasi tidak hanya menyebabkan hilangnya lahan, tetapi juga telah merobohkan sejumlah rumah yang sebelumnya berada di zona aman.

Kondisi ini dinilai semakin mengkhawatirkan, terutama saat gelombang tinggi dan cuaca ekstrem terjadi.

“Kondisi ini sudah sangat darurat. Setiap hari kami melihat tanah kami hilang sedikit demi sedikit. Beberapa rumah sudah hancur, dan yang lain tinggal menunggu waktu,” ujar Nosi, salah satu warga Sungai Lemau dalam keterangan resmi yang diterima TribunBengkulu.com.

Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah, di antaranya penanganan darurat dalam waktu dekat.

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai seperti tanggul atau pemecah ombak, kepastian waktu penanganan, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan.

Baca juga: Acara Syukuran Kantor PPP Bengkulu Tengah Memanas, DPW Ancam PAW Anggota DPRD yang Tak Hadir

 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah, Jesno, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengetahui kondisi abrasi di wilayah tersebut dan mengakui tingkat kerusakan yang terjadi cukup serius.

Kewenangan penanganan abrasi berada di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VIII di bawah Kementerian PUPR.

“Kami akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat dan update kondisi lapangan terbaru kepada BWS Sumatera VIII. Penanganan abrasi ini tidak bisa dilakukan secara instan karena berkaitan dengan kewenangan dan penganggaran dari pemerintah pusat,” ujar Jesno.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan BWS Sumatera VIII untuk menyampaikan hasil kajian serta rencana tindak lanjut terkait penanganan abrasi di kawasan Pondok Kelapa dan sekitarnya.

Sementara itu, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret di lapangan, mengingat abrasi masih terus terjadi dan dinilai berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar jika tidak segera ditangani.