TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari mengungkap, nilai investasi sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah turun sebesar Rp4,3 triliun.

Penanaman modal di sektor ini pada tahun 2024 sebesar Rp5,7 triliun, sementara pada 2025 turun sebesar Rp1,4 triliun.

Menyikapi turunnya investasi tersebut, DPMPTSP menginventarisasi potensi EBT di 35 kabupaten/kota yang akan dikemas dalam Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk ditawarkan ke investor.

"Potensi (investasi EBT) di Jateng itu masih ada, seperti geotermal di Banjarnegara dan Wonosobo, energi hidro banyak di Banyumas. Pengelolaan sampah ada di 35 kabupaten/kota," katanya selepas rapat penyusunan potensi EBT di Jateng bersama lembaga Institute for Essential Services Reform (IESR), Rabu (22/04/2026).

Sakina menerangkan, turunnya investasi EBT di Jateng disebabkan karena pada tahun 2024, investasi itu dalam tahap pembangunan, pembelian lahan, dan belanja modal.  Pada 2025, pabrik sudah mulai beroperasi sehingga aktivitas belanja modal turun.

Sejumlah sektor industri EBT yang telah menanamkan modal di Jawa Tengah, antara lain pabrik solar cell dan baterai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan KEK Kendal. Adapula pabrik perakitan kendaraan listrik di Kabupaten Magelang.

Kini, pihaknya terus menggenjot investasi sektor EBT agar nilai investasinya turut meroket seperti tahun 2024.

"Potensi paling banyak energi baru terbarukan yang telah disusun kabupaten/kota adalah potensi sampah, geothermal, potensi air masih dalam kajian," bebernya.

Sakina mengaku, menggaet investor sektor EBT tidak semudah mencari investor sektor padat karya, seperti tekstil dan infrastruktur. Sektor EBT merupakan industri padat modal yang membutuhkan wakti dalam kajian. Investor tidak serta merta selepas melakukan tanda tangan kontrak kemudian memangun pabrik. Mereka pasti akan melakukan kajian secara berkala, terutama untuk menangkap peluang potensinya.

"Ini yang menjadi kendala dalam investasi EBT," jelasnya.

Kendala lainnya, lanjut Sakina, terjadi pada potensi pengelolaan sampah menjadi sumber energi terbarukan. Ia mengaku, sejumlah kabupaten/kota di Jateng telah menyusun IPRO tapi masih menghadapi kendala.

Tembok penghambat itu berupa pengelolaan sampah di daerah pelaku usaha tidak diperbolehkan mendapatkan tipping fee, yakni biaya layanan yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga berdasarkan volume atau tonase sampah yang diolah, dari anggaran APBD.

"Regulasi masih berbeda, ini jadi kendala," katanya.

Sementara, Analis dari IESR, Zakki Muwafiq mengatakan, ada tiga potensi EBT di Jateng yang layak dikembangkan dari sisi keuntungan yakni pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

"Potensi terbesar di Jateng adalah PLTS, potensi ini tersebar di 12 lokasi yang tersebar di 10 kabupaten, dengan potensi energi mencapai 13 gigawatt," bebernya.

Potensi itu, kata Zakki, selaras dengan peningkatan proyeksi kebutuhan listrik di Jawa Tengah yang terus meningkat. Berdasarkan data Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 , konsumsi listrik di Jateng meningkat 4,5 persen dalam 10 tahun terakhir.

"Dalam empat tahun terakhir bahkan terjadi peningkatan signifikan hingga 5,3 persen. Artinya, ada kebutuhan yang perlu disuplai oleh EBT, sehingga ini menjadi peluang besar," tandasnya. (iwn)