TRIBUNJATIM.COM - Pakar ikut angkat bicara soal kapal Gamsunoro milik Pertamina yang banyak diisi oleh kru berkebangsaan India.
Diketahui pemerintah Indonesia sedang melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak Iran agar 2 kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS), yakni Gamsunoro dan Pertamina Pride bisa melewati Selat Hormuz.
Dua kapal tersebut hingga saat ini belum bisa melintasi selat tersebut.
Namun, sebuah fakta terungkap bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang bekerja sebagai kru di kapal tersebut.
Baca juga: Penjelasan Pertamina soal Semua Kru Kapal Gamsunoro di Hormuz dari India, Pelaut WNI Telanjur Kecewa
Menanggapi hal itu, Pakar Kemaritiman Siswanto Rusdi membeberkan analisis soal fenomena tersebut.
Siswanto menyebut dalam level operasional manajemen kapal internasional, pengelola bebas memilih kru dari negara mana pun yang dianggap paling kompeten dan efisien.
Hal itu disampaikannya dalam wawancara khusus dalam program On Focus Tribunnews, Jumat (24/4/2026).
"Kalau pakai orang Indonesia, dengan segala hormat, bahasa Inggrisnya kurang. Etosnya rendah dan cepat homesickness (rindu rumah)," ujar Siswanto.
Kondisi ini, menurutnya, berbanding terbalik dengan pelaut asal India atau Rusia yang memiliki kemampuan bahasa Inggris lebih baik dan ketahanan kerja di laut yang lebih lama.
Ia menekankan bahwa selama kualitas SDM pelaut Indonesia tidak ditingkatkan secara masif, maka armada kapal besar milik Indonesia akan terus didominasi oleh pekerja asing.
"Menterinya ngerti nggak yang begini? Perbaikan itu harus dari atas, dari kebijakan SDM pelayaran kita," tegasnya.
Di sisi lain, publik juga sempat mempertanyakan mengapa dua kapal milik Pertamina International Shipping, Gamsunoro dan Pertamina Pride, menggunakan bendera Panama dan Singapura saat tertahan di Selat Hormuz.
Siswanto Rusdi menjelaskan praktik tersebut adalah hal lazim di dunia pelayaran yang dikenal sebagai Flag of Convenience atau bendera kemudahan.
"Di Indonesia ini tidak bisa (pakai bendera nasional), aturan kita berlapis-lapis, pajak berlapis-lapis, belum lagi pungli. Walhasil, lebih mudah pakai bendera Panama atau Singapura," kata Siswanto.
Ia membeberkan bahwa industri pelayaran nasional masih dibayangi praktik korupsi dan sogok-menyogok, terutama dalam pengurusan izin di pelabuhan.
"Mau dapat surat persetujuan berlayar saja harus sogok Syahbandar. Ini diketahui internasional. Itulah dampaknya kenapa orang lebih percaya benderakan kapal ke negara lain daripada ke Indonesia," ungkapnya.
Hal inilah yang menurutnya membuat posisi tawar Indonesia lemah saat terjadi konflik geopolitik, karena secara yuridis negara benderalah yang seharusnya turun tangan menyelesaikan masalah.
Baca juga: Pakar Bandingkan Kualitas SDM WNI saat Bahas Alasan Kapal Pertamina Diisi WN India
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah Indonesia sedang melakukan komunikasi yang intensif dengan pihak Iran.
"Lagi dilakukan komunikasi yang intens terkait dengan dua kapal itu, InsyaAllah doain bisa cepat," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Bahlil berharap dengan adanya gencatan senjata antara Amerika dengan Iran selama dua pekan, upaya agar dua kapal Indonesia bisa melintasi Selat Hormuz bisa dilakukan dengan cepat.
"Dengan redanya, ada jeda 2 minggu daripada eskalasi di Timur Tengah, mudah-mudahan bisa cepat selesai," katanya.
Bahlil mengatakan bahwa impor minyak mentah yang melintasi Selat Hormuz hanya 20-25 persen dari total impor.
Indonesia tidak pernah mengimpor BBM jadi dari Timur Tengah.
"Dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara, seperti Angola, Afrika, Nigeria, amerika, dan beberapa negara lain. Jadi kita insyaAllah sudah clear lah, insyaAllah aman," ucapnya.
Baca juga: Penyebab 2 Kapal Pertamina Masih Tertahan di Selat Hormuz, Menlu: Banyak Negara Tolak Ada Pungutan
Terpisah Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menegaskan hingga saat ini Selat Hormuz tidak ditutup.
Jalur perdagangan strategis tersebut tetap beroperasi, namun dengan penerapan protokol keamanan khusus selama masa perang.
Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi menjawab pertanyaan soal Kapal tanker Indonesia yang hingga saat ini belum bisa melintas Selat Hormuz.
Dubes Boroujerdi menjelaskan bahwa ketidakamanan yang terjadi di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab pihak luar yang melakukan invasi terhadap Iran.
Meski begitu, Iran menjamin keselamatan jalur bagi negara-negara sahabat.
Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi intensif dengan pemerintah Iran bagi setiap kapal yang ingin melintas.
Hal ini berkaitan dengan status siaga dan aturan khusus yang diberlakukan Iran di wilayah kedaulatannya.
"Perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak pemerintah Iran dikarenakan saat ini sedang diberlakukan protokol-protokol khusus saat perang," jelasnya.
Koordinasi ini, menurut Boroujerdi, sangat krusial agar kapal-kapal kargo dari negara sahabat tetap bisa melintas dengan aman tanpa hambatan teknis maupun keamanan di lapangan.
