Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM — Kebijakan efisiensi anggaran yang mencapai Rp. 117 miliar di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan, Jumat (24/4/2026).

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, mengakui bahwa pemangkasan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

Ia menyebutkan, kondisi keuangan daerah saat ini tidak dalam situasi ideal sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian di berbagai sektor.

“Apalagi saat ini kita sedang berada di situasi yang juga tidak baik-baik saja, efisiensi yang menghabiskan anggaran tidak sedikit,” ujarnya.

Baca juga: Tersangka Korupsi Danar Tetoat Ismail Usemahu Belum Ditahan Polda Maluku, Ada Apa?

Baca juga: Rugikan Negara Rp2.8 Miliar, Mantan Kadis PUPR Ismail Usemahu CS Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Menurut Fachri, besaran efisiensi yang mencapai Rp. 117 miliar bukan angka kecil dan sangat memengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan program.

“Rp. 117 miliar itu saya tidak tahu duit sebanyak apa itu. Itu kalau ada, insyaallah banyak hal bisa kita lakukan,” katanya.

Dampak dari efisiensi tersebut, lanjut dia, membuat pemerintah harus menunda sejumlah program prioritas, terutama yang membutuhkan anggaran besar.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan yang tersedia.

Fachri menjelaskan, dalam situasi seperti ini, penentuan prioritas menjadi hal yang sangat penting agar program yang benar-benar mendesak tetap bisa dijalankan.

“Banyak urusan pembangunan itu tidak sekadar soal kebijakan saja, tapi juga soal kewenangan dan prioritas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti bahwa tidak semua persoalan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, terutama di tengah keterbatasan anggaran.

Karena itu, pemerintah daerah memilih langkah realistis dengan menyesuaikan program berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.

Di sisi lain, Fachri mengajak masyarakat untuk memahami kondisi tersebut secara utuh dan tidak melihat persoalan secara parsial.

Ia menilai, kritik dari masyarakat tetap penting, namun harus disertai pemahaman terhadap kondisi fiskal daerah yang sedang terbatas.

“Bapak-Ibu, kritik terhadap pendidikan itu mesti kita terima, tapi kita pun harus bisa melihat itu dengan bijak,” ucapnya.

Fachri memastikan, pihaknya tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik meskipun di tengah tekanan efisiensi anggaran.

Ia berharap, ke depan kondisi keuangan daerah dapat membaik sehingga program-program pembangunan yang tertunda bisa kembali dilanjutkan.(*)