TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI – Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson F. Waprak, menyatakan bahwa implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat adat, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Ia menekankan agar program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

“Otsus jangan jadi kepentingan siapapun, tapi kebutuhan masyarakat adat di seluruh Papua, khususnya Papua Barat,” ujar Waprak saat menghadiri Musrenbang Otsus di Teluk Bintuni, Jumat (24/4/2026).

Jadson Waprak menilai pengawasan harus dimulai dari Musrenbang tingkat kampung agar aspirasi masyarakat terakomodasi.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sehingga pembangunan fasilitas kesehatan harus didukung infrastruktur jalan, perumahan, dan sanitasi.

Baca juga: APH Wajib Audit Anggaran MRPB, Yan Warinussy: "Tak Perlu Upaya Pembelaan Diri"

Selain itu, ia menegaskan perlunya data akurat agar anggaran Otsus tepat sasaran.

“Kalau datanya rapi, kesejahteraan OAP bisa lebih mudah diwujudkan,” katanya.

Terkait ekonomi, Judson mendorong regulasi jelas untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Otsus sebagai solusi atas kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk BBM.

Ia mengapresiasi bantuan beasiswa dari Pemda, namun menekankan transparansi dan pengawasan agar manfaat Otsus benar-benar dirasakan masyarakat.

“MRP tidak bisa berdiri sendiri. Kuncinya kerja sama semua pihak [Dewan Adat, DPRD, Pemda, hingga pusat] agar pintu kesejahteraan terbuka,” pungkasnya.