TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Pemerintah pusat terus memperkuat sektor pendidikan melalui program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan. 

Pada 2026, anggaran yang digelontorkan mencapai Rp14 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan, dengan rencana tambahan hingga total Rp76 triliun dengan syarat apabila anggaran perubahan disetujui.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, dalam acara Peresmian Revitalisasi Satuan Pendidikan se-Kabupaten Banyumas bertema "Wujudkan Sekolah Asri" di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Sabtu (25/4/2026).

Abdul Mu’ti mengatakan, program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan pada tahun ini tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga ditambah kuotanya.

"Program revitalisasi tahun ini dianggarkan Rp14 triliun dengan sasaran 11.744 satuan pendidikan. 

Kami juga mengajukan tambahan anggaran pada perubahan 2026 untuk 60.000 satuan pendidikan, sehingga totalnya bisa mencapai Rp76 triliun," jelasnya.

Ia menambahkan, prioritas program tersebut meliputi sekolah terdampak bencana di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kemudian sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi rusak berat.

Apabila pengajuan tambahan anggaran disetujui Kementerian Keuangan, maka total satuan pendidikan yang akan mendapatkan program digitalisasi mencapai 71.744 sekolah di seluruh Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga terus memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP). 

Berdasarkan data, pada 2025 terdapat 19 juta penerima PIP, dan meningkat menjadi 19,6 juta penerima pada 2026.

Untuk jenjang pendidikan anak usia dini, bantuan juga diberikan kepada murid TK sebesar Rp450 ribu per tahun dengan total penerima mencapai 888.000 murid.

Di sisi lain, pemerintah turut meningkatkan kesejahteraan guru honorer. 

Insentif bulanan dinaikkan menjadi Rp400 ribu per bulan dan ditransfer langsung kepada guru, dari sebelumnya Rp350 ribu.

Abdul Mu’ti menegaskan, anggaran pendidikan tidak dipotong untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurutnya, program MBG tetap berjalan beriringan dengan peningkatan alokasi pendidikan dasar dan menengah.

"Tidak benar jika anggaran pendidikan dipotong untuk MBG. 

MBG tetap berjalan dan alokasi pendidikan dasar dan menengah justru meningkat," tegasnya.

Ia menjelaskan, program MBG juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa. 

Baca juga: Misi Cetak Atlet Porprov Jawa Tengah XVII 2026 Dibayangi Efisiensi Anggaran

Kebiasaan bangun pagi, beribadah, serta pola makan sehat menjadi bagian dari pembentukan karakter tersebut.

"Penerima manfaat MBG sudah mencapai 93 persen, bahkan mendekati 95 persen," ujarnya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mulai menerapkan budaya sekolah ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan pendekatan humanis.

Sementara itu, terkait persoalan anak tidak sekolah, Abdul Mu’ti mengakui masih tingginya angka anak yang belum mengakses pendidikan. 

Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, seperti ekonomi, domisili, sosial budaya, keamanan di wilayah tertentu, hingga keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran.

Sebagai solusi, pemerintah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang lebih mudah diakses. Pendidikan tidak hanya berbentuk formal, tetapi juga melalui jalur nonformal dan informal.

Beberapa alternatif yang disiapkan antara lain melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah satu atap, program kesetaraan (Paket A, B, dan C), serta sekolah terbuka.

"Pendidikan harus lebih aksesibel, tidak harus selalu formal. 

Bisa melalui PKBM, program kesetaraan, maupun sekolah terbuka," jelasnya.

Selain akses, pemerintah juga memastikan pendidikan lebih terjangkau (affordable) melalui pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi penyelenggara PKBM, yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik.

Pembelajaran juga dirancang lebih fleksibel, terutama bagi anak-anak dengan kondisi tertentu, seperti atlet, seniman, atau mereka yang sudah bekerja. 

Untuk itu, disediakan layanan pembelajaran jarak jauh (distance learning) yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja.

Dalam implementasinya, PKBM memiliki peran penting, baik dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan keterampilan maupun program kesetaraan. 

Pemerintah bahkan telah membentuk direktorat khusus untuk pendidikan nonformal dan informal guna memperkuat sektor ini. 

Perizinan PKBM pun dipermudah, cukup melalui bupati atau wali kota, sehingga diharapkan layanan pendidikan bisa lebih dekat dengan masyarakat.

"Dengan PKBM, pembelajaran bisa diselenggarakan di komunitas yang dekat dengan tempat tinggal warga," pungkasnya. (jti)