SURYA.co.id – Peringatan Hari Kartini pada 21 April 2026 di Kalimantan Timur justru diwarnai ketegangan.
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim menggelar demonstrasi di Kantor Gubernur, Samarinda.
Namun aksi tersebut berujung ricuh.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya buka suara.
Ia mengaku menyaksikan langsung jalannya aksi dari dalam kantor dan menilai kericuhan itu sebagai situasi yang sejak awal ingin ia hindari.
Dengan nada tegas, Rudy menegaskan bahwa kerumunan massa dalam skala besar di tengah situasi sensitif memang berisiko tinggi memicu gesekan.
Rudy Mas’ud mengungkapkan, ia melihat langsung momen ketika situasi aksi berubah tidak kondusif.
Dari dalam kantor gubernur, ia menyaksikan lemparan botol air mineral hingga batu dari trotoar yang diarahkan ke aparat keamanan.
"Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?," katanya, Kamis (23/4/2026) malam, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Kericuhan pecah setelah massa bertahan melewati batas waktu yang diimbau aparat, yakni pukul 18.00 WITA.
Situasi yang memanas membuat aparat akhirnya membubarkan massa.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, memastikan bahwa gubernur memang berada di dalam gedung saat aksi berlangsung.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujarnya.
Bagi Rudy Mas’ud, keputusan untuk tidak menemui massa bukan tanpa alasan. Ia menegaskan sejak awal tidak menginginkan adanya kerumunan besar.
"Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk di kerumunan massa."
"Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya," ungkap dia.
Menurutnya, pertemuan di tengah kerumunan berisiko tinggi, baik dari sisi keamanan maupun efektivitas pengambilan keputusan. Ia juga menekankan bahwa dirinya tetap membuka ruang dialog secara resmi.
"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau."
"Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri," tandasnya.
Rudy menambahkan, keputusan tidak bisa diambil secara spontan tanpa kajian data yang lengkap, terlebih dalam situasi penuh tekanan.
Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur kini memegang peran strategis dalam pembangunan nasional. Stabilitas keamanan menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar.
Kericuhan dalam aksi massa dinilai berpotensi mencoreng citra daerah, terutama di tengah sorotan nasional dan internasional terhadap pembangunan IKN.
Dalam konteks ini, sikap gubernur yang mengedepankan stabilitas dapat dibaca sebagai upaya menjaga kepercayaan terhadap iklim investasi dan keberlanjutan pembangunan di kawasan tersebut.
Peristiwa demonstrasi 21 April menjadi catatan penting bagi semua pihak. Pengakuan terbuka dari Rudy Mas’ud menunjukkan bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus penegasan sikap kepemimpinan dalam menghadapi tekanan.
Di sisi lain, kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi membutuhkan pendekatan yang lebih konstruktif dan terukur.
Kalimantan Timur kini bukan lagi sekadar provinsi biasa. Sebagai wajah masa depan Indonesia, stabilitas dan ketertiban menjadi fondasi utama demokrasi yang sehat.
Kericuhan 21 April menjadi pelajaran mahal: bahwa di tengah dinamika aspirasi publik, menjaga keamanan tetap menjadi prioritas bersama.
Dikutip dari Wikipedia, Rudy Mas'ud lahir 7 Desember 1981.
Ia adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode 2025–2030.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Timur dari Partai Golongan Karya.
Rudy Mas'ud memulai pendidikan dasar di SD Negeri 008 Balikpapan (1987–1993). Pendidikan menengah ditempuhnya di SMP Negeri 4 Samarinda (1993–1996) dan SMA Negeri 2 Balikpapan (1996–1999).
Pendidikan tinggi ditempuhnya di S-1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Samarinda (1999–2006).
Studi S-2 dijalaninya di almamater yang sama (2017–2020). Gelar Doktor Ilmu Ekonomi diraihnya pada 2025 juga di kampus yang sama. Ia juga masih kuliah di S-3 Ilmu Hukum, Universitas Trisakti (2020–sekarang).
Sebelum berkiprah dalam dunia politik, Rudy Mas'ud merupakan pengusaha di berbagai sektor, antara lain transportasi bahan bakar, galangan kapal, dan penyimpanan bahan bakar. Ia merupakan Executive Chairman PT Barokah Bersaudara Perkasa (2000–2018) dan Direktur Utama PT Barokah Gemilang Perkasa (2008–2018).[6]
Rudy juga tercatat sebagai komisaris pada 5 perusahaan, yaitu PT Istana Gemilang Perkasa (2010–2018), PT Mashud Bersaudara Internasional (2013–2018), PT Cakra Buanamas Utama (2014–2015), PT Barokah Agro Perkasa (2014–2018), PT Eissu Prima Usaha (2015–2018). Ia juga merupakan Direktur Utama pada PT Cakra Buanamas Utama (2015–2018) dan PT Eissu Prima Usaha (2015–2018).
Rudy Mas'ud memulai karier politiknya dengan menjadi Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kalimantan Timur (2018–2023). Organisasi buruh ini merupakan sayap organisasi dari Partai Golkar. Ia kemudian menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Timur (2020–2025).[8] Ia sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pertahanan DPP Partai Golkar (2019–2024).[9] Berikutnya, Ketua Bidang BUMN dan BUMD Ormas MKGR Pusat (2020–2025).
Pada Pemilihan Umum 2019 Rudy maju sebagai calon legislatif DPR RI dapil Kalimantan Timur. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019–2024. Di DPR, ia menjadi anggota Komisi VII yang membidangi energi, riset, dan teknologi.
Pada pemilihan umum kepala daerah serentak seluruh Indonesia 2024, Rudy Mas'ud berpasangan dengan Seno Aji sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur. Lawannya adalah pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Hasil pemungutan suara pada 27 November 2024 sesuai pleno KPU Kaltim adalah pasangan Isran-Hadi memperoleh 793.793 suara, sedangkan Rudy-Seno 996.399 suara.
Pasangan Isran-Hadi mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur ke Mahkamah Konstitusi, dengan beberapa dugaan pelanggaran, termasuk politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. MK menilai bahwa selisih suara antara pasangan nomor urut 1 dan 2 mencapai 202.606 suara atau 11,3 persen, melebihi ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Hakim menyatakan, tidak ditemukan adanya politik borong partai sebagaimana didalilkan Pemohon. Putusan MK menolak gugatan tersebut.
Rudy-Seno dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, bersamaan dengan pelantikan 961 kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024.
