BANGKAPOS.COM -- Inilah daftar aset Kurniawan Effendi Bong alias Afat, seorang pengusaha timah dari Kabupaten Bangka Selatan yang disegel Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung.
Diketahui, Kejari Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, mengamankan dan menyegel sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi tata kelola penambangan bijih timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Bangka Selatan periode 2015–2022.
Aset yang ditindak meliputi tanah, bangunan, hingga alat berat yang tersebar di sejumlah titik strategis, dengan estimasi nilai mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca juga: Inilah Dua Bos Timah dari Basel yang Asetnya Disita, 9 Tersangka Lain Tunggu Giliran, Kejari Bersiap
Langkah pengamanan dilakukan dengan pemasangan stiker resmi pada setiap objek yang telah ditetapkan sebagai bagian dari barang bukti.
Penyidik terlihat melakukan proses tersebut secara bertahap, mulai dari bagian depan bangunan hingga titik yang mudah terlihat publik, sembari mendokumentasikan setiap tahapan sebagai bagian dari administrasi penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra, mengatakan tindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga aset agar tidak dialihkan maupun disalahgunakan selama proses hukum berlangsung.
“Penyegelan ini kami lakukan untuk memastikan aset tetap aman dan tidak disalahgunakan selama proses penyidikan berlangsung,” ujar Asep kepada Bangkapos.com, Jumat (24/4/2026).
Dalam perkara turunan kasus korupsi tata kelola timah yang ditaksir merugikan negara hingga Rp4,16 triliun di Bangka Selatan, penyidik telah menyita delapan aset milik tersangka Kurniawan Effendi Bong alias Afat, Direktur CV Teman Jaya.
* Aset tersebut terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor 3945, 3958, 1180, 1531, dan 1705.
* Pada salah satu lokasi, tepatnya di atas lahan SHM Nomor 3945, turut diamankan dua unit alat berat jenis ekskavator.
* Menyegel bangunan komersial di pusat Kota Toboali, termasuk dua unit ruko di Jalan Jenderal Sudirman yang digunakan sebagai kantor bank BUMN, serta empat unit ruko lain yang difungsikan sebagai toko grosir.
“Bangunan ruko yang masih aktif digunakan tetap kami segel sebagai bagian dari pengamanan aset, namun operasionalnya tetap diawasi,” kata Asep.
Baca juga: Daftar 13 Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Daycare Jogja, Terungkap Kamar Sempit Diisi Puluhan Anak
Kejaksaan menegaskan, penyegelan tidak serta-merta menghentikan aktivitas ekonomi pada aset produktif.
Namun, seluruh pemanfaatannya berada di bawah pengawasan ketat dan tidak boleh dialihkan kepemilikannya guna menjaga nilai ekonomi selama proses hukum berjalan.
Menariknya, sebagian aset yang diamankan tergolong produktif dan masih beroperasi.
Beberapa di antaranya disewakan kepada pihak ketiga, seperti perbankan dan usaha suku cadang kendaraan.
Selain itu, terdapat pula rumah tinggal hingga sarang burung walet yang masih aktif.
“Adapun deskripsi aset yang kita lakukan pengamanan adalah aset produktif, ada yang disewakan ke bank BUMN, ada yang menjual sparepart kendaraan, rumah, bahkan sarang walet,” jelasnya.
Dalam proses pengamanan, penyidik juga menemukan kawasan unik berupa area di tengah hutan karet yang telah tertata rapi.
Di lokasi tersebut terdapat bangunan utama berbentuk vila serta sejumlah alat berat dan mesin tambang, menunjukkan adanya infrastruktur usaha yang telah berkembang.
Sejauh ini, penyidik telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara tersebut.
Dua di antaranya berasal dari internal PT Timah, yakni Ahmad Subagja dan Nur Adhi Kuncoro.
Sementara sembilan lainnya merupakan pihak mitra usaha, termasuk Kurniawan Effendi Bong alias Afat dan sejumlah direktur perusahaan lainnya.
Selain aset milik Afat, Kejaksaan juga telah mengamankan aset milik tersangka lain, di antaranya Yusuf alias Yuyu, Direktur CV Candra Jaya.
Dari tersangka ini, penyidik menyita uang sebesar Rp3,09 miliar yang berasal dari uang tunai dan saldo rekening, serta sejumlah aset berupa dua SPBU dan empat ruko di Desa Gadung, Kecamatan Toboali, dengan nilai ditaksir mencapai Rp30 miliar.
Kejaksaan menyatakan penelusuran aset masih terus dilakukan. Sejumlah aset lain yang tergolong premium dan produktif telah diidentifikasi dan akan segera diamankan setelah dipastikan memenuhi aspek legalitas.
“Aset tersangka lainnya secara data dan informasi sudah kami lakukan pencarian dan sudah ketemu, baik aset-aset premium maupun produktif lainnya,” ujar Asep.
Baca juga: Awal Mula Daycare Little Aresha di Jogja Digerebek Usai Foto Bayi Tanpa Baju Kaki Terikat Beredar
Ia menegaskan, seluruh proses pemulihan aset dilakukan secara hati-hati dengan memastikan statusnya “clean and clear” dari sisi fisik, administrasi, maupun hukum untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
“Kami harus bisa memastikan bahwa aset yang kami lakukan pengamanan ini sifatnya clean and clear secara fisik, administrasi, dan hukum,” katanya.
Ke depan, Kejaksaan juga menyiapkan skema pengelolaan aset sitaan agar tetap produktif dan tidak terbengkalai.
Aset akan tetap dioperasikan dengan pengawasan berkala, bahkan dibuka peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan publik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, maupun lembaga terkait.
“Kami sedang menciptakan formulasi pengelolaan agar aset tetap beroperasi dan tidak mangkrak, dengan monitoring berkala serta menjaga kondusivitas dari sisi ekonomi,” pungkas Asep.
Penelusuran aset dalam perkara dugaan pidana korupsi tata kelola penambangan bijih timah oleh PT Timah Tbk bersama mitra usaha di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Bangka Selatan periode 2015–2022 terus diperdalam.
Dalam perkara ini kerugian negara ditimbulkan mencapai Rp4,16 triliun.
Terdapat sejumlah aset diamankan oleh Kejaksaan Negeri Bangka Selatan dalam turunan kasus korupsi tata kelola timah Rp300 triliun.
Pertama, dari tersangka Yusuf alias Yuyu selaku Direktur CV Candra Jaya penyidik berhasil mengamankan aset berupa uang senilai Rp3.094.191.247 yang berasal dari uang tunai dan saldo rekening.
Uang tunai yang disita terdiri dari Rp300.000.000 dari saksi Rudiyanto serta Rp2.000.000.000 dari tersangka Yusuf alias Yuyu, sehingga total uang tunai sebesar Rp2.300.000.000.
Selain itu, penyidik juga mengamankan saldo rekening milik tersangka Yusuf alias Yuyu di Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp575.025.407 dan Rp219.165.840 dengan total Rp794.191.247.
Selain aset keuangan, penyidik turut menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik tersangka Yuyu.
Aset tersebut meliputi dua unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) serta empat rumah toko (Ruko) yang berada di Desa Gadung, Kecamatan Toboali.
Penyitaan dilakukan berdasarkan sertifikat hak milik yang terdaftar atas nama tersangka.
Yakni SPBU Tambang 9 Nomor 24.331.134 dan SPBU Gadung Nomor 24.331.99. Jika dinominalkan aset tersebut bernilai Rp30 miliar.
Baca juga: Profil Daycare Little Aresha di Jogja Digerebek Usai Foto Bayi-Bayi Tanpa Baju Kaki Terikat Beredar
Lalu, dari tersangka Kurniawan Effendi Bong alias Afat selaku Direktur CV Teman Jaya terdapat delapan item aset disita.
Adapun aset yang disegel meliputi lima objek tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM).
Masing-masing bernomor 3945, 3958, 1180, 1531, dan 1705. Pada satu lokasi, tepatnya di atas lahan SHM Nomor 3945, penyidik juga menyegel dua unit alat berat jenis ekskavator yang berada di area tersebut.
Proses penyegelan dilakukan dengan pengawasan ketat dan disaksikan oleh pihak terkait guna memastikan keabsahan tindakan.
Selain aset berupa lahan dan alat berat, penyidik turut menyegel bangunan komersial yang berada di pusat kota.
Dua unit ruko di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Toboali, yang saat ini digunakan sebagai kantor Bank Mandiri Kantor Cabang Toboali ikut dipasangi stiker pengamanan.
Tidak jauh dari lokasi tersebut, empat unit ruko lainnya yang difungsikan sebagai toko grosir atau TJ Mart juga mengalami penyegelan.
Ia menambahkan bahwa aset yang diamankan saat ini merupakan milik tersangka Kurniawan Effendi Bong alias Afat selaku Direktur CV Teman Jaya.
Kejaksaan juga tengah mempersiapkan langkah serupa terhadap aset milik sembilan tersangka lainnya dalam kasus yang sama.
Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset yang berkaitan dengan perkara dapat diamankan secara menyeluruh.
Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung terus memperluas penelusuran aset dalam perkara dugaan pidana korupsi tata kelola penambangan bijih timah oleh PT Timah Tbk bersama mitra usaha di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Bangka Selatan periode 2015–2022 dengan menyasar milik tersangka lainnya.
Dalam perkara ini kerugian negara ditimbulkan mencapai Rp4,16 triliun.
Sementara berdasarkan pengembangan data dan informasi, sejumlah aset tambahan telah berhasil ditemukan.
Aset tersebut terdiri dari kategori premium hingga aset produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Temuan ini memperkuat langkah pemulihan kerugian negara yang tengah diupayakan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra, menyebut proses pencarian aset dilakukan secara intensif dan berbasis data.
Penyidik tidak hanya fokus pada aset yang telah diamankan sebelumnya, tetapi juga terus menelusuri potensi aset lain milik para tersangka.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh aset yang berkaitan dengan perkara dapat diidentifikasi.
“Secara data dan informasi sudah kami lakukan pencarian dan sudah ketemu. Baik aset-aset premium atau produktif lain juga kita ketemu,” kata dia kepada Bangkapos.com, Sabtu (24/4/2026).
Meskipun begitu kata Asep Kurniawan Cakraputra proses pemulihan aset tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
Setiap langkah harus melalui tahapan verifikasi yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.
Prinsip kehati-hatian menjadi hal utama dalam setiap tindakan pengamanan aset.
Kejaksaan juga memastikan bahwa aset yang akan diamankan telah memenuhi kriteria clean and clear alias jelas dan bersih sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, administrasi, maupun legalitas hukum.
Hal ini penting untuk menjamin keabsahan serta kekuatan pembuktian dalam proses hukum yang berjalan.
“Kami harus bisa memastikan bahwa aset yang dilakukan pengamanan ini sifatnya clean and clear secara fisik, administrasi dan hukum,” tegas Asep Kurniawan Cakraputra.
Adapun dalam perkara tersebut 11 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dua di antaranya berasal dari internal PT Timah, sementara sembilan lainnya merupakan pihak mitra usaha.
Tersangka dari internal perusahaan yakni Ahmad Subagja yang menjabat Direktur Operasi Produksi periode 2012–2016 dan Nur Adhi Kuncoro sebagai Kepala Perencanaan Operasi Produksi periode 2015–2017.
Sementara itu, sembilan tersangka lainnya berasal dari kalangan mitra usaha dengan berbagai posisi direktur perusahaan.
Mereka yakni Kurniawan Effendi Bong alias Afat selaku Direktur CV Teman Jaya dan Harianto selaku Direktur CV SR Bintang Babel.
Baca juga: Terungkap Motif Senior Hajar Puluhan Siswa Taruna Nusantara, Ada yang Patah Tulang, 19 Nama Terlibat
Lalu, Agus Slamet Prasetyo selaku Direktur PT Indometal Asia dan Steven Candra selaku Direktur PT. Usaha Mandiri Bangun Persada.
Dilanjutkan, Hendro alias Aliong To selaku Direktur CV Bintang Terang dan Hanizaruddin selaku Direktur PT Bangun Basel.
Selanjutnya Yusuf alias Yuyu selaku Direktur CV Candra Jaya dan Usman Hamid alias Cenkiong selaku Direktur CV Usman Jaya Makmur dan Doni Indra selaku Direktur CV. Diratama.
Mereka diduga memiliki keterlibatan dalam tata kelola penambangan yang tidak sesuai aturan.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Bangkapos.com dalam perkara turunan kasus tata kelola timah Rp300 triliun ini, sembilan mitra usaha menyebabkan kerugian negara bervariatif.
Paling besar diduga disebabkan oleh CV Teman Jaya dengan total kerugian mencapai Rp1.621.807.104.444.
Disusul CV Diratama senilai Rp984.836.249.729 dan CV SR Bintang Babel Rp493.277.892.078.
Selanjutnya, PT Indometal Asia dengan dugaan kerugian tembus Rp 350.670.959.407 serta PT Usaha Mandiri Bangun Persada Rp281.352.759.898.
Kemudian, CV Candra Jaya dengan dugaan nilai kerugian Rp 27.960.449.703 dan CV Bintang Terang Rp25.791.343.303.
Terakhir yakni PT Bangun Basel yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan total kerugian Rp11.272.618.179 serta CV Usman Jaya Makmur senilai Rp617.978.239.
Penyidikan perkara dugaan pidana korupsi tata kelola penambangan bijih timah oleh PT Timah Tbk bersama mitra usaha di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Bangka Selatan periode 2015–2022 terus dikebut oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri setempat.
Proses ini berjalan paralel dengan upaya pelimpahan berkas perkara ke pengadilan agar penanganan kasus tidak berlarut-larut.
Sejumlah saksi terus diperiksa guna memperkuat konstruksi hukum dalam perkara tersebut.
Hingga kini, puluhan saksi telah dimintai keterangan sebagai bagian dari proses penyidikan.
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Asep Kurniawan Cakraputra, berujar bahwa pemeriksaan saksi masih terus berlangsung secara intensif.
Jumlah saksi yang telah diperiksa mencapai lebih dari 50 orang yang terdiri dari berbagai pihak terkait.
Pemeriksaan dilakukan untuk menggali fakta serta memperkuat alat bukti yang dimiliki penyidik.
“Penyidikan perkara ini tetap berjalan. Kami tetap melakukan pemeriksaan saksi, termasuk saksi ahli sudah ada 50-an orang lebih,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Sabtu (25/4/2026).
Kajari bilang penyidik juga mempercepat proses penanganan perkara agar segera dapat dilimpahkan ke tahap berikutnya.
Langkah percepatan ini dilakukan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Kejaksaan memastikan bahwa perubahan aturan tidak menjadi hambatan dalam penanganan perkara.
Baca juga: Beredar Foto Bayi-bayi Kaki Terikat Tanpa Baju di Daycare Yogyakarta, Orangtua Terpukul, Anak Trauma
Ia menegaskan bahwa percepatan penyidikan tetap dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur hukum. Setiap tahapan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian agar berkas perkara yang dilimpahkan ke pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.
Dengan demikian, proses persidangan nantinya diharapkan dapat berjalan lancar.
“Tidak ada alasan karena ketentuan KUHAP yang baru kita lambatkan (Penanganannya). Terus speed up (Dipercepat-Red),” tegas Asep Kurniawan Cakraputra.
(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
