TRIBUNPAPUABARAT.COM, FAKFAK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak Papua Barat, mendorong komoditas pala menjadi prioritas dalam arah pembangunan pertanian. 

Hal itu disampaikan langsung Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Fakfak Papua Barat, Widhi Asmoro Jati kepada TribunPapuaBarat.com di Fakfak, Minggu (26/4/2026). 

"Kami melakukan pengusulan strategis yang difokuskan pada dua program utama yakni penyediaan sarana pertanian dan pengembangan sarana pertanian," tuturnya. 

Baca juga: Demi Layanan Hukum Berkualitas, Kemenkum Papua Barat Awasi Notaris Baru di Manokwari

Dikatakannya, kedua program tersebut diarahkan untuk mempercepat perluasan tanaman pala sebagai komoditas unggulan daerah. 

"Sekaligus mendorong pengembangan komoditas endemik perkebunan lainnya seperti kopi dan kelapa," pungkasnya. 

Tak hanya pada aspek budidaya, dikatakannya usulan Fakfak juga menyasar penguatan sektor pascapanen dan hilirisasi, antara lain pembangunan rumah produksi, asaran pala modern, jalan usaha tani, hingga greenhouse. 

"Seluruh program tersebut disusun berdasarkan skala prioritas hasil Musrenbang Distrik, forum OPD, dan Musrenbang Kabupaten Tahun 2026, untuk selanjutnya diusulkan memperoleh dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Tahun Anggaran 2027," jelasnya. 

Ditegaskan pula bahwa forum Rakornis harus menjadi momentum penting dalam memperjuangkan komoditas unggulan khas Papua Barat, agar memperoleh perhatian yang proporsional dalam kebijakan pembangunan provinsi.

"Kabupaten Fakfak  ini memiliki kekuatan besar pada sektor perkebunan, khususnya pala sebagai komoditas unggulan yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan budaya yang sangat kuat," jelasnya. 

Karena itu, pihaknya berharap dukungan program dari provinsi tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan hilirisasi, sarana pascapanen, akses infrastruktur kebun, hingga peningkatan kualitas SDM petani. 

Menurut Widhi, apabila ekosistem perkebunan dibangun secara terpadu dari hulu hingga hilir, maka pala dan komoditas lokal lainnya tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga mampu tumbuh sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan provinsi menjadi kunci agar arah pembangunan pertanian benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi yang langsung dirasakan petani. (*)