Oleh: Anwar Sadat
Bandung Politics Initiative

DI TENGAH kebebasan berpendapat yang semakin luas, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar: apakah semua suara yang terdengar hari ini benar-benar memperkaya percakapan publik, atau justru perlahan mengaburkannya?

Ada suara-suara yang akhir-akhir ini terdengar semakin fasih. Terlalu fasih, bahkan. Ia datang dengan struktur yang rapi, istilah yang presisi, dan keyakinan yang nyaris tanpa celah. Setiap kalimat seperti sudah dipoles sebelumnya—siap dikutip, siap dibagikan, siap dipercaya.

Di ruang-ruang tertentu, suara seperti ini dianggap sebagai tanda kecerdasan. Diulang. Diperkuat. Diberi panggung. Sayangnya, ada satu hal yang jarang ditanyakan: untuk siapa sebenarnya suara itu berbicara?

Di tempat lain, di gang sempit ujung aspal yang tidak mengenal istilah teknokratis, realitas berjalan tanpa banyak teori. Seorang ibu memperhatikan anaknya makan. Tidak ada pidato. Tidak ada angka.

Hanya kepastian sederhana: hari ini tidak seperti kemarin. Tidak ada istilah "intervensi fiskal." Tidak ada diskusi tentang "inefisiensi struktural." Yang ada hanya satu perubahan kecil: rasa cemas yang berkurang. Pada titik ini, ukuran keberhasilan menjadi terasa janggal jika hanya diukur dari kertas.

Sebagian orang terbiasa melihat kebijakan sebagai persoalan desain—berapa besar anggaran, seberapa tepat prosedur, seberapa efisien distribusi. Sebagian lain melihatnya sebagai pengalaman, sebagai perjuangan: apakah anaknya makan, apakah hari esok terasa sedikit lebih ringan.

Keduanya tidak salah. Namun manakala salah satunya berbicara terlalu keras, yang lain sering kali hilang. Dan yang hilang itu biasanya bukan argumen, melainkan manusia.

Kritik, tentu saja, diperlukan. Tanpanya, kekuasaan kehilangan cermin. Namun pasca reformasi, kita juga sering menemui bahwa kritik bisa mengalami mutasi yang diam-diam. Ia mulai sebagai pengingat, lalu berubah menjadi kebiasaan, kemudian pada titik tertentu—tanpa disadari—menjadi identitas.

Di fase inilah kritik tidak lagi membutuhkan objek. Ia hanya membutuhkan momentum. Apa pun yang dilakukan akan tetap salah, bukan karena memang salah, tetapi karena harus tetap salah. Gema pun mulai terdengar terlalu sempurna.

Ia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan konsistensi dengan narasi sebelumnya. Bila realitas berubah, narasi tidak ikut berubah—sebaliknya, realitaslah yang dipaksa menyesuaikan. Saat itulah kita tidak lagi berhadapan dengan kritik, melainkan dengan konstruksi.

Ada jarak yang diam-diam membesar: jarak antara mereka yang berbicara tentang kebijakan dan mereka yang hidup di dalam dampaknya, jarak antara analisis dan pengalaman. Di dalam jarak itu, bahasa kehilangan kesepakatan maknanya.

"Risiko fiskal" bagi satu pihak bisa berarti ancaman, bagi pihak lain ia adalah kesempatan pertama untuk bertahan. "Inefisiensi" bagi sebagian orang adalah angka yang harus dikoreksi, bagi yang lain ia adalah akses yang selama ini tidak pernah ada. Tatkala jarak ini diabaikan, yang terjadi bukan sekadar salah paham—yang terjadi adalah pergeseran empati.

Pada dasarnya, sumber daya publik bukan sekadar angka. Ia adalah alat untuk memastikan warga mampu hidup, tumbuh, dan bertahan. Keadilan tidak selalu terlihat dalam keseimbangan neraca.

Sering kali ia justru tampak dalam keputusan sederhana: apakah negara memilih menjaga stabilitas statistik, atau memastikan warganya tidak jatuh lebih dalam. Pilihan ini jarang diakui sebagai pilihan moral, padahal di situlah letak keadilan sosial yang sebenarnya.

Bila ditarik lebih jauh, paradoks semacam ini ternyata bukan hanya milik satu bidang. Ia hadir di berbagai lapisan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan kehadirannya justru semakin terasa di era ketika segalanya tampak lebih terbuka dari sebelumnya.

Dalam sistem yang menjunjung kebebasan, misalnya, ada paradoks yang kerap luput dari perhatian. Jutaan individu mengambil keputusan sendiri, berdasarkan kepentingan masing-masing, tanpa komando yang terpusat.

Secara logika, orang mungkin mengira kekacauan adalah keniscayaan. Namun yang terjadi justru sebaliknya: kebebasan yang tampak tak teratur itu melahirkan tatanan yang dinamis dan cepat menyesuaikan diri. Paradoks serupa hadir pula dalam globalisasi.

Ketika ekonomi dunia semakin menyatu dan batas-batas kedaulatan seolah menipis, negara-negara justru semakin gigih mempertahankan perbatasannya.

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, yang secara ekonomi paling terbuka, justru menjadi yang paling protektif terhadap arus imigran dan pekerja asing. Semakin menyatu dunia secara ekonomi, semakin keras pula teriak identitas dan batas.

Paradoks itu kemudian menemukan wujudnya yang paling nyata—dan paling mengkhawatirkan—dalam ruang demokrasi digital. Internet pernah dijanjikan sebagai ruang terbuka: tempat informasi mengalir bebas, suara kecil bisa terdengar, dan jarak dipendekkan oleh koneksi.

Namun yang terjadi tidak selalu demikian. Program-program literasi digital yang lahir untuk melawan disinformasi pun menghadapi paradoksnya sendiri: masyarakat didorong mencari fakta di dalam ekosistem yang algoritmanya sejak awal tidak dirancang untuk menyajikan keakuratan, melainkan untuk merebut perhatian dan memanipulasi keterlibatan emosional penggunanya.

Upaya perlawanan itu berlangsung di medan yang dari awal sudah dimiringkan oleh kekuatan yang ingin dilawan.

Dalam ranah yang lebih filosofis, Amartya Sen pernah menyebut apa yang ia namakan paradoks liberalisme: sebuah benturan antara hak-hak kebebasan individu dan keputusan mayoritas, di mana keduanya bisa saling menegasikan.

Sementara John Rawls, dalam teori keadilannya, mengajukan gagasan yang sekilas juga tampak paradoksal—bahwa syarat kebulatan suara dalam menentukan prinsip keadilan bukan pengekangan, melainkan justru ekspresi tertinggi dari otonomi individu itu sendiri.

Keseragaman, dalam hal ini, lahir bukan dari tekanan, melainkan dari kesadaran. Semua paradoks itu berbeda dalam konteks, tetapi berbagi satu akar yang sama: bahwa kebebasan, keterbukaan, dan keadilan tidak pernah bekerja dalam garis lurus.

Ia selalu menyimpan tegangan di dalamnya. Dan tegangan itulah yang sebenarnya harus kita kelola, bukan kita ingkari.

Di dalam ruang digital itu bekerja pula mekanisme yang tak kasatmata. Algoritma secara senyap menyaring informasi dan mengelompokkan pengguna ke dalam gelembung-gelembung persepsi, memastikan mereka hanya terpapar pada opini dan keyakinan yang sejalan dengan diri mereka sendiri.

Pandangan yang berseberangan perlahan menjadi asing, lalu terasa mengancam. Pada saat bersamaan, data perilaku yang dikumpulkan secara masif oleh platform-platform besar dijual atau dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk merancang pesan yang ditargetkan dengan presisi—menyasar pemilih yang rentan, membentuk keputusan tanpa mereka sadari.

Dan bila semua itu belum cukup, ada pula pasukan-pasukan digital yang bekerja terkoordinasi: akun-akun otomatis yang membanjiri percakapan dengan disinformasi, menggelembungkan angka dukungan, membuat sebuah tagar atau opini seolah-olah didukung oleh jutaan orang—padahal mungkin tak satu pun dari mereka adalah manusia sungguhan.

Bukan dengan argumen yang lebih baik, melainkan dengan frekuensi yang lebih tinggi, irama percakapan publik pun dikendalikan.

Pada titik inilah kebebasan berekspresi mengalami pergeseran makna yang sungguh serius. Ia tidak lagi semata ruang untuk menguji kekuasaan, melainkan juga alat untuk membentuk persepsi—bahkan sebelum fakta sempat dipahami.

Yang lahir bukan lagi percakapan, melainkan arus. Dan dalam arus itu, publik sering kali tidak sadar: apakah ia sedang berpikir, atau sekadar mengikuti gelombang.

Di tengah semua itu, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita menilai kebijakan dari bagaimana ia terdengar, atau dari bagaimana ia dirasakan? Apakah kita lebih percaya pada kalimat yang sempurna, atau pada perubahan yang tidak sempat diberi nama? Pertanyaan ini sederhana, namun di balik kesederhanaannya, jawabannya menentukan arah kepercayaan.

Pemerintah, tentu saja, tidak kebal dari kesalahan. Kebijakan harus terus diuji. Namun ada batas tipis yang sering dilupakan: ketika kritik kehilangan sensitivitas terhadap dampak nyata, ia berhenti menjadi alat perbaikan dan berubah menjadi kebisingan.

Dan kebisingan, berbeda dengan kritik, tidak memperjelas arah—ia hanya membuat orang ragu untuk melangkah.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang benar, melainkan tentang siapa yang masih mau mendengar. Bukan hanya mendengar argumen, tetapi juga mendengar perubahan yang tidak selalu terucap. Karena bangsa ini tidak kekurangan suara. Yang mulai langka justru kejernihan.

Dan di situlah, diam-diam, persatuan diuji. Bukan oleh perbedaan, melainkan oleh gema yang terlalu sempurna untuk dipertanyakan. (*)