TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, meminta masyarakat tidak khawatir terkait belum optimalnya pelibatan UMKM  dalam program seragam sekolah gratis.

Pemerintah daerah tetap berkomitmen menyiapkan pelaku usaha lokal agar bisa terlibat pada tahap berikutnya.

“Jangan khawatir, kita tetap komitmen. UMKM tetap kita dorong agar bisa masuk dalam pengadaan ini ke depan,” ujar Romy, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan program saat ini harus mengikuti mekanisme penggunaan anggaran pemerintah yang ketat. Untuk pengadaan dalam jumlah besar, sekitar 24 ribu pasang seragam, proses dilakukan melalui sistem e-catalog. 

“Tentu ini tujuannya untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu,” katanya. 

Dalam skema tersebut, UMKM lokal menghadapi sejumlah kendala. Terutama dari sisi harga dan kelengkapan administrasi. Banyak pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi syarat utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Dari ratusan penjahit, baru satu yang memiliki NIB. Ini yang sedang kita dorong agar segera dipenuhi,” kata Romy.

Selain itu, perbedaan harga juga menjadi tantangan. UMKM menawarkan harga sekitar Rp110 ribu per pasang, sementara penyedia lain berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu per pasang. Kondisi ini membuat UMKM sulit bersaing dalam sistem pengadaan terbuka.

Meski demikian, pada pengadaan skala kecil seperti melalui Baznas Siak, pelibatan UMKM sudah berjalan. Lebih dari 40 penjahit lokal terlibat dalam produksi sekitar 1.000 pasang seragam melalui mekanisme yang lebih fleksibel.

Romy menegaskan, kondisi saat ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan UMKM. Baik dari sisi legalitas maupun kapasitas produksi.

Upaya yang akan dilakukan antara lain percepatan pengurusan NIB, peningkatan kemampuan administrasi, hingga pembentukan koperasi atau wadah bersama bagi para penjahit lokal agar lebih kompetitif dalam skala besar.

Menurut Romy,  program seragam gratis merupakan bagian dari prioritas pemerintah daerah yang harus tetap berjalan sesuai jadwal. Sehingga tidak memungkinkan untuk menunda proses hanya karena kesiapan UMKM belum merata.

“Idealnya, ke depan UMKM kita sudah siap. Sehingga program ini tidak hanya membantu siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah ingin memastikan anggaran yang digunakan dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat lokal.

“Harapannya, uang daerah ini bisa berputar di Siak. Itu yang terus kita upayakan,” tutup Romy. (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)