BANJARMASINPOST.CO.ID - Angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi di Kalimantan Selatan diklaim pemerintah menurun. “Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, angka stunting di Kalsel sebesar 24,7 persen.

Kemudian pada 2024 turun menjadi 22,9 persen. Jadi ada penurunan sekitar 1,8 persen,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalsel, Rahmadi, saat ditemui di kantornya, Jumat (10/4).

Namun mengenai persentase penurunan pada 2025 dan sepanjang 2026, dia menyatakan datanya belum ada. Hal itu karena survei status gizi dilakukan secara periodik namun tidak setiap tahun.

Sementara ini Dinkes Kalsel menggunakan data rutin yang dihimpun melalui sistem pelaporan kabupaten/kota berbasis web. Dari data tersebut, angka stunting Kalsel pada 2025 tercatat 9,97 persen. Namun Rahmadi menegaskan data tersebut berbeda dengan hasil survei nasional.

Baca juga: Kompak Atasi Stunting

Baca juga: Realis vs Moralis

“Data rutin ini berasal dari laporan kabupaten/kota melalui aplikasi Kementerian Kesehatan. Sementara angka resmi tetap mengacu pada hasil survei nasional,” jelasnya.

Perbedaan sumber data ini menunjukkan adanya selisih signifikan antara angka survei dan data rutin.

Berdasarkan survei 2024, prevalensi tertinggi tercatat di Kabupaten Banjar sebesar 32,3 persen, sementara terendah di Kabupaten Tapin sebesar 13,2 persen.

Sedangkan pada data rutin 2025, angka tertinggi masih berada di Kabupaten Banjar dengan angka 26,85 persen, dan terendah di Kabupaten Tanahbumbu sebesar 3,01 persen.

Rahmadi menjelaskan, stunting dipicu oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung. “Faktor utama karena kurangnya asupan gizi, baik makro maupun mikro, serta infeksi berulang. Sementara faktor tidak langsung seperti ketersediaan pangan di rumah tangga dan sanitasi yang buruk,” katanya.

Tingginya angka stunting di Banjar juga dipengaruhi oleh kompleksitas persoalan di lapangan. Menurut Rahmadi, wilayah tersebut luas dan sebagian sulit dijangkau. “Tidak semua balita yang bermasalah gizi bisa terakomodasi atau diintervensi secara optimal,” ujarnya.

Sebagai daerah dengan prevalensi tinggi, Banjar pun menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. Intervensi tidak hanya dilakukan melalui program pemerintah, tetapi juga melibatkan dukungan dari pihak swasta.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah program intervensi masih dijalankan pada 2026. Di antaranya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan lokal untuk ibu hamil dan balita, makanan untuk keperluan medis khusus, deteksi tumbuh kembang anak, hingga penguatan layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Namun, di saat upaya tersebut berjalan, Dinkes juga mengakui adanya penurunan anggaran.

“Terkait anggaran memang ada efisiensi, hampir di semua sektor. Tapi ini tidak melemahkan upaya kami,” ujar Rahmadi. Ia menambahkan, pembiayaan juga ditopang oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat juga menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan balita yang mengalami masalah gizi. “Tapi bentuknya makanan utama. Sementara PMT lebih ke kudapan tambahan,” jelasnya.

Sementara itu, data yang dirilis melalui situs resmi pemerintah, stunting.go.id menunjukkan tren penurunan stunting di Kalsel dalam enam tahun terakhir, dari 33,1 persen pada 2018 menjadi 22,9 persen pada 2024.

Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen. Bahkan, diperkirakan masih terdapat sekitar 83.600 balita yang mengalami stunting di Kalsel pada 2024.

Kondisi ini menunjukkan, meski tren penurunan terjadi, beban stunting di Kalsel masih cukup besar. Apalagi, belum adanya data resmi terbaru membuat gambaran kondisi riil di lapangan masih perlu ditelusuri lebih dalam.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga menyebut ada sekitar 144 ribu keluarga di Kalsel masuk kategori berisiko stunting. Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Farah Adibah, menjelaskan keluarga berisiko stunting tidak selalu berarti anaknya sudah mengalami stunting. Namun, mereka memiliki faktor-faktor yang berpotensi memicu kondisi tersebut.

“Faktornya mulai dari akses air minum, sanitasi, kepemilikan jamban, hingga kondisi keluarga seperti terlalu banyak anak, usia ibu terlalu muda atau terlalu tua saat melahirkan,” ujarnya kepada BPost.

Dari jumlah tersebut, wilayah dengan angka tertinggi berada di Kabupaten Batola, disusul dengan Banjar dengan selisih 122 KK. Selain jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, sejumlah faktor lain turut berpengaruh.

Farah menjelaskan sebagian besar kasus stunting di Kalsel justru tidak terjadi sejak bayi lahir, melainkan muncul seiring bertambahnya usia anak. “Data kesehatan menunjukkan bayi yang lahir stunting itu sangat kecil. Tapi setelah usia satu tahun, angka stunting mulai meningkat,” jelasnya.

Kondisi ini, menurutnya, sangat berkaitan dengan pola asuh dan lingkungan. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan terkena infeksi berulang. Di sisi lain, pola makan dan kebiasaan keluarga juga berperan besar dalam menentukan kualitas gizi anak.

Meski Kalsel dikenal kaya akan sumber protein seperti ikan air tawar, kebiasaan konsumsi masyarakat justru menunjukkan tren berbeda. “Dari data BPS, konsumsi ayam lebih tinggi dibandingkan ikan. Padahal ikan memiliki kandungan gizi yang sangat baik,” ungkap Farah.

Menurutnya, persoalan stunting tidak selalu berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga pola konsumsi dan pengetahuan pengolahan makanan.

Untuk menekan risiko stunting, BKKBN kini memperluas intervensi hingga ke usia remaja.

Program edukasi yang sebelumnya menyasar siswa SMA, kini mulai diturunkan ke tingkat SMP bahkan SD. Pendampingan tersebut dilakukan melalui tim pendamping keluarga yang tersebar di berbagai daerah.

Meski jumlah keluarga berisiko stunting cukup besar, Farah menyebut tidak semuanya membutuhkan bantuan langsung berupa intervensi gizi. “Dari sekitar 144 ribu keluarga, yang benar-benar membutuhkan bantuan nutrisi itu hanya sekitar 1.300 orang. Tidak sampai 10 persen,” ujarnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Rifki Soelaiman)