‎

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 

‎‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah, Dinas Pariwisata (Dispar) Maluku Tengah mengambil langkah strategis.
‎
‎Langkah strategis tersebut antara lain, mendorong pengelolaan sejumlah destinasi wisata, antara lain, Air Panas Tulehu, Pantai Batu Kuda, Destinasi Wisata di Pasanea, dan destinasi wisata Kali Jodoh 'Ninivala' di tahun anggaran 2026.
‎
‎Tentu rencana tersebut dinilai menjadi langkah kunci rencana pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2026 yang mendatangkan PAD.
‎
‎Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tengah, J. R Wattimena, saat diwawancarai TribunAmbon.com, Senin (27/4/2026).
‎
‎Dikatakan Wattimena, peningkatan PAD 2026 di sektor pariwisata melalui pajak dan retribusi (masih berasal) dari daerah tujuan wisata Pantai Natsepa dan Pantai Kuako.
‎
‎"Kita lewat pajak dan distribusi, pajak itu wajib, sedangkan distribusi itu ada beberapa daerah tujuan wisata yang menjadi tempat distribusi masuk yaitu Pantai Natsepa dan Pantai Kuako," ujar Kadis.
‎
‎Pihaknya berencana mengelola destinasi wisata lain dengan jalan membangun kerja sama dengan pengelola dalam bentuk penyediaan fasilitas pendukung.
‎
‎"Dan kami menunjuk beberapa tempat yang lain dan nanti kita akan bekerja sama dengan pengelola untuk bersama-sama mengambil distribusi dari tempat wisata itu, tentu ada kerja sama dan fasilitasnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah," rinci Wattimena.
‎
‎Pihaknya meyakini melalui pengelolaan bersama maka akan mendorong peningkatan PAD, dari destinasi wisata Batu Kuda, Ninivala, Air Panas Tulehu, dan destinasi wisata di Pasanea. 
‎
‎"Dan kita akan berupaya untuk meningkatkan PAD dan distribusi. tentu pengenalan tempat destinasi  yang lain seperti  Batu Kuda, Air Panas dan Ninivala kemudian Pasanea, dan itu kemudian  kita melakukan pemungutan," terang Kadis.
‎
‎Ia menyampaikan, saat ini pihaknya sementara menata regulasi, dan jika sudah bersepakat maka penerimaan retribusi baru bisa direalisasikan.
‎
‎"Dan regulasinya sudah siap berarti ada peningkatan lewat retribusi Pariwisata. Rencananya kita melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah ketika ada kesepakatan baru kita mulai dengan penerimaan retribusi," tandas Wattimena.
‎
‎Sejalan dengan itu, Komisi IV DPRD Maluku Tengah memberikan atensi serius terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tengah.
‎
‎Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Musriadin Labahawa saat diwawancarai, Jumat (24/4/2026).
‎
‎Ia menyayangkan dari kekayaan potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Maluku Tengah, Pemda Maluku Tengah hanya mengelola dua destinasi wisata yaitu Pantai Natsepa dan Pantai Kuako.
‎
‎"Kita ketahui bahwa Maluku Tengah ialah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak dengan wilayah terluas. Tinjauan dan kajian Komisi IV setelah melakukan kunjungan, potensi pariwisata kita cukup besar, namun yang kita sayangkan adalah yang dikelola hanya dua, yaitu, Pantai Natsepa dan Pantai Kuako," ujar Politisi PKS itu.

Baca juga: Gasira Maluku Ajak Pemerintah Desa Tangani Kasus KS, Tekan Pentingnya Dokumentasi

Baca juga: Triwulan I 2026, Imigrasi Ambon Kantongi PNBP Rp307 Juta dan Terbitkan 1.078 Paspor

‎Wakil Rakyat itu mengaku, kedua objek wisata tersebut juga belum maksimal dalam hal mekanisme penagihan retribusi yang masih menggunakan karcis manual. 
‎
‎"Setelah kita terima informasi rupanya penagihan tiket manual banyak kebocoran, ada penagihan namun tak ada bukti karcis," tukas Musriadin.
‎
‎Tentu hal ini menjadi permasalahan, dimana Pemda hanya mengelola dua destinasi wisata namun tidak dikelola maksimal.
‎
‎Terkendala Political Will dan Politik Anggaran 
‎
‎Dikonfirmasi soal kendala yang selama ini dihadapi, Musriadin bilang yang menjadi kendala yakni Political Will dan political anggaran.
‎
‎"Political Will dan Politik Anggaran yang mesti menjadi perhatian," tukasnya.
‎
‎Anggota DPRD Fraksi PKS itu bertanya-tanya, adakah keinginan Pemda Maluku Tengah, menjadikan  sektor pariwisata sebagai sektor unggulan atau tidak. "Itu yang menjadi pertanyaan besar," tukasnya. 
‎
‎Di akhir penyampaian, ia mengulas fakta bahwa kondisi efisiensi seperti ini, Pemerintahan harus menggenjot PAD demi bisa survive.
‎
‎"Agar kita survive di tengah fiskal daerah yang lagi tidak baik-baik," pungkasnya. (*)