BANGKAPOS.COM--Aktivis buruh Mohammad Jumhur Hidayat memastikan dirinya tetap akan mengawal peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day meski kini masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jumhur menegaskan komitmennya terhadap perjuangan kaum pekerja tidak akan berubah walaupun dirinya dipercaya mengemban jabatan strategis di pemerintahan.
Menurutnya, posisi sebagai pejabat publik dan aktivis buruh dapat berjalan beriringan selama tetap berpihak kepada kepentingan pekerja dan masyarakat kecil.
Peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini rencananya akan digelar secara besar-besaran di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2026.
Jumhur menyebut sekitar 300 ribu buruh dari berbagai daerah diperkirakan hadir dalam agenda tersebut.
“1 Mei kita akan ramai-ramai. Ada hampir 300 ribu buruh yang akan berkumpul di Monas,” ujar Jumhur di Istana Negara, Senin (27/4/2026).
Ia mengatakan peringatan May Day tahun ini diproyeksikan menjadi salah satu momentum terbesar gerakan buruh dalam beberapa tahun terakhir.
Tak hanya hadir, Jumhur juga mengaku berencana memimpin langsung rombongan buruh menuju lokasi aksi.
Ia menyebut ribuan peserta dari Jakarta akan melakukan konvoi menggunakan sepeda motor menuju kawasan Monas.
“Saya rencana naik motor memimpin sekitar 40 ribu dari Jakarta,” katanya.
Rencana konvoi besar tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian publik karena melibatkan puluhan ribu pekerja dari berbagai organisasi buruh.
Menurut Jumhur, peringatan May Day tahun ini memiliki makna penting karena pemerintah mulai mengakomodasi sejumlah aspirasi buruh.
Ia menilai beberapa kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah menjadi sinyal positif bagi perlindungan tenaga kerja di Indonesia.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain ratifikasi Konvensi 188 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) terkait perlindungan nelayan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), hingga rencana pengetatan aturan outsourcing.
“Ini hadiah dari Presiden, dari negara, dari pemerintah untuk kaum buruh Indonesia,” ujarnya.
Selain isu kesejahteraan pekerja, Jumhur juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan langkah khusus untuk menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ia mengatakan Presiden Prabowo disebut akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan satuan tugas mitigasi PHK.
Satgas tersebut nantinya akan fokus mengantisipasi potensi gelombang PHK di berbagai sektor industri.
“Rencananya Bapak Presiden akan membuat Keppres tentang Satgas mitigasi PHK,” kata Jumhur.
Pembentukan satgas itu dinilai penting di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional akibat tekanan ekonomi global dan perlambatan industri padat karya.
Masuknya Jumhur ke dalam kabinet dinilai banyak pihak sebagai representasi gerakan buruh di lingkar pemerintahan.
Ia pun menegaskan tetap akan menjadi penghubung aspirasi pekerja dengan pemerintah agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada kesejahteraan buruh.
Dengan momentum May Day 2026, Jumhur berharap hubungan pemerintah dan kelompok pekerja dapat semakin kuat demi menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.(*)
(Kompas.com/Tribunnews.com/Kontan.co.id)
