Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Senin (27/4/2026), di Grand Sya Hotel, Kota Palu.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur, para bupati dan wakil wali kota se-Sulteng, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan Musrenbang menjadi forum penting untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pihak dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Ia menyebut, kesamaan pandangan sangat dibutuhkan agar seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari desa hingga provinsi, dapat berjalan selaras dan terintegrasi.

“Musrenbang ini penting agar kita memiliki arah yang sama dalam melihat persoalan utama pembangunan. Tanpa itu, setiap level pemerintahan akan berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Anwar Hafid menekankan, pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama pembangunan di Sulawesi Tengah. 

Baca juga: Daftar 6 Pejabat Baru yang Dilantik Presiden Prabowo Beserta Jabatannya

Ia menilai, upaya tersebut harus dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.

Menurutnya, berbagai program penanganan kemiskinan selama ini telah didukung anggaran besar, namun hasilnya belum signifikan. 

Karena itu, perencanaan yang lebih tepat sasaran diperlukan agar intervensi pembangunan menyentuh akar persoalan.

“Diperlukan penguatan sinergi, evaluasi berkelanjutan, serta langkah yang lebih tepat agar program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan program strategis seperti BERANI Cerdas.

Ia juga menyoroti masih minimnya keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam forum perencanaan, khususnya kelompok desil 1 dan 2.

Menurutnya, kelompok tersebut justru paling membutuhkan intervensi kebijakan, sehingga pemerintah harus lebih proaktif menjangkau mereka.

“Kelompok masyarakat paling bawah sering tidak terwakili dalam forum formal. Pendekatan kita harus berubah, lebih aktif mendatangi mereka,” katanya.

Baca juga: Daftar Pejabat Pemkab Banggai Peraih Tiga Besar Nilai Tertinggi di Seleksi JPT

Anwar Hafid turut mengapresiasi program pemerintah pusat yang mulai menyasar langsung kelompok rentan, seperti pendidikan afirmatif dan jaminan sosial. 

Ia meminta pemerintah kabupaten/kota menyesuaikan kebijakan agar selaras dengan program tersebut.

Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan politik dan bersatu dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Perbedaan latar belakang tidak lagi penting. Yang utama adalah kebersamaan dalam menyelesaikan masalah rakyat,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, Pemprov Sulteng berkomitmen memperluas akses melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun. 

Ia menegaskan pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin negara.

Ia mengaku kerap menerima langsung aspirasi masyarakat desa yang merasakan manfaat akses pendidikan bagi anak-anak mereka.

“Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Baca juga: BKPSDM Morowali Kaji Penerapan WFA untuk 1.000–2.000 ASN Fungsional

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian, terutama dalam memastikan layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui jaminan kesehatan.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi negara, bukan sekadar program pemerintah daerah.

Gubernur menargetkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat ditekan hingga sekitar 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.

Ia menutup arahannya dengan mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dengan kebersamaan, kita pastikan pembangunan berjalan tepat arah dan menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)