Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Putri Nurjannah Kurita 

TRIBUN-PAPUA.COM, SENTANI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Denny Henrry Bonai menerima aspirasi massa aksi Solidaritas Mahasiswa Papua (SOLAT) yang berdemonstrasi di Kota Jayapura, Senin (27/4/2026).

Denny mengatakan aspirasi yang diterima akan di perjuangkan ke pemerintah pusat dan pihak Panglima TNI dan Kapolri mengenai situasi konflik di Tanah Papua. 

Pada kesempatan itu, Denny juga mengutuk keras tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua.

Baca juga: KKB Yahukimo Tembak Leher Warga Perantau Hingga Harus Dirujuk ke Jayapura

"Saya Ketua DPRP aspirasi akan diterima, DPR Papua mengutuk keras tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua. 30 anggota DPR Papua kami hadir. Kami akan menindaklanjuti [aspirasi] kepada pemerintah pusat dan TNI-Polri," ujarnya di hadapan massa aksi.

Sementara Penanggung Jawab Aksi Kamus Bayage meminta agar DPR Papua mengawal seluruh persoalan di Tanah Papua yang mesti diselidiki dan dipertanggung jawabkan. Tidak hanya itu, ia mengungkap lebih dari 103.218 pengungsi internal di Tanah Papua.

"Aspirasi ini diberikan atas nama mereka yang menderita atas kekerasan militer," tegas Kamus.

Kamus Bayage berharap agar aspirasi yang disampaikan kepada DPR Papua tidak hanya menjadi 'bantal' saja, namun pegangan penting bagi wakil rakyat untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua.

Baca juga: Warga Jayapura Demo Tolak Pindah dari Tanah Mereka Demi Pengembangan RS Marthen Indey

"Semoga aspirasi tidak menjadi bantal bagi DPR, bisa di bawa dan menjadi pegangan penting bagi pusat dan daerah. Karena pengalaman kami setiap aspirasi hanya jadi bantal. Semoga bisa terjawab," ujarnya.

Adapun 25 butir poin pernyataan sikap mahasiswa yang berdemonstrasi dengan tajuk utama 'Papua Darurat Militerisme dan Kemanusiaan' di Kota Jayapura;

1. Insitusi Negara segera bertangung jawab atas semua tindakan brutalisme terhadap warga sipil, yang mana di lakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) tanpa membertimbangkan dan melindungi warga sipil.

2. Mengutuk segalah bentuk kekerasan operasi militee dan kriminalisasi, terhadap rakyat sipil di Papua. Hentikan Tim Operasi Damai Cartenz untuk tidak melakukan penangkapan liar bahkan pemboman terhadap pemukiman warga sipil yang dilakukan terhadap masyarkat sipil seperti Liatin Atis Sam dan Agus Magayang korban bom militer Indonesia di Tanah Papua yang mengalami luka-luka.

Baca juga: Massa Papua Tengah Minta Presiden Prabowo Sterilkan Wilayah Sipil Dari Militer

3. Negara telah gagal menjamin HAM dan keadilan bagi orang Papua. Demi kemanusiaan kami menyerukan kepada TNI Polri dan TPNPB di Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Puncak dan beberapa daerah, sebagai salah satu wilayah konflik, agar dalam aktivitas perang untuk menghindari korban sipil baik orang asli Papua maupun non Papua.

4. Hentikan segera pendekatan militeristik dan operasi militer ofensif, serangan udara, dan pengeboman di kampung; tarik pasukan non-organik dari Yahukimo, Pegunungan Bintang Intan Jaya, Maybrat, Puncak, Dogiyai
dan juga seluruh Tanah Papua.

5. Kami mengutuk keras tindakkan brutalisme aparat militer indonesia di papua yang mana menangkap dan menembak warga sipil hingga meninggal dunia tanpa ada dasar hukum yang benar maka ini segerah di hentikan 

6. Bebaskan seluruh tahanan politik Papua, termasuk pelajar dan anak-anak yang dikriminalisasi. Ivan Kabak, Son Balinga dan Iron Heluka di Yahukimo dan seluruh Papua.

Baca juga: Jarinus Murib Kecam Drama Putar Balik Fakta Penembakan Bocah Puncak

7. Hentikan pengambilalihan lahan tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer, kembalikan tanah adat kepada pemiliknya. Masyaratkat adat Biak, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan seluruh Tanah Papua yang militer ambil lahan untuk membuat pos-pos segerah di hentikan

8. Militerisme indonesia yang sedang beroperasih di seluruh Tanah Papua berhenti menempati gereja, sekolah, dan akses umum warga sipil hidup, karena hal ini mengakibatakan korban banyak terhadap masyarakat sipil di seluruh tanah Papua

9. Buka akses tanpa syarat bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jurnalis internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemantau independen untuk masuk di Tanah Papua.

10. Terima misi pencari fakta PBB / Commission of Inquiry untuk menyelidiki pelanggaran HAM berat termasuk pembunuhan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan serangan terhadap warga sipil.

11. Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah final dan sah untuk menyelesaikan akar konflik di papua.

12. Negara Republik Indonesia hentikan kekerasan militer di Tanah Papua.

13. Negara Republik Indonesia segera hentikan pendropan militer organik maupun non-organik di Tanah Papua.

14. Negara Indonesia hentikan projek strategis nasional di Merauke dan di seluruh Tanah Papua.

15. Negara segera hentikan pertambangan illegal di seluruh Tanah Papua.

Baca juga: Wakapolres Jayawijaya Hingga Anggota DPR dan IRT Jadi Korban Demonstrasi Rusuh

16. Negara Indonesia segera tarik militer organik dan non organik dari seluruh Tanah Papua.

17. Militer dan pemerintah daerah di Papua hentikan jalur impunitas atau bayar membayar kepala manusia.

18. Hentikan pertambangan di Blok Wabu dan seluruh Tanah Papua.

19. TNI/POLRI hentikan penangkapan liar tanpa prosedur hukum yang jelas.

20. Negara segera fasilitasi pihak ketika untuk lakukan perundingan terhadap TNI/POLRI dan TPNPB OPM agar hindari konflik rentetan bersenjata yang berkepanjangan di seluruh tanah papua.

21. Pelaku kejahatan kemanusiaan di Papua yaitu institusi milier harus di proses hukum.

22. Menteri Pertahanan segera evaluasi militer yang ada di seluruh Tanah Papua.

Baca juga: Jhon Tabo Bongkar Aib Data Bupati yang Bikin Anggaran Papua Pegunungan Terjun Bebas

23. Komnas HAM RI Perwakilan Papua segera investigasi kasus pelanggaran HAM di Puncak Papua dan seluruh Tanah Papua.

24. Negara segera bertanggung jaawab atas kekerasan militer di seluruh Tanah Papua secara moral maupun hukum.

25. Negara segera mengakui atas kedaulatan politik bangsa Papua sebagai solusi demokratis.

"Pesan terakhir kami mahasiswa kepada seluruh pimpinan organisasi Papua merdeka,untuk segera bersatu. Karena rakyat terus mengungsi, rakyat terus mati, ditangkap, dipenjara, dihilangkan paksa, dikriminalisasi dan
sebagainya. Kepada seluruh pimpinan organisasi untuk segera bersatu baik yang dalam negeri maupun diluar negeri," tutup Kamus Bayage. (*)