TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan akan menghentikan operasional dapur SPPG jika hasil uji laboratorium terkait dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan adanya kandungan berbahaya.
Hal itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito saat menjenguk langsung para siswa yang dirawat di RSUD SLG, Selasa (28/4/2026) sore.
Kedatangannya ke rumah sakit bertujuan memastikan para korban mendapatkan penanganan maksimal sekaligus memantau perkembangan kondisi mereka.
Mas Dhito mengungkapkan, saat ini pemerintah daerah telah mengirimkan sampel makanan untuk diuji di laboratorium dan masih menunggu hasil resmi.
Baca juga: Tunggu Hasil Uji Lab, SPPG di Tempurejo Dihentikan Sementara Waktu Seusai Lima Siswa Dirawat
Baca juga: Disdik Trenggalek Sebut Hasil TKA Jadi Bahan Evaluasi Guru, Siswa Ujian Pakai Chromebook
"Kita menunggu hasil lab. Kalau nanti ditemukan kandungan yang tidak baik, maka SPPG-nya belum boleh beroperasi," tegasnya.
Mas Dhito menyebut, saat ini operasional dapur SPPG telah disuspensi sementara sebagai langkah antisipasi, sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.
"Artinya kita suspend sementara, sambil menunggu hasilnya keluar," tambahnya.
Selain itu, Mas Dhito juga mencatat pentingnya pengawasan di tingkat sekolah, khususnya oleh guru saat menerima distribusi makanan MBG.
Menurutnya, prosedur operasional standar (SOP) harus dijalankan secara disiplin untuk mencegah kejadian serupa terulang.
"Guru harus mengecek makanan yang datang sebelum dibagikan ke siswa. SOP ini harus dipahami betul," tegasnya.
Pihaknya juga menekankan bahwa kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, tanpa saling menyalahkan pihak tertentu.
"Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Yang penting kita ambil langkah ke depan agar tidak terjadi lagi," katanya.
Mas Dhito menjelaskan, potensi masalah pada makanan bisa saja terjadi karena berbagai faktor, termasuk proses distribusi dan penyimpanan.
"Makanan diproduksi pagi dan dikonsumsi siang. Dengan kondisi wadah tertutup, tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan," jelasnya.
Dia memastikan, ke depan pengawasan terhadap dapur penyedia MBG akan diperketat, termasuk memastikan kelengkapan izin dan standar sanitasi.
"Kalau tidak memenuhi syarat seperti sertifikat laik higiene sanitasi, seharusnya tidak boleh beroperasi," tegasnya.
Sementara itu, perwakilan SPPG Tempurejo, Anggi, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dan belum bisa memastikan sumber penyebab kejadian.
"Indikasinya apa, kita masih belum tahu pasti. Masih menunggu hasil lab," ujarnya.
Anggi juga menegaskan bahwa jumlah siswa yang terdampak relatif kecil dibanding total penerima manfaat program MBG.
"Dari 2.761 siswa yang menerima MBG, hanya lima yang terdampak. Jadi ini masih diduga," katanya.
Di sisi lain, salah satu wali murid, Ari Setiarini, berharap kejadian ini menjadi perhatian serius semua pihak, mengingat yang terdampak adalah anak-anak.
"Harus lebih diperhatikan lagi, karena yang makan ini anak-anak," ucapnya.
Diketahui, sebelumnya terdapat enam siswa yang sempat dirawat di RSUD SLG akibat gejala muntah-muntah. Dari jumlah tersebut, satu siswa telah dipulangkan, sementara lima lainnya masih dalam perawatan.
Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
(Isya Anshori/TribunMataraman.com)
