Ketergantungan terhadap LPG impor masih sangat tinggi, lebih dari 70 persen kebutuhan nasional dipenuhi dari impor. Hal ini membebani neraca perdagangan dan fiskal melalui subsidi energi
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai pengembangan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan efisiensi biaya di sektor industri.
Pernyataan tersebut disampaikan Lamhot merespons rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadikan CNG sebagai alternatif pengganti liquefied petroleum gas (LPG).
“Ketergantungan terhadap LPG impor masih sangat tinggi, lebih dari 70 persen kebutuhan nasional dipenuhi dari impor. Hal ini membebani neraca perdagangan dan fiskal melalui subsidi energi,” kata Lamhot dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.
Ia menilai pemanfaatan CNG yang bersumber dari gas bumi domestik menjadi solusi rasional, mengingat Indonesia memiliki cadangan gas yang cukup besar namun belum dimanfaatkan optimal, khususnya di sektor hilir.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, konsumsi gas bumi nasional terus meningkat, dengan sektor industri menyerap lebih dari 30 persen penggunaan energi gas, mencakup manufaktur, makanan dan minuman, tekstil, hingga petrokimia.
“Sebagian besar masih bergantung pada energi berbasis minyak dan LPG,” ujarnya.
Menurut Lamhot, tingginya konsumsi energi di sektor industri menjadi alasan kuat perlunya percepatan transisi menuju energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Jika sebagian konsumsi energi industri dialihkan dari BBM dan LPG ke CNG, efisiensi biaya produksi dapat meningkat dan daya saing industri nasional ikut terdongkrak,” katanya.
Dari sisi ekonomi, lanjut dia, CNG dinilai lebih kompetitif dibandingkan energi berbasis minyak yang harganya fluktuatif mengikuti pasar global.
Selain itu, CNG memiliki keunggulan operasional karena dapat didistribusikan ke wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa melalui proses kompresi bertekanan tinggi, sehingga membuka akses energi bagi kawasan industri baru maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Negara dapat menekan impor dan subsidi energi, sementara sektor industri memperoleh energi yang lebih murah, stabil, dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Lamhot menambahkan, penggunaan CNG juga menghasilkan emisi karbon lebih rendah dibandingkan BBM dan LPG, sehingga sejalan dengan target Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
Komisi VII DPR RI, kata dia, akan mendorong kebijakan transisi energi dari berbasis minyak menuju alternatif seperti gas bumi, termasuk CNG.
“Ini merupakan langkah transisi yang rasional sebelum beralih sepenuhnya ke energi terbarukan,” katanya.
Namun demikian, Lamhot mengingatkan pentingnya kesiapan infrastruktur dan regulasi agar implementasi CNG berjalan optimal, termasuk pengembangan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), fasilitas kompresi, dan distribusi logistik.
Ia juga menyoroti peran BUMN energi, seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang telah mengoperasikan sejumlah SPBG dan melayani pelanggan industri.
“Artinya, kita tidak mulai dari nol. Infrastruktur sudah ada dan perlu diperluas serta diintegrasikan dengan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Lamhot mendorong kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk mempercepat adopsi CNG di berbagai sektor ekonomi.
“Jika ekosistemnya dibangun dengan baik, CNG berpotensi menjadi tulang punggung energi transisi nasional dalam jangka menengah,” katanya.
Ia menegaskan diversifikasi energi menjadi keharusan di tengah dinamika geopolitik global yang memengaruhi harga energi.
“Momentum ini harus dimanfaatkan dengan eksekusi kebijakan yang konsisten,” ujarnya.
