TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gelombang kritik publik yang terus menguat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya mulai menata ulang rencana besar renovasi rumah jabatan gubernur.
Anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah kini tak lagi berjalan tanpa pertanyaan setiap item mulai ditelaah ulang, termasuk fasilitas yang sebelumnya memicu polemik seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Nama Rudy Mas'ud pun kembali menjadi sorotan, seiring tuntutan publik agar kebijakan anggaran lebih berpihak pada kebutuhan prioritas.
Baca juga: Kemendagri Perintahkan Kursi Pijat Gubernur Rudy Masud Dibatalkan: Kalau Gak Penting, Buang Saja
Data dari Diskominfo Kaltim menunjukkan bahwa total anggaran renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur mencapai Rp25 miliar. Angka ini terbagi dalam 57 item belanja yang mencakup berbagai kebutuhan renovasi.
Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, mengungkapkan bahwa tidak semua item akan dilanjutkan. Beberapa di antaranya berpotensi dihentikan, meski keputusan final masih menunggu koordinasi lintas instansi.
“Beberapa item mungkin ada yang dihentikan. Tapi ini tergantung mekanismenya, nanti kami koordinasikan dulu dengan Inspektorat, Biro Barang dan Jasa, serta BKAD,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa proses pengadaan sudah berjalan, sehingga setiap perubahan harus tetap mengikuti prosedur yang berlaku secara administratif.
Di tengah polemik, muncul opsi bahwa sebagian item yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas kedinasan dapat dibiayai secara pribadi oleh gubernur. Namun, mekanisme ini belum bisa dipastikan.
“Secara mekanisme kami belum mengetahui persis. Nanti akan kami bicarakan dengan pihak terkait agar tetap sesuai aturan,” kata Astri.
Artinya, langkah tersebut tetap harus melalui kajian teknis agar tidak melanggar ketentuan pengelolaan anggaran pemerintah.
Isu kursi pijat menjadi salah satu pemicu utama kritik publik. Angka Rp125 juta yang beredar luas di media sosial memunculkan persepsi pemborosan.
Namun Astri menyatakan pihaknya masih menelusuri kebenaran angka tersebut.
“Kalau disebut nilainya Rp 125 juta, kami juga belum tahu kursi pijat yang mana. Karena setahu kami pengadaan tidak sebesar itu. Ini akan kami cross-check lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, memberikan klarifikasi bahwa nilai kursi pijat untuk rumah jabatan gubernur sebenarnya lebih rendah.
“Yang di rumah jabatan gubernur itu nilainya sekitar Rp 47 juta, bukan seperti yang beredar di media sosial,” jelasnya.
Baca juga: Pusat Mulai Sikat Anggaran Fantastis Kaltim, Gubernur Rudy Masud Diminta Hati-hati Pakai APBD
Sri Wahyuni menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan ke depan.
“Semua masukan akan kita terima dan pelajari untuk menentukan langkah selanjutnya. Kita berpedoman pada ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Di tengah polemik, Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui bahwa kegaduhan yang terjadi menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah.
“Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi,” kata Rudy.
Ia juga menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab, termasuk membiayai secara pribadi item yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi kedinasan.
“Saya akan menanggung secara pribadi item di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tegasnya.
Baca juga: Keputusan Gubernur Rudy Masud Tendang Keluarga dari Pemerintahan Mulai Hari Ini: Saya Keluarkan!
Pemprov Kaltim memastikan seluruh rencana renovasi akan ditinjau ulang secara menyeluruh.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai kebutuhan.
Di tengah sorotan publik yang tajam, proses evaluasi ini menjadi ujian penting bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
***
(TribunTrends/Kompas)
