TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Badan Pusat Statistik (BPS) Tana Tidung terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai tahapan, termasuk pemutakhiran data usaha di lapangan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian panjang persiapan sensus yang telah dimulai sejak dua tahun terakhir, guna memastikan data yang dihasilkan akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Kepala BPS Tana Tidung, Achmad Sani Setiawan atau yang akrab disapa Iwan menjelaskan, persiapan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara berjenjang mulai dari pusat hingga daerah.
“Persiapan Sensus Ekonomi 2026 ini sudah dimulai sejak dua tahun lalu, dimulai dari penyusunan metodologi di tingkat pusat hingga koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait,” ujar Iwan kepada TribunKaltara.com, Rabu (29/4/2026).
Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Dimulai Mei, BPS Kaltara Ajak Masyarakat dan Pelaku Usaha Berpartisipasi Aktif
Achmad Sani Setiawan mengatakan, di tingkat daerah, BPS melakukan pemutakhiran data usaha yang bersumber dari berbagai data sebelumnya, termasuk hasil sensus dan data pelaku usaha dari instansi terkait.
“Data usaha itu kita gabungkan dari hasil survei sebelumnya, termasuk data UMKM dan dari DPM PTSP, kemudian diturunkan hingga level alamat untuk kita lakukan pengecekan di lapangan,” katanya.
Menurutnya, proses pemutakhiran dilakukan dengan cara verifikasi langsung oleh petugas untuk memastikan keberadaan usaha, apakah masih aktif atau sudah tidak beroperasi.
“Teman-teman di lapangan melakukan pengecekan, memastikan apakah usaha tersebut masih ada atau sudah tutup,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) guna mendukung kelancaran pelaksanaan sensus.
“Saat ini kita juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan OPD untuk mendukung kegiatan sensus ekonomi ini,” jelas.
Baca juga: Dukung Kegiatan Sensus Ekonomi 2026, Wabup Sabri Imbau Pelaku Usaha di Tana Tidung Berperan Aktif
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 menyasar seluruh kegiatan ekonomi non-pertanian, mengingat sektor pertanian telah memiliki sensus tersendiri yang dilaksanakan pada 2023.
“Sasarannya semua kegiatan ekonomi non-pertanian, karena untuk pertanian sudah ada sensus tersendiri,” tambahnya.
Lebih lanjut, BPS saat ini masih menunggu arahan dari pusat terkait tahapan perekrutan petugas pendata lapangan yang akan terlibat dalam pelaksanaan sensus.
“Kita masih menunggu arahan pusat untuk perekrutan mitra atau pendata lapangan,” lanjutnya.
Iwan menjelaskan, sensus ekonomi merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, dengan tujuan utama memetakan kekuatan ekonomi di suatu daerah.
“Tujuannya untuk melihat peta kekuatan ekonomi daerah, berapa jumlah usaha, skala usaha, hingga karakteristiknya,” jelasnya.
Menurutnya, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah, sekaligus memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
“Dengan data ini pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat, dan pelaku usaha juga bisa melihat peluang usaha yang masih terbuka,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
“BPS tidak ada kaitannya dengan pajak. Data yang kami kumpulkan dilindungi undang-undang dan tidak akan dipublikasikan secara individu,” tegasnya.
Ia berharap, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan seluruh pihak, sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.
“Harapannya tentu data yang dihasilkan bisa benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di daerah dan menjadi dasar kebijakan ke depan,” pungkasnya.
(*)
Penulis : Rismayanti
