TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Isu pergantian Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud,
kian menguat dan menjadi perbincangan hangat di internal legislatif Karang Paci.
Wacana ini mencuat di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan praktik nepotisme, seiring hubungan kekeluargaan antara pimpinan DPRD dan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Perbincangan ini tidak hanya bergulir di ruang-ruang informal antaranggota dewan, tetapi juga mengemuka dalam diskursus politik yang lebih luas, termasuk di tengah masyarakat.
Desakan perubahan bahkan sempat digaungkan dalam aksi massa pada 21 April lalu, yang menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan serta menghindari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Baca juga: Fraksi Golkar Tanggapi Isu Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Salehuddin: Belum Ada Pembahasan Internal
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengakui bahwa isu pergantian tersebut memang beredar luas dan menjadi salah satu topik yang paling sering dibicarakan.
“Kalau isu ya ada (dengar). Dan isu yang paling dibicarakan terkait dinasti, itu pun juga dihembuskan oleh masyarakat juga,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Meski demikian, Samsun menegaskan bahwa mekanisme pergantian pimpinan DPRD tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, apalagi berdasarkan tekanan opini publik semata.
Ia mengingatkan bahwa posisi Ketua DPRD merupakan hak politik partai pemenang kursi terbanyak.
“Itu kewenangan Golkar. Kewenangan internal partai. Kami tidak bisa mencampuri, karena itu menyangkut rumah tangga partai lain,” tegasnya.
Menurut Samsun, setiap partai politik memiliki mekanisme internal yang harus dihormati, termasuk dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan strategis di lembaga legislatif.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tetap menjaga batasan dalam menyikapi isu tersebut.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kaltim, Nurhadi, mengaku mengetahui isu pergantian pimpinan DPRD dari media massa dan perbincangan di media sosial.
Ia menilai dinamika ini harus disikapi secara bijak agar tidak merusak marwah lembaga legislatif.
“Memang kami juga mengikuti dari media. Ini menjadi perhatian bersama karena menyangkut citra lembaga,” ujarnya.
Baca juga: Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Masud: Ditegur Kemendagri, Disinggung Golkar Pusat
Nurhadi menekankan bahwa di tengah sorotan publik, DPRD harus tetap menunjukkan profesionalisme, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Ia mengingatkan bahwa hubungan kekeluargaan tidak boleh mengganggu independensi lembaga.
“Kami berharap, walaupun ada afiliasi, fungsi pengawasan dan fungsi bargaining-nya tetap ada. Jangan terlalu mengikatkan hubungan keluarga, harus profesional,” tegasnya.
Ia menambahkan, posisi pimpinan DPRD memiliki tanggung jawab besar karena harus mengoordinasikan puluhan anggota dewan dari berbagai latar belakang partai politik. Oleh sebab itu, integritas dan profesionalisme menjadi kunci utama.
“Ini bukan hanya soal jabatan, tapi bagaimana memimpin 44 anggota dewan dengan berbagai kepentingan politik. Harus bisa memisahkan antara urusan pribadi dan kepentingan lembaga,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nurhadi juga menyinggung persoalan klasik dalam pembahasan anggaran yang kerap menjadi sorotan publik.
Ia mengungkapkan bahwa sering kali dokumen anggaran diserahkan dalam waktu yang sangat terbatas, sehingga menyulitkan anggota dewan untuk melakukan pembahasan secara mendalam.
“Pengalamannya, buku anggaran diberikan satu hari sebelum pembahasan. Itu biasanya strategi agar pembahasan tidak detail dan cenderung gelondongan,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan, yang pada akhirnya bisa memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
Ia pun mengingatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk lebih waspada.
Baca juga: Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Masud: Ditegur Kemendagri, Disinggung Golkar Pusat
“Masyarakat tidak mau tahu soal teknis di internal dewan. Yang mereka tahu, fungsi pengawasan harus berjalan. Jangan sampai ada lagi istilah kecolongan,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi PKB DPRD Kaltim memilih bersikap hati-hati dan tidak memberikan komentar lebih jauh terkait isu pergantian Ketua DPRD.
Ketua Fraksi PKB, Damayanti, menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan ranah internal partai.
“Ini kan persoalan rumah tangga partai. Jadi kami tidak bisa berkomentar,” ujarnya singkat.
Ia juga menyebut bahwa meskipun isu tersebut ramai diperbincangkan, pihaknya tidak ingin terlibat dalam spekulasi yang belum memiliki kejelasan.
“Isu seperti ini biarlah dijawab oleh internal partai yang bersangkutan,” tambahnya.
Dari internal Partai Golkar sendiri, Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi terkait pergantian Ketua DPRD.
“Sampai saat ini belum ada informasi itu. Saya sendiri malah baru tahu dari teman-teman wartawan. Belum ada pembicaraan di internal,” ujarnya.
Meski demikian, Salehuddin menegaskan bahwa pihaknya menghargai setiap masukan dari masyarakat, termasuk kritik terkait dugaan nepotisme.
Ia menyebut bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi ke depan.
“Kalau itu masukan dari masyarakat, tentu akan kami jadikan catatan. Ini penting untuk perbaikan ke depan, baik di fraksi maupun di partai,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa hingga kini isu pergantian pimpinan DPRD masih sebatas rumor yang berkembang di ruang publik dan belum menjadi agenda resmi di internal Partai Golkar.
“Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya. Yang jelas, saat ini belum ada pembahasan ke arah sana,” pungkasnya.
Kursi empuk Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini diduduki Hasanuddin Mas’ud tengah menjadi perhatian publik.
Isu pergantian pimpinan di Karang Paci sebutan markas DPRD Kaltim mulai terdengar, dipicu oleh dorongan masyarakat yang menginginkan penguatan integritas serta minimalisir potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Publik menyoroti relasi kekuasaan di Benua Etam, mengingat Ketua DPRD saat ini merupakan kakak kandung dari Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang juga merupakan nakhoda DPD Partai Golkar Kaltim.
Menanggapi dinamika ini, Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) sekaligus pengamat politik, Jumansyah, ikut memberikan tanggapannya.
Ia menilai urusan Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dewan sebenarnya bukan sekadar urusan dapur partai politik semata, karena mereka yang duduk di legislatif adalah representasi rakyat.
Namun, Jumansyah mengingatkan bahwa dalam dinamika politik, menjaga keseimbangan dan stabilitas pemerintahan tetap menjadi kunci.
Menurutnya, figuritas dan stabilitas politik harus dilihat secara jernih sebelum mengambil keputusan
besar.
"Tapi yang persoalan ini kan perlu daya kritis yang kuat dulu, artinya ketika itu memang dilakukan, ketika kita lihat figuritas, stabilitas politik itu kan penting sebenarnya. Ketika itu dilakukan, bagaimana stabilitas politik?," ujarnya Jumansyah melalui sambungan telepon kepada Tribun Kaltim, Rabu (29/4/2026).
Jumansyah juga melihat wacana check and balances yang disuarakan publik sebagai bentuk peringatan bagi jalannya pemerintahan.
Menurutnya, perubahan di kursi pimpinan bisa saja terjadi jika partai politik merasa ada dinamika yang tidak lagi sejalan.
Hanya saja, ia mewanti-wanti agar keputusan tersebut tidak lahir dari sekadar letupan emosi sesaat, melainkan harus memiliki kalkulasi matang mengenai apa yang akan terjadi setelah pergantian dilakukan.
"Kita kan tidak mau ini efek emosional itu kemudian sustain kepada wilayah-wilayah yang justru, kita juga harus memprediksi ketika itu dilakukan apa agenda yang kemudian bisa dilakukan dan apa yang progres pasca itu. Itu juga penting menjadi analisa," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga legislatif agar tetap berdiri di atas kepentingan masyarakat.
Ia berharap kewenangan partai politik tidak sampai menenggelamkan hak-hak publik untuk mendapatkan pengawasan pemerintahan yang objektif.
"Kalau saya sih ingin mengurai bahwa jangan sampai kita mengaburkan makna daripada legislatif itu sendiri. Jangan sampai makna legislatif itu kemudian hanya otoritatif oleh Partai Politik," tegasnya.
Terkait desakan di media sosial soal isu nepotisme, Jumansyah menilai hal itu sebagai luapan emosional yang wajar dalam demokrasi.
Meski begitu, dalam mengambil kebijakan formal, pemerintah dan partai harus tetap berpijak pada rasionalitas agar tidak terjadi kegaduhan yang tidak perlu.
"Iya, kan ada luapan emosional itu kan, tapi ketika sudah sampai pada level kebijakan itu harus rasional dong," tambahnya.
Lebih lanjut ia menggarisbawahi, meski tuntutan masyarakat adalah harapan yang penting, stabilitas daerah tetap harus diletakkan di atas segalanya demi memastikan program pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan.
"Saya kira tidak cukup (KKN di jadikan alasan pergantian) secara politik. Karena secara politik hanya sekedar untuk check and balancing. Penting check and balancing itu, hanya saja kan ada etik moral juga yang kita harus kedepankan bahwa tidak semua kemudia apa yang kita tuntutan itu bisa menjadi sebuah harapan yang mutlak dilakukan, kan tentu pemerintah juga butuh pertimbangan, yang paling penting dikedepankan itu adalah stabilitas pemerintah itu," pungkasnya. (TribunKaltiim.co/ Raynaldi Paskalis)
