Tanjungpinang (ANTARA) - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum RI Komjen Pol Hendro Pandowo memberikan penguatan zona integritas serta mengevaluasi kinerja jajaran di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Komjen Hendro mengapresiasi capaian mutlak yang diraih Kanwil Kemenkum Kepri, di antaranya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang mencapai 100 persen, mencakup penuntasan seluruh temuan audit ketaatan pada sektor pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang milik negara (BMN) hingga bantuan hukum.
"Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan melalui aplikasi Seraya juga mencatatkan angka sempurna 100 persen dari seluruh pegawai," katanya saat kunjungan kerja di Kantor Kanwil Kemenkum Kepri, Kota Tanjungpinang, Rabu.
Atas dedikasi dan integritas yang ditunjukkan tersebut, kata dia, Kanwil Kemenkum Kepri kini resmi menjadi salah satu satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2026.
Irjen Hendro turut menekankan agar prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan ketaatan, menjaga kekompakan, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja.
Ia berharap pencapaian tersebut tidak membuat jajaran Kemenkum Kepri berpuas diri, namun justru menjadi pelecut semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
"Hindari segala bentuk pelanggaran disiplin maupun etika, dan persiapkan evaluasi WBBM dengan sebaik-baiknya sebagai kontribusi nyata bagi transformasi kementerian," katanya menegaskan.
Sementara, Kepala Kanwil Kemenkum Kepri Edison Manik menyampaikan capaian kinerja instansi sepanjang 2026 menunjukkan tren positif, terutama dalam hal efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di wilayah setempat.
"Dengan semangat transformasi, Kanwil Kemenkum Kepri optimis dapat mewujudkan standar pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi," ujar Edison Manik.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh jajaran untuk terus mengawal zona integritas secara berkelanjutan.
