Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Kondisi ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan dinilai mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan serius. 

Perputaran uang di masyarakat menurun, daya beli melemah, dan pelaku usaha kecil kian tertekan. Situasi ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa kebijakan pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Papua Pegunungan, Sonni Lokobal, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa lagi ditutup dengan narasi optimisme semata.

Baca juga: Kondisi Memprihatinkan SMP N 2 Kuyawage, 1 Bangku Diisi 4 Siswa hingga Kerap Dilanda Cuaca Ekstrem

“Papua Pegunungan sedang menghadapi kenyataan yang tidak bisa lagi ditutupi. Perputaran ekonomi melemah, daya beli masyarakat menurun, dan aktivitas usaha kecil semakin tertekan,” ujarnya saat diwawancarai di Wamena, Kamis (30/04/2026).

Ia menggambarkan kondisi pasar lokal yang mulai kehilangan geliatnya dibandingkan sebelumnya.

“Di pasar-pasar lokal, aktivitas ekonomi tidak lagi seramai dulu. Ini bukan fluktuasi biasa, tapi tanda bahwa kebijakan belum menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, berbagai program pembangunan yang berjalan saat ini masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi persoalan di lapangan.

“Program ada, anggaran berjalan, tetapi dampaknya belum dirasakan signifikan oleh masyarakat. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama,” tegasnya.

Di sisi lain, ruang publik dinilai masih didominasi oleh isu-isu politik yang tidak produktif, sehingga mengaburkan fokus pembangunan ekonomi.

“Perdebatan elite dan tarik-menarik kepentingan lebih dominan, sementara pembahasan serius tentang ekonomi rakyat justru kurang mendapat perhatian,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Sonni, Papua Pegunungan memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata berbasis kearifan lokal yang bisa menjadi penggerak ekonomi.

“Potensi kita sangat besar, tetapi tanpa kebijakan yang terarah dan terintegrasi, potensi itu belum mampu dikonversi menjadi kesejahteraan nyata,” jelasnya.

Baca juga: Waspadai Dinamika 1 Mei, Seruan Dialog Damai Menguat di Papua

Ia juga menyoroti adanya kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang dinilai tidak berbasis pada kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

“Kebijakan sering mengikuti pola umum yang tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi Papua Pegunungan. Akibatnya, program tidak efektif dan berisiko menjadi beban anggaran,” katanya.

Dampak dari melemahnya ekonomi tersebut, lanjutnya, mulai merembet ke sektor sosial, termasuk akses terhadap layanan dasar.

“Ketika ekonomi melemah, akses terhadap kesehatan dan pendidikan ikut terdampak. Masyarakat menjadi semakin rentan, dan ketimpangan bisa melebar,” ujarnya.

Sonni mengingatkan, kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah jika tidak segera ditangani secara serius.

“Ini harus menjadi alarm keras bagi para pemimpin daerah. Gubernur, Bupati, DPRP, dan MRP perlu melakukan evaluasi menyeluruh,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya keberanian untuk melakukan koreksi kebijakan dan memastikan program yang dijalankan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kita butuh kebijakan yang fokus pada penguatan ekonomi lokal, mendorong produksi masyarakat, memperbaiki distribusi, dan memastikan akses pasar yang adil,” katanya.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga dinilai harus diperkuat.

Ia juga mendorong adanya kolaborasi lintas lembaga agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Longsor di Walaik

“Setiap kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” tambahnya.

“Papua Pegunungan membutuhkan satu arah kebijakan yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil."

Di akhir pernyataannya, Sonni menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan pada banyaknya program, melainkan dampaknya bagi masyarakat.

“Jika ekonomi tetap lemah dan rakyat tidak merasakan perubahan, maka sudah saatnya dilakukan koreksi mendasar,” pungkasnya.

Ia berharap, gagasan yang disampaikannya dapat menjadi bahan evaluasi bersama bagi pemerintah provinsi maupun delapan kabupaten di Papua Pegunungan.

“Papua Pegunungan tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata dan kebijakan yang tepat sasaran demi kehidupan masyarakat yang lebih baik,” tutupnya. (*)