TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menilai anggaran sebesar Rp 4 triliun yang dialokasikan oleh Presiden Prabowo Subianto cukup untuk mendukung pemasangan palang pintu otomatis di perlintasan sebidang kereta api.

Baca juga: Korban Tragedi KRL Bekasi Timur Asal Wonogiri Tinggalkan Anak Balita

Ia menilai, kebijakan tersebut merupakan langkah cepat untuk meningkatkan keselamatan di ribuan titik rawan kecelakaan di berbagai daerah.

“Kalau untuk pemanfaatan dan pemasangan palang otomatis, cukup. Tapi kalau untuk perlintasannya menjadi tidak sebidang, pasti tidak cukup," kata Sudjatmiko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Dia menjelaskan, persoalan perlintasan sebidang bukan hal baru dan membutuhkan penanganan lintas sektor, termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Perlintasan sebidang ini harus dibuat nanti perjanjian, kesepakatan kementerian. Jadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, dan PU," ucapnya.

Sudjatmiko menegaskan koordinasi antarinstansi menjadi kunci, mengingat infrastruktur perlintasan berada dalam kewenangan bersama.

“Karena perlintasan sebidang ini prasarana yang dimiliki oleh daerah dan pemerintah pusat. Ini harus dibuat kesepakatan bersama, tanggung jawabnya siapa," ujarnya.

Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui bantuan Presiden menargetkan pembangunan sistem pengamanan di 1.800 titik perlintasan dalam waktu singkat.

“Kita tahu Pak Prabowo sudah mengeluarkan bantuan Presiden untuk 1.800 perlintasan. Ini akan segera kita bangun, paling lama 6 bulan. Jadi tahun ini harus sudah selesai. Paling tidak, itu untuk pengamanan perlintasan sebidang itu," ucapnya.

Baca juga: Kecelakaan Taksi Listrik Tertemper KRL di Bekasi Diduga Faktor Human Error

Untuk jangka panjang, pemerintah berencana mendorong pembangunan perlintasan tidak sebidang seperti flyover dan underpass, khususnya di jalur dengan tingkat lalu lintas tinggi.

“Nanti jangka panjangnya baru ruas-ruas yang headway-nya tinggi, terutama jalan nasional, itu wajib menggunakan perlintasan tidak sebidang dengan flyover dan underpass, seperti itu," ujarnya.

Sudjatmiko juga menyinggung proyek pembangunan flyover di sejumlah titik, termasuk di wilayah Bekasi, yang kini memasuki tahap lanjutan setelah proses pembebasan lahan.

“Di tempat kejadian itu (Halimun), kemarin ada bantuan Presiden juga untuk membangun flyover," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran hingga Rp4 triliun untuk memperbaiki ribuan perlintasan kereta api yang tidak terjaga di seluruh Indonesia. 

Langkah ini diambil sebagai respons pemerintah usai insiden kecelakaan antara KA Argo Bromo dan KRL Commuter Line di Bekasi, Jawa Barat.

Saat mengunjungi para korban di RSUD Bekasi, Prabowo menegaskan bahwa anggaran besar tersebut dialokasikan demi menjamin keselamatan masyarakat di jalur transportasi massal.

"Apakah dengan dilakukan pos jaga atau flyover, nanti pelaksanaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 T, demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting, kita sangat perlu kereta api, ya kita harus keluarkan itu, sekarang saatnya," ujar Presiden Prabowo.

Keputusan ini didasari atas temuan bahwa terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa yang masih tidak memiliki penjagaan memadai. Prabowo menyebut persoalan infrastruktur ini sudah berlangsung sangat lama tanpa penyelesaian yang tuntas.

"Ini saya kira dari jaman Belanda ya, sudah berapa puluh tahun, sekarang udahlah kita selesaikan semua itu saya udah perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut," tegasnya.

Khusus untuk wilayah Bekasi, Presiden Prabowo telah menyetujui usulan pemerintah daerah untuk pembangunan jalan layang untuk mengurai kepadatan dan menghindari kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover karena bekasi ini juga padat, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat mendesak. Jadi saya udah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan presiden," jelas Prabowo.

Baca juga: Korlantas Polri Hanya Analisis Kecelakaan Taksi Listrik Vs KRL

Terkait kondisi korban di RSUD Bekasi, Prabowo memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang optimal. Ia menyebut dari total 54 korban yang sempat dirawat, sebagian besar sudah tertangani dengan baik dan beberapa di antaranya telah diperbolehkan pulang.

"Sebagian sudah pulang, kalau enggak salah masih total 54 dan hampir semua sudah ditangani yang saya liat, sudah ditangani dengan baik, sebagian sudah dikembalikan, sebagian sudah diurus, pokoknya semuanya sudah diurus," tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menjamin akan ada kompensasi bagi para korban terdampak. 

"Ya nanti ada, semuanya ada kompensasinya," pungkasnya.