BANGKAPOS.COM -- Terdapat tugas Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) kelas 10 SMA di halaman 87 88 89.

Siswa diminta untuk menjawab sejumlah soal pada tugas Uji Pemahaman dengan materi hierarki dan hubungan antarregulasi.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus mengerjakan tugas secara mandiri terlebih dahulu.

Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban PKN Kelas 10 SMA Halaman 125 128 Kurikulum Merdeka: Identifikasi Identitas

Selengkapnya, berikut soal dan kunci jawaban PKN kelas 10 SMA halaman 87 88 89.

Uji Pemahaman

1. Apakah yang dimaksud dengan hierarki dan hubungan antarregulasi?

Jawaban:

Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban PKN Kelas 10 SMA Halaman 33 34 Kurikulum Merdeka: Pembagian Kekuasaan

Hierarki adalah susunan suatu hal yang mengemukakan sebagai berada di 'atas', 'bawah', atau 'tingkat yang sama' dengan lainnya.

Hubungan antarregulasi adalah hubungan yang mengatur tatanan tertentu yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sebutkan contoh adanya hierarki dan hubungan antarregulasi itu!

Jawaban:

Regulasi Undang-Undang (UU) tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan atau tidak boleh terjadi tumpang tindih antarperaturan.

Jika hal itu terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara.

Sehingga, antarperaturan atau UU selain menunjukkan hierarki, sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011, juga harus “harmonis” dan memiliki korelasi yang positif.

Sebagai contoh, untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antarperaturan yang serasi, dapat diamati pada kasus otonomi daerah.

Mungkin kalian tidak sadar atau heran, mengapa sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah.

Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing?

Semua hal itu terjadi setelah pemerintah menerapkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah, sejak saat itu hingga kini, diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain.

3. Mengapa perlu adanya hierarki dan hubungan antarregulasi?

Jawaban:

Hierarki dan hubungan antarregulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu tatanan di berbagai regulasi.

Tugas Mandiri 3.3

Carilah di internet atau sumber lain bersama kelompok kalian tentang ciri-ciri tata kelola pemerintah yang baik.

Tabel 3.3

Ciri-Ciri Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Ciri-ciri Tata Kelola: Demokratis

Pengertiannya: Menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat.

2. Ciri-ciri Tata Kelola: Komunikatif

Pengertiannya: Memberikan komunikasi yang mudah dipahami kepada publik terkait dengan hal-hal pemerintahan dan kebijakan publik.

3. Ciri-ciri Tata Kelola: Penguatan Diri Sendiri

Pengertiannya: Mendirikan pemerintahan yang stabil di tengah-tengah kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.

4. Ciri-ciri Tata Kelola: Keseimbangan Kekuatan

Pengertiannya: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

5. Ciri-ciri Tata Kelola: Independensi

Tabel 2.2 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Jawaban:

1. Sila dalam Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa

Hubungan sila pertama ini dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah para pendiri bangsa menghendaki agar agama dipisahkan dari negara.

Berdasarkan nilai sila pertama ini, negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama dan menghina ajaran agama atau kitab suci agama.

Sila pertama Pancasila kemudian diperjelas dengan adanya Pasal 29 ayat 1 UUD NRI Tahun1945 yang berbunyi negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Sila dalam Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila berhubungan dengan pasal 34 yang menjadi dasar konstitusi berdirinya lembaga kemanusiaan.

Pemerintah kemudian membentuk sebuah departemen khusus yaitu sebuah Departemen Sosial untuk mengatasi masalah terkait sila kedua Pancasila.

3. Sila dalam Pancasila: Persatuan Indonesia

Sila ketiga berhubungan dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan, membela tanah air, dan penggunaan hukum nasional.

Hubungan sila ketiga dan pasal 27 ayat 3 adalah sebagai bangsa Indonesia harus bersatu dan selalu membela negara agar tidak terjadi perpecahan dalam diri bangsa Indonesia.

4. Sila dalam Pancasila: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila berhubungan dengan pasal 2 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945.

Sila keempat ini didasari atas asas kedaulatan rakyat yang bisa dilihat dari persetujuan dari rakyat atas pemerintah.

5. Sila dalam Pancasila: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila ini berhubungan dengan pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Ketentuan tersebut yang kemudian memunculkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan HAM atas penghidupan layak.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 10.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.

(Bangkapos.com/TribunBali.com)