TRIBUNJAMBI.COM - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat (1/5/2026) diwarnai oleh pembelahan sikap di kalangan elemen pekerja.
Di saat ribuan buruh memilih merayakan momentum ini bersama Presiden Prabowo Subianto di kawasan Monumen Nasional (Monas), massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) justru memilih tetap turun ke jalan.
Sejak pukul 14.00 WIB, area depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI, Senayan, mulai memerah oleh spanduk, poster, dan bendera organisasi.
Di tengah kepulan semangat orasi, mereka menegaskan bahwa ruang perjuangan buruh sejatinya berada di aspal jalanan, bukan dalam seremoni formal bersama penguasa.
Keputusan untuk tetap berdemonstrasi di Senayan diambil meski salah satu elemen utama Gebrak, yakni Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), mengakui adanya undangan resmi untuk hadir dalam perayaan di Monas bersama Presiden.
Namun, tawaran tersebut ditolak mentah-mentah demi menjaga marwah gerakan.
Ketua Umum KASBI, Sunarno, menegaskan pilihan ini didasari oleh keyakinan bahwa aspirasi kelas pekerja masih perlu diteriakkan dengan lantang melalui aksi massa.
Baca juga: Target Rampung Akhir 2026, DPR Minta Buruh Masak Materi UU Ketenagakerjaan
Baca juga: Cibir Aktivis Flotilla, PM Israel Netanyahu: Kalian Hanya Bisa Lihat Gaza di YouTube
"Mereka mengundang, mereka mengajak, tapi kami memilih garis aksi May Day ini masih harus dilakukan dengan cara turun ke jalan," kata Sunarno di sela-sela aksi.
Independensi dan Gotong Royong Buruh
Lebih lanjut, Sunarno menekankan bahwa aksi yang digelar oleh Gebrak hari ini merupakan simbol independensi.
Seluruh biaya operasional aksi, mulai dari logistik hingga perlengkapan unjuk rasa, diklaim berasal dari kantong para buruh sendiri melalui sistem gotong royong tanpa campur tangan pihak luar.
Bagi KASBI dan elemen Gebrak lainnya, May Day bukan sekadar peringatan seremonial tahunan yang diisi dengan kegembiraan sesaat.
"Ya kami melakukan aksi May Day yang kita lakukan secara mandiri, secara independen, gotong royong di antara kawan-kawan buruh itu sendiri," ujarnya.
Hingga sore hari, massa Gebrak terus bertahan di depan Gedung Parlemen, membuktikan bahwa bagi mereka, momentum 1 Mei tetap menjadi ruang suci bagi perjuangan kelas pekerja yang tidak bisa ditukar dengan undangan perayaan di istana maupun lapangan Monas.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada DPR dan pemerintah.
Sunarno menegaskan, kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak kepada buruh dan masyarakat kecil.
Baca juga: Breaking News May Day, Buruh dari Tugu Keris Kota Jambi Tuntut Upah Layak
Baca juga: Harga Tiket Pesawat Rute Jambi-Yogyakarta Langsung Tanpa Transit Rp1.838.700
"Mendesak kepada DPR dan juga pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan agar berpihak kepada kaum buruh dan masyarakat kecil lainnya," tuturnya.
Adapun tujuh tuntutan yang dibawa massa Gebrak meliputi:
• Mencabut Undang-Undang Cipta Kerja secara menyeluruh.
• Membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
• Mereformasi sistem pengupahan.
• Menghapus sistem alih daya (outsourcing).
• Meratifikasi Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 188 dan 190.
• Menghentikan tindakan represif terhadap aktivis buruh.
• Menolak praktik militerisme di ranah sipil.
Peringatan May Day 2026 di Jakarta menampilkan dua pendekatan berbeda.
Sebagian buruh memilih menghadiri perayaan bersama Presiden Prabowo di Monas.
Sementara kelompok lain tetap mempertahankan tradisi turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Bagi KASBI, May Day bukan sekadar perayaan, melainkan momentum menyuarakan tuntutan secara independen.
Baca juga: Alyssa Daguise Nantikan Kelahiran Anak Pertama, Ungkap Sudah Ada Tanda-tanda Persalinan
Baca juga: Cibir Aktivis Flotilla, PM Israel Netanyahu: Kalian Hanya Bisa Lihat Gaza di YouTube
Baca juga: Promo Kuliner Jamtos: Diskon D’Cost, AYCE Kimukatsu hingga A&W
Baca juga: Target Rampung Akhir 2026, DPR Minta Buruh Masak Materi UU Ketenagakerjaan
