Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dimanfaatkan gabungan mahasiswa di Ponorogo untuk menyuarakan berbagai keresahan sosial.

Berbeda dengan kota lainnya, mahasiswa di Bumi Reog menyuarakan melalui panggung ekspresi, Jumat (1/5/2026) sore hingga malam yang ditutup dengan doa bersama.

Panggung ekspresi ini digelar di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alun-Alun Timur, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim.

Terlihat Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno turut hadir. Kang Wie, sapaan akrab, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno duduk bersama secara lesehan menikmati panggung ekspresi.

Baca juga: Penuhi Permintaan Buruh, Guberur Khofifah Janji Buka Layanan Trans Jatim di Pasuruan Tahun 2027

Pantauan Tribunjatim.com, ada 80 mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Peduli Ponorogo. Di panggung ekspresi sejumlah flayer ditempel.

Tulisan di Flayer yang terpasang beragam. Seperti “Pejabat Sejahtera, Buruh Sengsara”, “Menderita Di Tanah Yang Kaya Raya”, “Buruh Bukan Budak”

Aliansi yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus ini menyampaikan aspirasi terkait persoalan ketenagakerjaan hingga dunia pendidikan, mulai dari polemik sistem outsourcing, ketidakpastian kerja buruh, hingga kondisi guru honorer yang dinilai masih jauh dari sejahtera. 

Mereka mengekspresikan dengan membaca puisi, bernyanyi. 

Selain orasi, kegiatan juga diisi dengan refleksi bersama.

Terakhir, puluhan mahasiswa menyalakan lilin. Mereka doa lintas agama sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

“Ini cara kami bersuara. Agar mahasiswa mampu mengekspresikan keresahan mereka belakangan ini,” ungkap koordinator umum panggung ekspresi, Ulil Arzak, Jumat malam.

Dia menjelaskan panggung ekspresi ini menyoroti tentang hari pendidikan nasional dan May Day. Untuk buruh spesifiknya adalah undang-undang nomor 6 tahun 2023.

“Kaitannya dengan outsourcing. Undang-undang nomor 6 tahun 2023 kita anggap pasal karet menguntungkan pemilik modal atau pelaku industri. Dimana HRD bisa memecat semaunya,” paparnya.

Di sisi lain tentang kesejahteraan guru untuk Hari Pendidikan. Saat ini nasib guru honorer masih mengenaskan

“Guru honrer sampai hari ini mengenaskan. Semoga bisa lebih sejahtera. Juga model pendidikan yang lebih terbuka. Kampus perhuruan tinggi kembali menjadi fungsi utama, agen perubahan,” urainya.

Ketua DPRD Ponorogo Kang Wie menyambut baik refleksi May Day dan Hari Pendidikan Nasional. Dia menyebutkan bahwa kantor DPRD adalah kantor rakyat.

“Kantor DPRD memang kita terbuka, silakan untuk mengekspresikan sesuatu hal dan sekaligus kita ikut bersama di sana karena akan menyampaikan hal-hal yang tentunya ini ekspresi dari Hari Buruh dan juga hari pendidikan nasional,” urainya.

Dia mengatakan banyak hal disampaikan oleh mahasiswa. Mulai terkait dengan kebijakan-kebijakan tentang hak-hak buruh dan juga. 

“Guru-guru yang sangat termarjinalkan, tentunya ini kita mendengarkan ini semua dan lintas sektoral lah, tentunya nanti kita akan follow api yang ada di kabupaten,” pungkasnya.