SRIPOKU.COM - Runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998 tidak hanya menandai berakhirnya sebuah era, tetapi juga menjadi titik nol bagi lahirnya demokrasi yang lebih terbuka di tanah air.

Perjalanan Indonesia menuju masa Reformasi merupakan kisah perjuangan kolektif yang dibayar mahal oleh pengorbanan mahasiswa dan rakyat demi menuntut perubahan struktural yang menyeluruh.

Memasuki dekade ketiga pasca-reformasi, refleksi terhadap agenda-agenda besar seperti pemberantasan KKN dan supremasi hukum tetap menjadi diskursus krusial yang mewarnai politik nasional.

Baca juga: Latihan Soal HOTS Sejarah Kelas 12 SMA Materi Bab 3 Indonesia Masa Orde Baru

1. Keberhasilan B.J. Habibie dalam menstabilkan nilai tukar Rupiah dan menyelenggarakan Pemilu 1999 sering dipuji, namun ia gagal mendapatkan dukungan MPR melalui pidato pertanggungjawabannya. Penyebab utama penolakan tersebut jika dikaitkan dengan kedaulatan wilayah adalah...

A. Ketidakmampuan Habibie mengatasi krisis ekonomi peninggalan Orde Baru.

B. Kebijakan Habibie yang terlalu condong pada pasar bebas internasional.

C. Lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI melalui mekanisme jajak pendapat.

D. Adanya tuntutan mahasiswa yang menganggap Habibie sebagai kroni Soeharto.

E. Kegagalan dalam membubarkan Partai Golkar yang dianggap simbol Orde Baru.

Jawaban : C. Lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI melalui mekanisme jajak pendapat.

2. Pada masa pemerintahan Gus Dur, terjadi konflik horisontal di beberapa wilayah dan ketegangan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Kebijakan Gus Dur yang paling dianggap kontroversial oleh parlemen dan menjadi pemicu percepatan Sidang Istimewa MPR 2001 adalah...

A. Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial.

B. Mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang pelarangan Marxisme-Komunisme.

C. Keputusan melakukan kunjungan luar negeri di tengah krisis dalam negeri.

D. Pengeluaran Maklumat/Dekrit Presiden untuk membubarkan DPR dan MPR.

E. Pengangkatan Kapolri tanpa melalui persetujuan DPR.

Jawaban : C. Lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI melalui mekanisme jajak pendapat.

3. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali (1999-2002) merupakan salah satu capaian besar era Reformasi. Tujuan fundamental dari dilakukannya amandemen tersebut adalah untuk...

A. Memperkuat kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.

B. Mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama Orde Baru dianggap berada di tangan MPR.

C. Memastikan bahwa sistem parlementer dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia.

D. Memberikan kebebasan penuh kepada daerah untuk memisahkan diri dari pusat.

E. Menghapus peran Pancasila sebagai dasar negara yang dianggap terlalu kaku.

Jawaban : B. Mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama Orde Baru dianggap berada di tangan MPR.

4. Salah satu agenda Reformasi adalah penghapusan Dwifungsi ABRI. Implementasi dari kebijakan ini dalam struktur pemerintahan Indonesia saat ini tercermin dari...

A. Pembatasan jumlah personil militer di wilayah-wilayah perbatasan.

B. Larangan bagi anggota militer aktif untuk menduduki jabatan sipil dan politik.

C. Penghapusan Komando Teritorial (Korem/Kodim) di seluruh wilayah Indonesia.

D. Penggabungan kembali Polri ke dalam struktur organisasi militer.

E. Penyerahan hak pilih anggota militer dalam Pemilu secara langsung.

Jawaban : B. Larangan bagi anggota militer aktif untuk menduduki jabatan sipil dan politik.

5. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijalankan pada masa SBY sebagai kompensasi kenaikan BBM sering dianalisis secara kritis. Dari sisi kemandirian ekonomi, kritik utama terhadap kebijakan tersebut adalah...

A. Membebani APBN karena jumlah penerima bantuan yang terus meningkat.

B. Menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah bersifat konsumtif.

C. Tidak tepat sasaran karena data penduduk miskin yang tidak akurat.

D. Menimbulkan konflik sosial di tingkat desa akibat kecemburuan warga.

E. Mengurangi insentif bagi sektor industri untuk meningkatkan produksi pangan.

Jawaban : B. Larangan bagi anggota militer aktif untuk menduduki jabatan sipil dan politik.