TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan sebagai solusi hunian bagi pekerja justru mendapat penolakan keras dari kalangan buruh di Jawa Tengah.

Skema subsidi rumah melalui BP Tapera dengan bunga tetap 5 persen per tahun tersebut dinilai tidak realistis karena lokasi yang jauh dari tempat kerja serta nilai cicilan yang mencekik upah buruh.

Jarak Tempuh dan Lokasi Tak Strategis

Nurlaila, seorang pekerja pabrik di kawasan Lamicitra, Tanjung Emas, Semarang, mengungkapkan bahwa rumah subsidi yang ditawarkan berada di wilayah Jabungan (Banyumanik) dan Kaliwungu (Kendal). Baginya, tawaran tersebut bukan solusi melainkan beban tambahan.

"Jarak Jabungan ke Tanjung Emas itu sekitar 20 kilometer, waktu tempuh bisa 45 menit. Kalau Kaliwungu lebih jauh lagi, bisa satu jam perjalanan. Tempatnya sama sekali tidak strategis bagi kami yang bekerja di kawasan pesisir," ujar Nurlaila di sela aksi May Day di depan Kantor Gubernur Jateng, Jumat (1/5/2026).

Beban Cicilan dan Jebakan BI Checking

Selain masalah geografis, faktor finansial menjadi tembok besar. Meskipun pemerintah menjanjikan diskon uang muka sebesar Rp4 juta, Nurlaila menyebut cicilan bulanan sebesar Rp1,7 juta sangat berat bagi buruh dengan standar upah saat ini.

Baca juga: Bawa Distorsi ke Jalanan, Panggung Gigs Para Buruh, Band Hardcore Bakar Semangat May Day Semarang

Menurutnya, angka ideal yang mampu dijangkau buruh seharusnya di bawah Rp1 juta.

Persoalan administrasi seperti BI Checking juga dianggap sebagai kebijakan yang diskriminatif terhadap kondisi ekonomi pekerja. "Banyak buruh yang terpaksa terjebak utang atau pinjol karena upah tidak layak. Syarat riwayat kredit bank yang bersih sangat susah dipenuhi oleh kami yang serba kekurangan," tambahnya.

Tuntutan Upah Layak Ketimbang Kredit

Senada dengan Nurlaila, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Tengah, Mulyono, menyebut harga rumah subsidi yang menyentuh angka Rp400 juta sangat tidak masuk akal bagi penerima Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah.

"Apakah mungkin UMK kami cukup untuk membayar kredit Rp400 juta selama puluhan tahun? Pemerintah kalau niat membantu, lebih baik pikirkan upah layak dan subsidi sembako yang harganya terus melonjak. Buruh lebih tertarik isu itu daripada rumah yang lokasinya entah di mana," tegas Mulyono.

Respons Pemerintah Provinsi

Menanggapi arus penolakan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyatakan pihaknya akan tetap mendorong sosialisasi program tiga juta rumah ini.

Baca juga: Fakta Buruh Kebumen di May Day 2026: 40 Persen Buruh Masih Digaji di Bawah UMK

 Ia mengklaim ada ribuan unit yang disediakan bagi buruh di Jawa Tengah melalui fasilitas FLPP.

"Kami mendorong buruh untuk tetap mengakses program ini dengan mencari perumahan terdekat yang telah ditentukan. Syarat utamanya adalah bagi mereka yang belum memiliki rumah dan memenuhi ketentuan perbankan dari Bank Jateng," pungkas Aziz.(Iwn)