TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memprioritaskan penguatan daya beli masyarakat di tengah tekanan global yang memengaruhi perekonomian nasional.

Langkah ini dinilai krusial karena konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia didominasi oleh konsumsi, sehingga menjaga daya beli menjadi fokus utama pemerintah.

"Pada saat kita bicara penguatan daya beli, sebenarnya pemerintah itu selalu konsen masalah daya beli. Kenapa? Ya karena struktur PDB kita 54 persen adalah konsumsi rumah tangga, public spending," kata Susiwijono.

"Kalau perlu dorongan, kita ada Bansos, bantuan pangan. Terus kelas menengah mana, ada BSU, bantuan subsidi upah untuk pekerja dan sebagainya," tutur Susiwijono dalam acara diskusi Indonesia Emas 2045: Manufaktur Harus Jadi Panglima, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Susiwijono juga menyoroti dinamika kelas menengah yang saat ini mengalami pergeseran atau shifting, terutama antara kelompok kelas menengah dan aspiring middle class. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kelompok ini tetap menjadi tulang punggung konsumsi nasional.

Baca juga: Pajak Mobil RI Kemahalan, Industri Usul Dipangkas untuk Kerek Daya Beli

Ia mengakui adanya kekhawatiran terkait daya beli kelas menengah, namun pemerintah tetap optimistis terhadap peran strategis kelompok ini dalam perekonomian.

"Memang bisa saja ada kekhawatiran bahwa daya beli. Selain andalan 80 persen GDP, secara konteks makro, kita masih sangat yakin mengandalkan konsumsi dari kelas menengah," terang Susiwijono.

Untuk menjaga daya beli, pemerintah menyiapkan berbagai insentif yang tidak hanya menyasar kelompok bawah, tetapi juga kelas menengah. Insentif tersebut mencakup sektor properti, otomotif, hingga perlindungan tenaga kerja.

"Pemerintah sebenarnya mendesain berbagai skema insentif tidak hanya yang ke desil 1 sampai 4. Kelas menengah itu dapat banyak. Mulai dari properti, itu kan dapat PPN DTP, FLPP pembiayaannya dan banyak sekali," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Kenaikan BBM Nonsubsidi Bisa Tekan Daya Beli dan Geser Minat Konsumen Otomotif

"Kemudian otomotif sempat waktu itu ada PPnBM DTP dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan iuran jaminan di BPJS Naker. Kemudian hal-hal yang sifatnya untuk mendorong konsumsi," paparnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus dari sisi suplai, seperti diskon transportasi untuk mendorong mobilitas dan konsumsi masyarakat.

"Sebenarnya kalau mau jujur, kita di sisi supply dengan bikin diskon-diskon tiket pesawat, tiket kereta semuanya, sebenarnya yang dapat banyak ya kelas menengah ini. Sehingga saya yakin kelas menengah kita secara angka diperdebatkan betul, tapi problem-nya sebenarnya karena shifting," ucapnya.