TRIBUNJAKARTA.COM - Fraksi PSI di DPRD Jakarta mengkritisi kinerja Polri dalam menangani premanisme.
Anggota Fraksi PSI yang duduk di Komisi A DPRD Jakarta, Kevin Wu, menyoroti kejadian pemalakan, intimidasi, hingga kekerasan yang terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa bulan terakhir.
Aksi pemalakan terhadap pengendara dari luar Jakarta hingga pemalakan terhadap sopir bajaj dan pedagang bakso yang viral di media sosial, menurutnya terjadi karena ketidaktegasan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian.
Catatan TribunJakarta, setidaknya empat kasus premanisme di Tanah Abang yang viral, pelakunya selalu berhasil ditangkap polisi. Namun yang menjadi kritik, aparat baru bergerak setelah peristiwa premanisme itu diviralkan terlebih dahulu, alias "no viral no justice".
Baca juga: 4 Aksi Premanisme di Tanah Abang Jakarta: Bang Jago Pecahin Kaca hingga Mangkuk Sambil Minta Uang
Baca juga: Jakarta Marak Premanisme, PSI Sebut Pemprov Jakarta Belum Lakukan Apa-Apa
"Ini yang kita suarakan bahwa sebuah kasus keadilan itu jangan hanya pasif menunggu ketika masyarakat geram."
Menurut Kevin, fenomena "no viral no justice" adalah bukti geramnya masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum di Jakarta.
Selain ketegasan penindakan yang dapat memperingatkan para preman akan sanski hukum, adanya antisipasi dari polisi dalam menumpas premanisme juga menjadi harapan warga Jakarta.
"Nah, karen sebenarnya ini adalah sebuah simptom ya, sebuah gejala, gejala bahwa masyarakat sudah mulai geram. Iya. dengan action dari para aparat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugasnya tetapi tidak terjadi. Maka inilah keresahan masyarakat yang saya rasa ini sinyal buruk sebenarnya," ujarnya.
Kevin bahkan mengungkap dugaan adanya aparat penegak hukum yang menjadi beking dari pihak yang melakukan premanisme. Hal itu semakin memperumit upaya membebaskan Jakarta dari kriminalitas.
"Ada dugaan bahkan justru oknum-oknum tertentu yang membekingi, yang melindungi para pelaku-pelaku ini.Maka ketika bawahannya melaksanakan atau mereka juga sesama aparat yang melaksanakan ada kegesekan di lapangannya," ujarnya.
Menurut Kevin, salah satu sistem keamanan yang seharusnya dimiliki Jakarta adalah dengan mengkover seluruh wilayah dengan CCTV, agar kriminalitas bisa terekam dan warga lebih aman.
Kevin menyebut, berdasarkan riset konsultan multinasional PricewaterpricecooperCoopers (PwC), idealnya, Jakarta memiliki 90.000 titik CCTV.
Berdasarkan data yang dimilikinya, saat ini, jumlah CCTV di Jakarta hanya 1.400 unit.
"Dengan masih banyak blank spot tadi, saya bilang masih 98 persen titik kosong itu, tentulah kriminalitas jadi banyak ruang iya yang tidak terpotret, tidak tertangkap dari teknologi itu," ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Jakarta, Pramono Anung pernah mengatakan, permasalahan di Ibu Kota sebaiknya diviralkan agar kemudian ditangani.
Pramono mengakui keterbatasan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memantau seluruh wilayah.
Karena itu, ia menilai laporan warga yang diunggah ke media sosial dapat membantu percepatan penanganan masalah.
“Semakin diviralkan menurut saya makin baik. Sehingga kita segera menangani itu. Karena tidak semua daerah bisa dijangkau,” ujar Pramono usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/4/2026), dikutip dari Kompas.com.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menanggapi aduan warga terkait penumpukan sampah di Sungai Ciliwung.
Hal itu disampaikan Pramono saat ditanya tentang aduan warga terkait banyaknya sampah di Sungai Ciliwung.
Menurut Pramono, ada sjumlah titik Sungai Ciliwung yang tak terjangkau hingga luput dari pengerukan.
"Sama seperti yang kemarin waktu tempat yang dilakukan pengerukan untuk yang beberapa hari yang lalu di pertemuan antara Ciliwung dan Krukut. Itu juga menjadi sumber apa air tidak bisa segera turun ke laut," ucapnya.
