TRIBUNBANYUMAS.COM, WASHINGTON – Dua bulan setelah meluncurkan serangan militer besar-besaran bersama Israel ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini terjebak dalam kebuntuan strategis yang melumpuhkan.

Meski infrastruktur militer Teheran melemah, posisi tawar Iran justru menguat melalui kendali atas jalur minyak dunia, yang berdampak langsung pada merosotnya dukungan domestik terhadap Gedung Putih.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (2/5/2026), popularitas Trump merosot tajam ke angka 34 persen—level terendah sepanjang masa jabatannya.

Lonjakan harga bensin akibat ketidakpastian di Timur Tengah menjadi beban politik berat bagi Partai Republik menjelang pemilihan kongres paruh waktu pada November mendatang.

Diplomasi Buntu, Trump Tolak Proposal Mediator

Jalan keluar melalui jalur diplomasi kian gelap setelah Presiden Trump secara tegas menolak proposal baru yang diajukan Teheran melalui mediator Pakistan pada Jumat (1/5/2026).

Perbedaan prioritas menjadi ganjalan utama; Iran menuntut pembukaan Selat Hormuz terlebih dahulu, sementara Trump bersikeras bahwa pelucutan nuklir harus menjadi poin pertama dalam setiap kesepakatan.

Baca juga: Siasat Trump Hindari Izin Kongres: Klaim Perang Iran Berakhir demi Lewati Batas Waktu 60 Hari

"Trump akan dikenang sebagai presiden AS yang membuat dunia kurang aman," ujar analis Timur Tengah dari Universitas Johns Hopkins, Laura Blumenfeld.

Ia menilai ambisi perubahan rezim dan penutupan total jalur nuklir Iran masih jauh dari kenyataan, mengingat stok uranium diperkaya dilaporkan masih aman di fasilitas bawah tanah.

Senjata Selat Hormuz: Iran Kian Berani

Kekalahan strategis terbesar AS dalam konflik ini bukan terjadi di medan tempur, melainkan pada hilangnya kendali atas Selat Hormuz. Jalur yang mengangkut seperlima minyak dunia tersebut kini berada dalam "cekikan" Iran.

“Iran menyadari bahwa meski dalam keadaan militer yang lemah, mereka dapat menutup Selat Hormuz sesuka hati,” kata Jon Alterman dari Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Kondisi ini diperparah dengan transisi kekuasaan di Teheran. Pasca-terbunuhnya tokoh kunci termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) kini memegang kendali penuh dengan garis kebijakan yang jauh lebih keras.

Opsi Militer dan Ancaman 'Perang Dingin' Baru

Menghadapi kebuntuan ini, Gedung Putih dilaporkan tengah mempertimbangkan blokade angkatan laut berkepanjangan untuk memaksa denuklirisasi.

Sementara itu, Komando Pusat AS (Centcom) disebut tengah menyiapkan rencana serangan kilat untuk merebut kembali sebagian Selat Hormuz.

Baca juga: Rumah Kiai Cabul Disegel: Yayasan Ponpes Ndholo Kusumo Nonaktifkan Ashari dan Pulangkan Santri Putri

Namun, para diplomat Eropa menyatakan skeptisisme mereka. Muncul kekhawatiran konflik ini akan bertransformasi menjadi "perang dingin" di Timur Tengah—situasi tanpa perdamaian namun tanpa pertempuran skala besar.

Hal ini memaksa AS menempatkan pasukan besar secara permanen, yang berlawanan dengan janji kampanye Trump untuk mengakhiri intervensi asing.

“Iran tidak terpecah belah, mereka sedang mengulur waktu untuk melihat seberapa kuat ekonomi AS menahan beban harga energi,” tegas Sina Toossi, peneliti senior di Center for International Policy.(anaufal/kps)