Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengungkap progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) untuk korban bencana di Tanah Rencong mencapai 65 persen. 

Menurutnya, data tersebut merupakan data terbaru yang terakhir diupdate pada 14 April 2026. 

"Kami melaporkan bahwa dari total 108 titik lokasi yang diusulkan, sebanyak 71 lokasi atau sekitar 65 persen sudah berstatus siap bangun," ujar Safrizal ZA dalam keterangannya kepada Serambinews.com, Selasa (5/5/2026).

Safrizal mengungkap, secara keseluruhan, terdapat 108 titik lokasi yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan total usulan mencapai 17.541 unit rumah bagi Kepala Keluarga (KK) terdampak. 

Adapun luas lahan yang disiapkan mencapai 491,06 hektar, yang bersumber dari lahan milik pemerintah, masyarakat, hingga area Hak Guna Usaha (HGU).

Safrizal juga mengungkap, hingga saat ini terdapat sejumlah daerah yang telah menuntaskan kesiapan lahannya secara penuh. Beberapa wilayah tersebut yakni Bener Meriah (10 titik), Aceh Timur (9 titik), dan Aceh Tengah (6 titik) yang tercatat telah memiliki status lahan yang clear dan siap untuk memulai tahap konstruksi.

Baca juga: 71 Lokasi Huntap Pascabencana di Aceh Siap Dibangun, Daerah Diminta Tuntaskan Persoalan Lahan

Sementara itu, Aceh Tamiang menjadi daerah dengan jumlah lokasi siap bangun terbanyak, yakni 37 titik, meski wilayah tersebut memikul beban usulan terbesar dengan total 9.965 KK.

Meskipun mayoritas menunjukkan progres positif, Safrizal ZA memberikan catatan khusus bagi daerah yang masih terkendala administrasi maupun sengketa lahan. 

Saat ini masih terdapat 34 lokasi berstatus "Kuning" (sedang dalam tahap negosiasi/pengukuran) dan tiga lokasi berstatus "Merah" (lahan bermasalah).

"Saya mendorong dengan tegas kepada pemerintah daerah yang wilayahnya masih berstatus kuning, terutama Gayo Lues dengan 26 lokasi dan Subulussalam dengan 4 lokasi, agar segera menuntaskan proses negosiasi lahan," tegasnya.

Ia menambahkan, menurut data Posko PRR Wilayah Aceh, kendala utama di Gayo Lues karena belum adanya biaya pembebasan lahan milik masyarakat. 

Selain itu, Safrizal juga meminta atensi khusus untuk tiga titik lahan bermasalah di Aceh Tamiang agar tidak menghambat distribusi bantuan kepada warga.

"Percepatan ini bukan sekadar mengejar target angka, tetapi soal memastikan warga terdampak bisa segera kembali memiliki rumah yang aman dan nyaman. Masalah pembebasan lahan jangan sampai menjadi penghambat hak masyarakat," ungkapnya.

Ia menambahkan, Posko Wilayah PRR Aceh masih menunggu usulan dari Kabupaten Aceh Utara, Aceh Selatan, dan Aceh Barat yang hingga saat ini datanya belum diterima. Sedangkan Nagan Raya dan Aceh Singkil secara resmi melaporkan tidak mengusulkan pembangunan Huntap Komunal. 

Baca juga: 5 Fakta Kasus Kiai Cabuli Santriwati di Pati: Modus Doktrin ‘Harus Nurut Guru’ Terbongkar