SURYA.co.id – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pembayaran gaji pegawai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tambahan baru.
Ia menegaskan, sumber dana untuk gaji tersebut berasal dari alokasi anggaran yang sudah tersedia dalam program Kopdes, bukan dari pos baru.
"Jadi bukan nambah anggarannya, namun emang belum semua terbentuk sehingga masih ada sisa," kata Purbaya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (4/5/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Menurut Purbaya, ruang fiskal untuk membayar gaji muncul karena target pembentukan Kopdes Merah Putih belum sepenuhnya tercapai.
Kondisi ini menyisakan anggaran yang bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek.
"Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada," ungkapnya.
Dengan kata lain, pemerintah memanfaatkan “idle budget” atau dana yang belum terserap akibat belum optimalnya pembentukan koperasi di seluruh wilayah.
Baca juga: Gerak Cepat Menkeu Purbaya Usai Copot Pejabat Kemenkeu, Segera Dilantik Penggantinya, Siapa Mereka?
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan Kopdes Merah Putih dengan total anggaran mencapai Rp240 triliun selama enam tahun.
Dana tersebut akan disalurkan ke sekitar 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
Pembiayaan ini berasal dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pelunasannya dilakukan melalui APBN sebesar Rp40 triliun per tahun.
Baca juga: Menkeu Purbaya Kembali Copot Pejabat Kemenkeu, Buntut Masalah Pajak Rp25 Triliun
Purbaya menjelaskan bahwa keputusan penggunaan sisa anggaran ini diambil setelah pembahasan teknis internal, meskipun ia mengaku tidak menerima laporan langsung sebelumnya.
"Rupanya anak buah saya sudah rapat sama mereka. Tapi enggak pernah laporan. Jadi yaudah, sudah tanda tangan itu. Jadi, karena pembiayaan clear," tutup Purbaya.
Di sisi lain, Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata menyampaikan bahwa besaran gaji untuk manajer Kopdes Merah Putih masih dalam tahap pembahasan.
Ia menegaskan bahwa skema penggajian akan mengikuti aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga tidak ditetapkan secara sembarangan.
"PKWT kan ada aturannya. Kita tidak asal memberikan gaji. Jadi don't worry," jelas Tedi, dikutip dari Kontan, Senin (20/4/2026).
Pemerintah masih memiliki waktu hingga Juni 2026 untuk mematangkan skema tersebut, seiring proses seleksi yang masih berlangsung.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengumumkan pembukaan rekrutmen besar-besaran.
Sebanyak 35.476 orang dibutuhkan untuk mengelola Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan pendaftaran dibuka sejak 15 April 2026.
Para kandidat yang lolos seleksi akan menjadi pegawai BUMN dengan kontrak PKWT selama dua tahun.
Penggunaan sisa anggaran untuk membayar gaji manajer Kopdes bisa dilihat sebagai langkah pragmatis pemerintah agar program tetap berjalan tanpa menambah tekanan APBN dalam jangka pendek.
Namun, strategi ini menyisakan pertanyaan jangka panjang.
Ketika seluruh Kopdes sudah terbentuk dan anggaran terserap penuh, pemerintah perlu memastikan sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk menggaji ribuan manajer.
Jika tidak diantisipasi sejak awal, potensi tekanan terhadap fiskal bisa muncul di masa depan.
Karena itu, transparansi skema pembiayaan dan keberlanjutan program akan menjadi kunci keberhasilan Kopdes Merah Putih ke depan.
Selain itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga dikabarkan kembali bersih-bersih di internal Kementerian Keuangan.
Setelah sebelumnya merombak posisi jabatan tinggi, kini Purbaya berencana mencopot dua pejabat lagi akibat masalah serius dalam pengelolaan pengembalian pajak (restitusi) yang mencapai Rp25 triliun.
Langkah tegas ini diambil Menkeu Purbaya setelah ditemukan ketidakberesan data yang membuat negara harus membayar pengembalian pajak dalam jumlah yang sangat besar, terutama di industri batu bara.
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah menginvestigasi lima pejabat tinggi yang paling banyak menangani proses restitusi.
Dari hasil penelusuran tersebut, dua di antaranya akan segera diberhentikan.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi melakukan restitusi. Hari ini dua akan saya copot," tegas Purbaya di Jakarta, Senin (4/5/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Purbaya merasa ada yang tidak beres dengan perhitungan pajak, khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) batu bara.
Negara justru harus nombok hingga puluhan triliun rupiah.
"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucapnya.
Bagi Menkeu Purbaya, masalahnya bukan sekadar soal uang, melainkan soal kejujuran staf kepada pimpinan.
Dia mengaku kecewa karena mendapatkan informasi yang salah mengenai potensi pengembalian pajak, sehingga kebijakan keuangan negara menjadi meleset.
"Jorjoran-nya adalah tidak memberi tahu perkembangan dengan akurat. Tahun lalu, saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa potensinya. Mereka bilang, sedikit. Mereka tuh staf saya," ungkap Purbaya.
