TRIBUNJAMBI.COM – Anggaran jumbo pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar kini menjadi sorotan tajam publik, bahkan ikut disikapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, harga sepatu yang mencapai Rp 700 ribu per pasang dinilai tidak lazim dan berpotensi membuka celah penyimpangan anggaran.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menegaskan pihaknya akan menelusuri lebih jauh proses pengadaan tersebut, terutama dari sisi pencegahan korupsi.

“Kalau dalam konteks pencegahan bisa,” ujar Agus di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, KPK tidak hanya akan menyoroti harga sepatu semata, tetapi juga mengkaji seluruh rangkaian proses pengadaan secara menyeluruh.

“Kami sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya sepatu atau item tertentu, tapi keseluruhannya,” tambahnya.

Baca juga: Tangis Histeris Siswi Rambutnya Dipotong Guru Meski Pakai Kerudung, Ortu Bawa Jalur Hukum

Baca juga: Gaji Tetap Cair Meski Ditahan KPK, Ajudan Bupati Tulungagung Dwi Yoga Jadi Sorotan

Sorotan publik mencuat setelah diketahui rencana pengadaan mencapai 39.345 pasang sepatu dengan harga Rp 700 ribu per unit, sehingga total anggaran menyentuh Rp 27 miliar.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut.

Ia menjelaskan bahwa angka Rp 700 ribu masih merupakan pagu awal dalam perencanaan, bukan harga final hasil lelang.

Menurut Gus Ipul, harga akhir sepatu setelah melalui proses tender justru berada di angka Rp 576.577 sebelum pajak, dan menjadi sekitar Rp 640 ribu per pasang setelah dikenakan pajak sesuai ketentuan.

Ia menegaskan bahwa penentuan harga dilakukan melalui mekanisme yang ketat, mulai dari benchmarking dengan sekolah seperti Taruna Nusantara dan SMA CT Arsa, hingga survei pasar dan e-katalog.

Selain itu, penyusunan anggaran juga melibatkan berbagai lembaga internal pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, survei pasar, hingga lelang terbuka. Tidak ada intervensi dalam penentuan pemenang,” tegasnya.

Gus Ipul juga memastikan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas pengadaan barang agar terbebas dari praktik korupsi, sejalan dengan arahan Presiden.

Pengadaan sepatu ini sendiri merupakan bagian dari program Sekolah Rakyat yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, di mana seluruh kebutuhan siswa mulai dari makan hingga perlengkapan sekolah ditanggung negara melalui APBN.

Sejauh ini, produksi sepatu telah berjalan dan didistribusikan kepada sekitar 32.000 siswa, dengan total pengadaan mencapai 40.000 pasang untuk mengantisipasi kebutuhan cadangan.

Meski demikian, polemik belum mereda. Publik kini menunggu hasil kajian KPK untuk memastikan apakah proyek bernilai puluhan miliar ini benar-benar bersih, atau justru menyimpan potensi masalah di baliknya.

Berikut anggaran sepatu untuk Sekolah Rakyat:

Harga pengadaan

Sepatu PDL siswa: Rp 700.000

Sepatu SMP dan SMA: Rp 700.000

Sepatu PDH SD: Rp 700.000

Sepatu olahraga (siswa dan guru): Rp 500.000

Sepatu PDH guru: Rp 700.000

Sepatu harian SD: Rp 500.000

Sepatu SMP dan SMA: Rp 500.000

Kaos kaki: -

Harga Realisasi

Sepatu PDL siswa: Rp 640.000

Sepatu SMP dan SMA: Rp 610.00

Sepatu PDH SD: Rp 590.000

Sepatu olahraga (siswa dan guru): Rp 447.000

Sepatu PDH guru: Rp 625.000

Sepatu harian SD: Rp 250.000

Sepatu SMP dan SMA: Rp 300.000

Kaos kaki: Termasuk dalam pengadaan sepatu