BANGKAPOS.COM -- Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, harus menghadapi kasus hukum seorang diri.
PSI secara resmi menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Grace Natalie terkait dugaan provokasi dan ujaran kebencian mengenai video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).
Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali.
Menurutnya, kasus yang kini menjerat Grase harus diharapi seorang diri oleh mantan Ketua Umum PSI tersebut.
"Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian karena ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi," ujar Ali dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Diketahui, Grace bersama Ade Armando dan Permadi Arya dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Ormas Islam untuk Kerukunan Umat Beragama pada Senin (4/5/2026).
Baca juga: Pensiunan Jenderal TNI Bela Seskab Teddy Imbas Video Amien Rais, Singgung Tanggung Jawab Moral
Pelapor menuduh ketiganya membangun narasi menyesatkan melalui potongan video ceramah JK yang tidak utuh.
Menurut LBH Syarikat Islam, video yang diunggah Grace pada 13 April 2026 serta video Ade Armando di Cokro TV (9 April) dan Abu Janda (12 April) diduga melakukan framing negatif.
Mereka dituding memberikan konklusi bahwa JK sedang membahas ajaran Kristen terkait konsep syahid secara keliru.
Padahal, jika video ditonton secara lengkap selama 40 menit, JK justru sedang meluruskan konsep syahid yang salah di masyarakat.
"Sehingga bahwa Pak JK menyatakan bahwa cara berpikir syahid itu adalah keliru, itu salah, kalian semua masuk neraka, bukan masuk surga. Ini kan tidak disampaikan di publik, tidak utuh. Pernyataan ini terpotong," ucap perwakilan LBH Syarikat Islam, Gurun Arisastra.
Perwakilan pelapor dari LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, menyebut laporan tersebut bertujuan menjaga kerukunan antarumat beragama dan mencegah potensi konflik sosial.
“Kami ingin dinamika ini disalurkan melalui proses hukum agar tidak menimbulkan respon negatif di masyarakat,” katanya.
Selain itu, LBH Syarikat Islam mengungkap sejumlah barang bukti berupa potongan video ceramah Jusuf Kalla yang diunggah di berbagai platform media sosial.
Pelapor menilai video tersebut telah dipotong dan disertai narasi yang dianggap tidak utuh sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Sementara itu, perwakilan LBH PP Muhammadiyah menilai konten yang beredar telah memicu kegaduhan dan menyentuh isu sensitif terkait agama.
Di sisi lain, Ade Armando diketahui telah lebih dahulu dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh pihak lain dan memutuskan mundur dari PSI.
Ia menyatakan siap menghadapi proses hukum serta tidak ingin kasus tersebut berdampak pada partai.
Kasus ini kini tengah ditangani aparat kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi menyatakan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.
Keputusan ini diambil menyusul pelaporan hukum yang menjerat Grace terkait dugaan provokasi dan ujaran kebencian mengenai video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).
Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, menegaskan bahwa persoalan yang menimpa Grace bukanlah urusan organisasi, melainkan tanggung jawab personal.
Baca juga: Sosok Kompol Dika Hadiyan Kasat Reskrim Polresta Pati Ancam Jemput Paksa Kiai Ashari Tersangka Cabul
"Jadi secara kelembagaan kami pastikan kita tidak akan memberikan bantuan hukum secara kelembagaan kepartaian karena ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi," ujar Ali dalam konferensi pers di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).
Grace Natalie Louisa lahir pada 4 Juli 1982 di Jakarta.
Grace mengenyam pendidikan di SMAK 3 BPK Penabur, Jakarta.
Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di Jurusan Akutansi Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII).
Dilansir TribunnewsWiki.com, sebelum berkecimpung di dunia politik, Grace pernah berkarier sebagai seorang jurnalis.
Di antaranya, Grace pernah menjadi penyiar di Liputan 6 yang tayang di SCTV.
Grace juga sempat mengembangkan kariernya di stasiun TV lain, seperti ANTV dan TVOne.
Ketika bekerja di TVOne, Grace Natalie berkesempatan mengikuti kursus kilat di Maastricht School of Management di Belanda pada Januari hingga April 2009 silam.
Namun, tak hanya di studio, Grace Natalie juga sempat terjun ke lapangan untuk liputan.
Grace Natalie pernah meliput tragedi tsunami Aceh 2004 dan meletusnya Gunung Talang Sumatera Barat.
Kemudian konflik Poso di Sulawesi Tengah hingga liputan terorisme Agustus 2009 di Temanggung, Jawa Tengah.
Grace Natalie pernah mendapat gelar Anchor of The Year 2008, serta Runner Up Jewel of the Station 2009 versi News Anchor Admirer.
Sebagai jurnalis, ia berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan beberapa tokoh internasional.
Beberapa diantaranya adalah Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta, CEO Forbes Steve Forbes, dan PM Thailand Abhisit Vejjajiva.
Namun, pada Juni 2012 Grace Natalie meninggalkan Tv One dan mencoba beralih dalam jabatan baru sebagai CEO Saiful Mujani Research and Consulting.
Karier Politik
Grace Natalie memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada tahun 2014.
Ia mengungkapkan keinginannya untuk mendirikan partai yang bebas korupsi.
Grace kemudian mendirikan Partai Solidaritas Indonesia.
Ia sempat menjabat sebagai Ketua Umum PSI dan kini dirinya bertugas sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina PSI.
Pada Pileg 2024, Grace berkontestasi sebagai calon legislatif (caleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta III.
Namun, dirinya gagal melenggang ke Senayan karena PSI tak memenuhi ambang batas parlemen sebesar empat persen pada Pemilu 2024.
Padahal, Grace Natalie meraup 193.556 suara.
Grace juga diketahui menjabat sebagai Komisaris Independen MIND ID dan pernah menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo.
(Bangkapos.com/Tribunnews.com/TribunJambi.com)
