TRIBUNTRENDS.COM - Kritik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mencuat dalam gelaran Panggung Rakyat dan Diskusi
Imajinasi Reformasi yang berlangsung di Teras Samarinda, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim, Rabu sore (6/5/2026).
Forum ini menjadi wadah terbuka bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi serta kegelisahan mereka.
Dalam suasana yang dinamis, berbagai isu strategis daerah dibahas secara lugas dan kritis.
Ketua BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Zulkarnain, tampil menyampaikan pandangan tegasnya.
Baca juga: Ketua BEM UGM Kritik Gubernur Kaltim, Sindir Tak Punya Keahlian & Korupsi: Awal Kehancuran Dinasti
Ia menyoroti komposisi internal pemerintahan yang dinilai masih menyisakan persoalan.
Tak hanya itu, isu pendidikan juga menjadi perhatian dalam kritik yang disampaikan.
Persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Timur turut diangkat sebagai bagian dari evaluasi bersama.
Diskusi ini sekaligus menjadi refleksi atas kondisi sosial yang dirasakan masyarakat saat ini.
Momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) memperkuat makna kegiatan tersebut.
Melalui forum ini, mahasiswa berharap suara mereka dapat mendorong perubahan nyata di Kalimantan Timur.
Dalam orasinya, Zulkarnain mempertanyakan efektivitas keberadaan puluhan tenaga ahli yang saat ini berada di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menilai banyaknya tenaga ahli justru menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan.
“Keberadaan 47 tenaga ahli itu memberikan indikasi bahwa ada ketidakmampuan dalam mengurus daerah. Seandainya Gubernur berkualitas, saya rasa puluhan tenaga ahli itu tidak diperlukan karena sudah ada Wakil Gubernur dan OPD yang menjalankan tugas,” tegasnya saat berorasi di panggung rakyat.
Menurutnya, struktur pemerintahan daerah semestinya dapat berjalan optimal melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah ada tanpa harus menambah banyak tenaga ahli.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari peserta aksi yang hadir di lokasi kegiatan.
Selain menyoroti struktur pemerintahan, Zulkarnain juga mengangkat persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di Kutai Kartanegara.
Ia menyebut gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang sedang bersiap memasuki dunia kerja.
“Di Kutai Kartanegara saja, ada satu perusahaan yang sudah memulangkan 600 orang karyawannya. Ini ancaman serius bagi kita yang akan menjadi calon pekerja. Yang sudah bekerja saja diistirahatkan, apalagi kita yang belum bekerja?” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi ironi di tengah melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Timur.
Menurut Zulkarnain, pemerintah daerah harus lebih serius memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja lokal agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri.
Baca juga: Anggaran Laundry Rp 450 Juta, Pemprov Kaltim Klaim untuk Fasilitas Pemerintah: Pelayanan Operasional
Pada momentum Hardiknas, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama mahasiswa.
Zulkarnain menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional tidak akan bermakna apabila masih banyak anak di Kalimantan Timur yang belum mendapatkan akses pendidikan secara layak.
Ia mengungkapkan data mengenai tingginya angka putus sekolah di daerah, khususnya di Kutai Kartanegara.
“Di Kaltim ada belasan ribu anak yang sama sekali belum menyentuh dunia pendidikan. Di Kukar sendiri, tercatat lebih dari 5.000 anak putus sekolah. Ini kabar buruk di tengah daerah yang sumber daya alamnya luar biasa. Ada yang salah dalam sistem pengelolaan pemerintah kita,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan kesejahteraan guru dan pembatasan tenaga sarjana pendidikan.
Mengutip buku Rekayasa Sosial karya Jalaluddin Rakhmat, Zulkarnain menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi masyarakat memiliki hubungan erat dengan kualitas pendidikan.
Menurutnya, kesejahteraan yang baik akan melahirkan generasi yang produktif dan mandiri.
Mengakhiri orasinya, Zulkarnain menyampaikan kritik keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar lebih peka terhadap persoalan masyarakat.
“Kita tidak ingin Gubernur Kaltim mengidap penyakit buta dan tuli. Buta terhadap persoalan nyata yang dirasakan masyarakat, dan tuli terhadap setiap aspirasi yang diteriakkan mahasiswa dan rakyat hari ini. Masyarakat sudah muak,” pungkasnya.
(TribunTrends/TribunKaltim)
