TRIBUNTRENDS.COM - Panggung Rakyat dan Diskusi Imajinasi Reformasi yang diinisiasi BEM KM Unmul berlangsung di Teras Samarinda pada Rabu (6/5/2026), tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim, menjadi ruang terbuka untuk menguliti wajah kekuasaan.
Hadir sebagai orator tamu, Tiyo Ardianto menyampaikan pandangan kritis yang mengaitkan situasi politik nasional dengan dinamika di Kalimantan Timur.
Dalam orasinya, ia mengurai dua gagasan utama tentang bagaimana kekuasaan di Indonesia dibangun sekaligus dipertahankan.
Sorotan pertama mengarah pada Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang dinilai sebagai contoh manipulasi konstitusi demi kepentingan politik tertentu.
Menurutnya, keputusan tersebut membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang ke kursi wakil presiden.
Baca juga: Pemprov Kaltim Bantah Anggaran Rumah Dinas Rp 25 M, Sebut Hanya Rp 3 M, Akumulasi dari 57 Paket
"Hanya ada dua jenis manusia yang masih berprasangka baik pada penguasa hari ini: mereka yang bungul (bodoh) atau mereka yang ikut menikmati kekuasaan," tegas Tiyo di hadapan massa.
Pernyataan itu memantik respons mahasiswa yang memadati area aksi di Samarinda dengan antusiasme tinggi.
Pada bagian kedua, ia mengulas fenomena Pemilu 2024 yang disebutnya sebagai pemilu brutal dengan biaya mencapai ribuan triliun rupiah.
Kritik tersebut kemudian ditarik lebih dekat ke konteks lokal, termasuk dinamika Pilkada Kalimantan Timur dan figur Rudy Mas’ud.
Melalui simulasi sederhana, Tiyo membandingkan besarnya modal politik seperti serangan fajar dengan pendapatan resmi kepala daerah untuk menyoroti ketimpangan yang terjadi.
"Jadi saya berani katakan bahwa kalau Rudy Mas’ud membagi ratusan ribu kepada jutaan DPT di Kaltim, saya berani katakan 1.000 persen ia pasti korupsi. Saya ulangi lagi, pasti korupsi. Mana mungkin dengan gaji resmi yang hanya puluhan miliar dalam lima tahun, ia bisa mengembalikan modal politik ratusan miliar dan dia menyalon lagi di 2029 nanti. dan membayar utang pribadinya yang mencapai Rp157 miliar? Satu-satunya jalan adalah korupsi," ujar Tiyo dengan lantang.
Ia juga mengingatkan masyarakat bahwa menerima uang politik sama saja dengan memberikan izin kepada pemimpin untuk merampok uang negara di masa depan.
"Kita sampai pada satu situasi di mana negeri ini sampai di fase pembusukan. Kita akan busuk semua, Prabowo akan busuk, Gibran akan busuk, Rudi Mas'ud akan busuk. Busuk semua. Karena mereka lahir dari sistem yang busuk. Dan sampai mereka busuk, akan lahir Indonesia yang baru. Indonesia yang kita hidupnya bahagia. Indonesia yang kita memilikinya dengan bangga," ucapnya.
Senada dengan Ketua BEM Unikarta, Tiyo juga menyoroti keberadaan 47 tenaga ahli di lingkaran Gubernur.
Ia menilai hal tersebut adalah pengakuan implisit akan ketidakmampuan seorang pemimpin.
"Apa bukti kebodohan Rudy Mas’ud? Jika dia butuh 47 tim ahli, berarti orang ini tidak punya keahlian apa-apa. Memilih pemimpin yang bodoh adalah kesalahan, tapi membiarkan pemimpin yang salah terus berkuasa adalah kebodohan. Dan saya tahu masyarakat Kaltim tidak bodoh," tambahnya.
Isu dinasti politik keluarga Mas’ud di Kalimantan Timur tak luput dari bidikan Tiyo.
Baca juga: Anggaran Laundry Rp 450 Juta, Pemprov Kaltim Klaim untuk Fasilitas Pemerintah: Pelayanan Operasional
Ia menekankan bahwa Indonesia adalah Republik, bukan Kerajaan yang dikendalikan segelintir keluarga.
Menurutnya, dominasi keluarga Mas’ud di berbagai lini kekuasaan di Kaltim justru akan menjadi bumerang.
"Rudy Mas’ud harus tahu, negara ini Republik bukan Kerajaan. Rakyat Kaltim tenang saja, karena naiknya Rudy Mas’ud menjadi Gubernur sebenarnya adalah awal dari kehancuran dinasti ini," ucapnya disambut riuh mahasiswa.
Menutup orasinya, Tiyo memberikan apresiasi terhadap gerakan mahasiswa Kaltim yang kini masuk dan bakal ada jilid-jilid lanjutan.
Ia membandingkan semangat perlawanan ini dengan gerakan di daerah lain seperti Pati.
"Kalau di Jawa ada istilah 'Pati Ora Sepele', maka hari ini 'Kaltim Ora Sepele'. Kaltim tidak bisa diremehkan. Perlawanan ini adalah bukti bahwa rakyat tidak diam saat negerinya berada di fase pembusukan," pungkasnya.
(TribunTrends/TribunKaltim)