TRIBUNTRENDS.COM - Gelombang kritik mahasiswa terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin memanas. Di tengah sorotan berbagai polemik kebijakan daerah yang belakangan ramai diperbincangkan publik, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) secara terbuka menantang Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, untuk hadir dalam forum debat publik.
Ajakan tersebut bukan sekadar diskusi biasa. Mahasiswa membawa isu besar tentang arah kebijakan pemerintah daerah, prioritas anggaran, hingga evaluasi kepemimpinan yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Baca juga: Di Balik Polemik Miliaran: Ternyata Rumah Jabatan Gubernur Kaltim Pernah Banjir hingga Lantai 2
Tantangan debat itu disampaikan dalam kegiatan bertajuk “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas” yang dijadwalkan berlangsung di Teras Samarinda, Rabu (6/5/2026) pukul 15.00 Wita.
Informasi kegiatan tersebut sebelumnya menyebar luas melalui flyer yang diunggah akun Instagram resmi BEM KM Unmul, @bemkmunmul.
Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan kehadiran gubernur dalam forum itu merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“kami sudah melayangkan surat pada tanggal 22 april kemarin berkali-kali, setidaknya gubernur harus mau dan harus hadir."
"ketika gubernur hadir, itu bentuk pertanggungjawaban. salah satu yang akan kami minta ialah perbaikan total, evaluasi total,” ujar Hiththan saat dihubungi, Rabu (6/5/2026).
Dalam pernyataannya, Hiththan bahkan menyinggung kemungkinan tuntutan lebih besar apabila evaluasi terhadap pemerintahan dinilai tidak berjalan maksimal.
“Kalau memang gubernur gentle, ya harus mau mundur,” lanjutnya.
Menurut pihak mahasiswa, kritik tersebut muncul karena banyak persoalan di Kalimantan Timur yang dianggap belum terselesaikan, termasuk soal realisasi janji kampanye kepala daerah.
“Ada begitu banyak persoalan. Apakah janji-janji kampanye dijalankan dengan maksimal, itu yang kami soroti,” katanya.
Mahasiswa juga menilai hubungan pemerintah daerah dengan kelompok mahasiswa selama ini kurang terbuka, baik dalam forum diskusi maupun saat aksi berlangsung.
“Gubernur tidak pernah hadir di forum diskusi yang diinisiasi mahasiswa. Bahkan saat aksi pun jarang menghadapi langsung,” ujarnya.
Baca juga: BEM Unmul Tantang Gubernur Kaltim Rudy Masud Debat Terbuka: Kalau Tak Sanggup, Silakan Mundur!
BEM Unmul memastikan kritik terhadap pemerintah tidak akan berhenti meski gubernur tidak hadir memenuhi undangan debat tersebut.
“Aksi berjilid-jilid tidak bisa dihapuskan. Tapi seharusnya dengan gubernur datang itu bisa sedikit meredam,” kata Hiththan.
Dalam kegiatan itu, mahasiswa juga disebut akan membahas isu nasional dengan menghadirkan Ketua BEM UGM 2025, Triyo Ardianto.
Kehadiran tokoh mahasiswa dari luar daerah dinilai menunjukkan bahwa kritik terhadap tata kelola pemerintahan kini semakin mendapat perhatian luas lintas kampus.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan klarifikasi terkait flyer debat yang viral di media sosial.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa informasi dalam flyer tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada pihak pemerintah daerah.
“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” tegas Faisal.
Baca juga: Nasib Renovasi Rujab Rudy Masud di Ujung Tanduk, DPRD Pertanyakan Dalang di Balik Angka Fantastis
Ia memastikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, belum menerima undangan resmi maupun memberikan konfirmasi kehadiran dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, Faisal menyebut Rudy Mas’ud sedang berada di Jakarta saat agenda debat itu ramai diperbincangkan.
Diskominfo pun mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi di media sosial.
“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya.
Polemik ini pun kembali memperlihatkan memanasnya hubungan antara kelompok mahasiswa dan pemerintah daerah di tengah derasnya kritik soal prioritas kebijakan dan transparansi pemerintahan di Kalimantan Timur.
***
(TribunTrends/Kompas)
