TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mamuju menyelenggarakan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk program KDKMP dan Kampung Nelayan di Sulawesi Barat.
Sebanyak 4.868 peserta tercatat mengikuti seleksi yang digelar di dua lokasi berbeda di Mamuju.
Pelaksanaan ujian dilakukan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah peserta agar tetap berjalan efektif sesuai jadwal.
Baca juga: Peserta Seleksi KDKMP di Mamuju Keluhkan Jawaban CAT Berubah Otomatis
Baca juga: 639 Ribu Pelamar Berebut Posisi Jadi Manajer Kopdes Merah Putih, Diterima Hanya 35 Ribu
Dua lokasi yang digunakan yakni Kantor UPT BKN Mamuju dan Hotel Grand Mutiara Mamuju.
Di Kantor UPT BKN Mamuju, ujian berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026.
Sementara di Hotel Grand Mutiara Mamuju, pelaksanaan berlangsung pada 4 hingga 9 Mei 2026.
Kepala UPT BKN Mamuju, Sahman, mengatakan penambahan lokasi ujian dilakukan karena keterbatasan kapasitas di kantor BKN.
"Jumlah pesertanya mencapai 4.000 lebih, jadi tidak memungkinkan jika hanya dipusatkan di sini (Kantor BKN). Jika dipaksakan, waktunya akan sangat panjang, maka kami bagi menjadi dua titik lokasi," ujar Sahman di Kantor UPT BKN Mamuju, Jl RE Martadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kamis (7/5/2026).
Dalam satu hari, pelaksanaan ujian dibagi menjadi empat sesi.
Namun khusus hari Jumat, jadwal hanya dilakukan dua sesi untuk menyesuaikan waktu ibadah.
Terkait kendala teknis, Sahman memastikan pelaksanaan seleksi sejauh ini berjalan kondusif.
Ia mengakui sempat terjadi kendala ringan pada hari-hari awal, namun saat ini sistem sudah berjalan normal.
"Kemarin-kemarin ya biasa (kendala teknis ringan), tapi hari ini terpantau lancar. Semuanya sudah terkendali," katanya.
Terkait nilai ambang batas atau passing grade serta jumlah peserta yang akan lolos, pihak UPT BKN Mamuju belum dapat memberikan keterangan rinci.
Sahman menyebut penentuan kelulusan sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pusat.
"Kami belum mengetahui detail passing grade-nya karena proyek ini berjalan sangat cepat. Nantinya, pihak panitia pusat yang akan menentukan," jelasnya.
Ia menegaskan peran UPT BKN di daerah hanya sebatas penyediaan fasilitas teknis dan pelaporan data kehadiran peserta.
"Kami hanya menginformasikan data normatif seperti kehadiran. Untuk kebijakan strategis atau hasil akhir, satu pintu melalui pusat," tutupnya.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Suandi
