TRIBUNTRENDS.COM - Bayang-bayang polemik anggaran laundry senilai Rp 450 juta di lingkungan rumah jabatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memicu sorotan publik.
Di tengah derasnya kritik dan perdebatan di media sosial, muncul pertanyaan besar dari masyarakat: bagaimana mungkin biaya laundry bisa mencapai ratusan juta rupiah?
Di balik angka fantastis itu, penyedia jasa laundry akhirnya angkat bicara. Mereka mengungkap sisi lain yang selama ini tak terlihat di publik tentang ritme kerja tanpa henti, layanan super cepat, hingga aktivitas operasional yang disebut berlangsung sampai dini hari demi memenuhi kebutuhan agenda pemerintahan.
Baca juga: Anggaran Cuci Baju Pemprov Kaltim Rp450 Juta, Pemilik Laundry Beber Alasan Tarif Mahal: Sampai Subuh
Pemilik Alwan Laundry, Enny, menjelaskan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya bukan hal baru.
Menurutnya, kolaborasi tersebut telah berlangsung sejak masa penjabat gubernur sebelumnya dan seluruh koordinasi dilakukan melalui Biro Umum Pemprov Kaltim.
“Kerja sama ini sudah berlangsung sejak masa Pj Gubernur dan komunikasi selama ini melalui Biro Umum,” ujar Enny saat dikonfirmasi, Kamis (7/5/2026).
Enny menegaskan, layanan yang diberikan pihaknya bukan hanya berkaitan dengan pakaian pribadi pejabat. Sebagian besar pekerjaan justru menyangkut kebutuhan operasional kegiatan pemerintahan, mulai dari perlengkapan acara hingga kebutuhan fasilitas resmi.
Sorotan terhadap besarnya anggaran laundry disebut berkaitan langsung dengan tuntutan pelayanan cepat yang harus dipenuhi penyedia jasa.
Alwan Laundry, kata Enny, kerap menerima pekerjaan mendadak untuk membersihkan perlengkapan kegiatan resmi seperti taplak meja, sarung kursi, hingga berbagai kebutuhan jamuan yang harus segera digunakan kembali.
Kondisi itu membuat proses kerja sering berjalan di luar jam operasional normal. Bahkan, pekerjaan tak jarang berlangsung hingga tengah malam sampai dini hari.
“Ekspres itu macam-macam. Ada yang tiga jam, ada yang enam jam. Tapi kalau sudah lewat malam, seperti jam 10 malam, jam 1 dini hari, bahkan pernah sampai jam 3 subuh, tentu berbeda lagi pengerjaannya,” jelasnya.
Tak hanya proses pencucian yang berlangsung larut malam, pengantaran barang pun disebut beberapa kali dilakukan pada jam-jam yang tidak biasa demi menyesuaikan agenda kepala daerah dan kegiatan pemerintahan yang padat.
“Pernah antar jam 10 malam, bahkan sampai jam 1 dini hari,” tambahnya.
Baca juga: Alasan Pemprov Kaltim Pertahankan Anggaran Laundry Rp450 Juta Meski Banjir Kritik: Kegiatan Padat
Di tengah kegaduhan yang berkembang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut memberikan klarifikasi terkait anggaran tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menegaskan bahwa angka Rp 450 juta itu bukan digunakan untuk mencuci pakaian pribadi gubernur maupun pejabat daerah.
Menurut Astri, polemik muncul karena adanya kesalahpahaman dalam penamaan atau nomenklatur anggaran yang tertulis di sistem.
“Kalau kita lihat di RUP, memang tertulis belanja pakaian kepala daerah. Tapi itu hanya penamaan dalam sistem,” kata Astri.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut mencakup kebutuhan laundry untuk berbagai fasilitas pemerintah yang cukup besar. Mulai dari kamar transit VIP, guest house, perlengkapan jamuan, hingga berbagai sarana penunjang di enam gedung milik pemerintah daerah.
Astri menyebut, kebutuhan laundry yang dimaksud tidak terbatas pada pakaian semata. Anggaran itu juga digunakan untuk membersihkan berbagai perlengkapan operasional pemerintahan lainnya.
“Bukan hanya pakaian. Tapi juga untuk laundry karpet, gorden, bed cover, sprei, sampai taplak dan penutup kursi jamuan,” pungkasnya.
Menurutnya, tingginya kebutuhan tersebut juga dipengaruhi kebijakan efisiensi pemerintah daerah.
Baca juga: Diskominfo Kaltim Pasang Badan untuk Rudy Masud, Sebut Tantangan Debat BEM Unmul Tanpa Konfirmasi
Berbagai kegiatan resmi, keagamaan, hingga aktivitas organisasi masyarakat kini lebih banyak dipusatkan di fasilitas milik pemerintah dibanding hotel, sehingga kebutuhan operasional gedung meningkat tajam.
Menyikapi sorotan publik yang terus bergulir, Pemprov Kaltim menyatakan akan melakukan pembenahan dalam penyusunan deskripsi anggaran ke depan.
Langkah itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan tidak kembali muncul salah persepsi terhadap penggunaan anggaran daerah.
Polemik ini pun menjadi pengingat bahwa di era keterbukaan informasi, setiap angka dalam anggaran publik akan selalu mendapat perhatian besar dari masyarakat terlebih ketika nominalnya menyentuh ratusan juta rupiah.
***
(TribunTrends/Kompas)
