TRIBUNPALU.COM, PALU – Aliansi Buruh Rakyat Bersatu menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi jilid II sebagai bentuk protes terhadap sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dinilai belum merespons tuntutan kaum buruh pasca aksi Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Rencana aksi tersebut disampaikan dalam konferensi pers digelar di Sekretariat Yayasan Tanah Merdeka, Kamis (7/5/2026).
Koordinator lapangan aksi sekaligus anggota Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM), Fajar, mengatakan pihaknya masih melakukan konsolidasi untuk mematangkan pergerakan dan tuntutan yang akan dibawa dalam aksi lanjutan tersebut.
Baca juga: Aliansi Burasa Soroti Outsourcing dan PHK 80 Karyawan PT RSJ di Morowali
“Untuk sementara kami masih dalam tahap konsolidasi dan mematangkan pergerakan serta tuntutan kami dari kaum buruh dan pekerja,” ujar Fajar.
Menurutnya, hingga saat ini belum ada tindak lanjut nyata dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap tuntutan disampaikan massa aksi saat May Day pada 1 Mei 2026 lalu di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Aliansi BURASA juga menyoroti persoalan outsourcing dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan industri di Sulawesi Tengah.
Salah satunya PHK terhadap 80 karyawan PT Rumah Sejahtera Jaya (RSJ) di kawasan IMIP Morowali.
Selain itu, mereka menilai respons Gubernur Anwar Hafid saat aksi May Day belum menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi buruh.
Pada aksi sebelumnya, massa aksi menolak ajakan komunikasi melalui sambungan video WhatsApp karena dianggap tidak menghargai demonstran yang hadir langsung di lokasi unjuk rasa.
Baca juga: Harga Terbaru HP Infinix 2026: Infinix Note 60 Ultra, Infinix Note Edge, Infinix Hot 60i.
Aliansi BURASA menegaskan tuntutan mereka mencakup perlindungan hak pekerja, penolakan praktik outsourcing yang merugikan buruh, hingga perbaikan kebijakan ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah.
Konferensi pers tersebut dihadiri sekitar 10 peserta terdiri dari organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa. (*)
