TRIBUNPALU.COM - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menanggapi isu penghapusan Program Studi (Prodi) Humaniora.
Kabar mengenai penutupan jurusan ilmu sosial tersebut sempat memicu kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan dosen.
Banyak pihak menilai alasan penghapusan prodi tersebut terlalu dangkal karena demi memenuhi kebutuhan dunia industri semata.
Budiman memastikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki niat untuk menghapus prodi humaniora.
Ia menegaskan bahwa langkah yang diambil pemerintah sebenarnya adalah melakukan penyesuaian metode pengajaran di tingkat perguruan tinggi.
Menurutnya, penyesuaian ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan atau AI.
"Saya ada diskusi dengan Menristekdikti, beliau bilang tidak bermaksud menghapus, tapi mengubah pola pengajaran dan metode pengajaran masing-masing prodi yang ada, agar cocok dengan pertama, perkembangan zaman," kata Budiman dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, Senin (4/5/2026).
Baca juga: KPID Sulteng Dorong Pengawasan Siaran dan Sistem Peringatan Dini Bencana di Sigi
Budiman menyoroti kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau Akal Imitasi yang kini telah menggeser banyak peran manusia.
Ia menyebutkan bahwa AI tidak hanya menggantikan pekerjaan fisik dan rutin, tetapi juga pekerjaan yang bersifat analitis.
“Mulai dari sekretaris, resepsionis, jadi banyak kerjaan-kerjaan yang bukan cuma kerja fisik, bukan saja kerja rutin, bukan saja kerja berbahaya, tapi bahkan beberapa kerja analitis, kerja-kerja berpikir," ucap pria yang pernah menjadi bagian dari Aktivis '98 tersebut.
Menurutnya, jika jurnalisme tidak beradaptasi, maka jurusan tersebut akan tertinggal oleh kemajuan teknologi yang sangat cepat.
"Coba bayangkan, dengan adanya generasi AI, kira-kira jurusan jurnalistik itu gimana?" tuturnya.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Sulteng, Jumat 8 Mei 2026: Kota Palu dan Banggai Berpotensi Hujan Ringan
Solusi yang ditawarkan pemerintah bukanlah pembubaran jurusan, melainkan penerapan konsep "AI Plus" pada disiplin ilmu yang ada.
Pemerintah berencana mengintegrasikan AI ke dalam berbagai fakultas, seperti AI Plus Jurnalistik atau AI Plus Sastra.
"Nah, saya kira penting, bukan membubarkan jurusan jurnalistik, tapi inilah yang mau dibangun, AI plus jurnalistik," ungkapnya.
Budiman pun menegaskan, pemerintah tengah berupaya menyesuaikan pendidikan tinggi dengan kebutuhan lapangan kerja.
"Jadi, itu yang dimaksud pemerintah menyesuaikan kebutuhan lapangan kerja, bukan sekadar penyerapannya, tapi juga menciptakan lapangan kerja baru," jelasnya.
"Artinya mendidik mahasiswa, selain kurikulum dasar juga menyesuaikan dengan tuntutan zaman."
Selanjutnya, Budiman menegaskan, tujuan kuliah yang membentuk cara berpikir kritis tetap juga diimbangi upaya pemerintah untuk mendorong pendidikan tinggi agar beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
Menurutnya, kemampuan berpikir kritis tidak cukup jika tidak menyesuaikan kebutuhan di masa depan.
Ia pun mengingatkan, pemerintah pasti akan diprotes jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja bagi lulusan yang mampu berpikir kritis tetapi tidak mengikuti perkembangan zaman.
"Nanti, bukan orang akan berkata, ‘Loh, kita kuliah kan bukan sedang mencari lapangan kerja, kita kan kuliah untuk menciptakan cara berpikir kritis, cara berpikir analitis membuat pribadi yang paripurna.' Oke, saya sepakat," ujar Budiman.
"Tapi nanti kalau nganggur, kritis tapi nganggur, nanti diprotes lagi pemerintah."
Budiman kemudian memperingatkan risiko besar jika perguruan tinggi tidak beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
Tanpa penyesuaian, lulusan sarjana berpotensi menjadi 'orang miskin baru yang cerdas' atau pengangguran terdidik, sebab perusahaan-perusahaan sudah memiliki agentic AI.
“Bayangkan sudah kuliah Finance, Ekonomi, Manajemen, tapi perusahaan tidak merekrut, karena sudah pakai agentic AI yang lebih maju."
"Kebayang nggak, itu akan menciptakan apa? Orang miskin baru yang cerdas atau pengangguran baru yang cerdas, ledakan sosialnya akan seperti apa?” tandas Budiman.
Baca juga: Pemkot Palu Perkuat Ketahanan Pangan Lewat Demplot Urban Farming di Lahan Tidur
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemendiktisaintek), Prof. Badri Munir Sukoco, melontarkan wacana untuk menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang tidak relevan dengan industri.
Badri menyebut, program studi-program studi yang ada di universitas di Indonesia saat ini akan dipilah-pilah, atau kalau perlu ditutup, demi menyesuaikan dengan relevansi kebutuhan kehidupan dunia di masa depan.
"Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini," ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, Kamis (23/4/2026), dikutip dari siaran di Kanal YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI (Kemendukbangga/BKKBN).
Nantinya, kata Badri, Kemendiktisaintek akan menyusun prodi yang dibutuhkan di masa mendatang.
Penentuan tersebut juga akan didasarkan pada kajian-kajian program Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK).
Saat ini data statistik pendidikan tinggi, prodi bidang ilmu sosial mencakup 60 persen. Lebih rinci, prodi yang paling banyak adalah kependidikan atau keguruan.
"Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi yang 470.000 tidak punya pekerjaan," tutur Badri.
Badri berujar Indonesia saat ini terus menggaungkan soal bonus demografi.
Akan tetapi, jika lulusan pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar Indonesia menjadi negara maju tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, maka tidak akan tercapai tujuan itu.
"Kalau bahasa kami saat ini, perguruan tinggi yang ada di Indonesia sebagian besar ya itu menggunakan market driven strategy. Yang lagi laris apa dibuka gitu prodinya, kemudian oversupply di situ," ungkap Badri.
Ia memberi contoh, berdasarkan data yang diperiksa olehnya, tahun 2028 sebenarnya Indonesia bisa mengalami kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal World Bank.
Apalagi, bila terjadi maldistribusi atau ketidakseimbangan distribusi di masing-masing daerah.(*)
Update informasi lainnya di Facebook, Instagram, Tiktok dan WA Channel
