TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul melaporkan pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat yang sebelumnya menjadi sorotan karena menelan anggaran Rp 27 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi sekaligus upaya memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan celah penyimpangan.
Gus Ipul menyebut bahwa dari hasil konsultasi, KPK memberikan banyak catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Sosial.
“Saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana,” kata Gus Ipul usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, masukan tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos agar lebih akuntabel.
Baca juga: Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 M, Mensos Gus Ipul Bersedia Diaudit, KPK: Kita Sedang Pelajari
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, terutama dalam sistem pengadaan yang saat ini digunakan kementeriannya.
Salah satunya, posisi Kemensos yang masih berada di peringkat ke-167 dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan karena kebutuhan pengadaan barang dan jasa diperkirakan akan semakin besar ke depan.
Oleh karena itu, Gus Ipul turut meminta arahan KPK terkait kemungkinan skema pengadaan melalui instansi atau pihak lain yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah ini baru berubah semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,” ujarnya.
Ketiga, Gus Ipul bilang, Kemensos akan menunggu hasil kajian Direktorat Monitoring KPK terkait pengadaan barang dan jasa di Kemensos termasuk terkait pengadaan sepatu di Sekolah Rakyat.
“Hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang,” ucap dia.
Mensos juga mengungkapkan pengadaan sepatu untuk siswa di Sekolah Rakyat dengan anggaran Rp 27 miliar sudah dilaksanakan pada 2025 yang lalu.
Sedangkan, untuk tahun 2026 belum dilakukan lelang terkait pengadaannya.
“Untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar Rp 27 miliar, dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025, sementara yang 2026 belum dilakukan lelang,” kata dia
Dia juga mengatakan, angka dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut sudah sesuai dengan aturan, bahkan sudah berkonsultasi dengan ahli guna menentukan pagu anggaran.
“Setelah itu baru menjelang lelang nanti ada harga perkiraan sendiri, itu pun juga ada mekanismenya. Setelah itu proses lelang, dan biasanya, ya selalu saya enggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri,” ujarnya.
Baca juga: Gus Ipul Akui SDM Kemensos Tak Becus Urus Proyek, Nasib Sepatu Siswa Rp27 M Kini Terombang-ambing
Wakil Ketua KPK Ibnu Masuki Widodo berharap tidak terjadi penyimpangan dalam program-program yang dilaksanakan Kemensos.
Ibnu mengatakan, KPK terbuka untuk mengawal program tersebut sebagai upaya pencegahan.
“Kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” kata Ibnu.
Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, informasi terkait anggaran pengadaan sepatu untuk siswa di Sekolah Rakyat mencapai Rp 27 miliar menjadi bahan pengayaan dalam kajian yang sedang dilakukan tim KPK.
“KPK juga sudah masuk dalam kerangka pencegahan dengan melakukan kajian terkait dengan program sekolah rakyat sehingga informasi-informasi ini (sepatu siswa) tentu akan menjadi pengayaan bagi tim,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Budi mengatakan, dari informasi tersebut, tim KPK akan melihat proses bisnis dalam pengadaan program tersebut.
Dia mengatakan, jika memang dalam tahapannya ditemukan celah korupsi, kerangka pencegahan yang disiapkan diharapkan bisa memitigasi tindakan tersebut.
“Oleh karena itu, KPK tentunya terbuka dalam kerangka pencegahan untuk bersinergi, berkolaborasi dengan pihak siapapun karena kalau kita bicara pencegahan tentu KPK tidak bisa sendiri, butuh sinergisitas ya dengan para pemangku kepentingan lainnya,” ucap dia.
(TribunTrends/Kompas)
