Mempermalukan orang dianggap bentuk keberanian moral. Padahal ketika komunikasi kehilangan empati, masyarakat sedang bergerak menuju krisis kemanusiaan.

Surabaya (ANTARA) - Hari ini, seseorang bisa menjadi sasaran kemarahan publik hanya dalam hitungan jam. Sebuah video pendek, potongan percakapan, atau unggahan media sosial dapat segera berubah menjadi gelombang hujatan nasional.

Publik bereaksi cepat sebelum memahami konteks secara utuh. Orang ramai-ramai menghakimi, sementara fakta sering tertinggal jauh di belakang.

Fenomena itu semakin akrab dalam kehidupan sehari-hari. Demonstrasi mudah berubah menjadi konfrontasi. Perdebatan politik menjelma saling hina. Guru dipersoalkan murid dan orang tua. Aparat dan warga saling merekam lalu menyebarkannya ke media sosial. Bahkan, konflik pribadi pun dapat mendadak berubah menjadi tontonan nasional.

Kita hidup di zaman ketika komunikasi berlangsung sangat cepat, tetapi kehilangan kedalaman. Orang semakin mudah berbicara, namun semakin sulit mendengar.

Banjir informasi

Perubahan besar itu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi digital. Dulu, arus informasi relatif terpusat melalui media massa, lembaga pendidikan, atau otoritas sosial tertentu. Kini setiap orang dapat menjadi penyebar informasi, sekaligus pembentuk opini.

Demokratisasi komunikasi memang membawa manfaat besar. Publik memiliki ruang lebih luas untuk menyampaikan kritik dan mengawasi kekuasaan. Namun, ledakan saluran komunikasi juga melahirkan persoalan baru: kekacauan informasi.

Kita dibanjiri pesan tanpa henti. Informasi datang dari berbagai kanal secara bersamaan: media sosial, grup percakapan, platform video pendek, podcast, hingga komentar anonim. Dalam situasi seperti itu, masyarakat kesulitan membedakan mana fakta, opini, propaganda, atau sekadar pelampiasan emosi.

Kini, ruang publik berubah menjadi bising. Teoretikus komunikasi Marshall McLuhan pernah mengingatkan bahwa media bukan sekadar alat penyampai pesan, tetapi ikut membentuk cara manusia berpikir dan berhubungan. Apa yang kita alami hari ini membuktikan hal itu. Media digital membentuk budaya komunikasi yang serba cepat, spontan, dan reaktif.

Di media sosial, yang paling menarik perhatian bukanlah penjelasan mendalam, melainkan sensasi. Algoritma digital cenderung mempromosikan konten yang memicu keterlibatan emosional: kemarahan, ketakutan, kontroversi, atau kebencian. Karena itu, informasi yang keras dan provokatif lebih mudah viral dibanding percakapan yang tenang. Dalam situasi seperti itu, emosi sering mengalahkan nalar.

Runtuhnya kepercayaan

Persoalan lain yang semakin terasa adalah merosotnya kredibilitas dalam komunikasi publik. Masyarakat, kini, hidup dalam krisis kepercayaan. Orang meragukan media, mencurigai pemerintah, bahkan mempertanyakan otoritas ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan.

Kondisi itu diperparah oleh melimpahnya informasi yang saling bertabrakan. Ketika semua orang merasa paling benar dan semua pihak dapat memproduksi “versi fakta” masing-masing, publik akhirnya kesulitan menentukan sumber yang layak dipercaya.

Sosiolog Zygmunt Bauman menyebut masyarakat modern sebagai masyarakat cair yang kehilangan pegangan tetap. Otoritas sosial melemah, hubungan menjadi rapuh, dan manusia hidup dalam ketidakpastian terus-menerus.

Gejala itu tampak jelas hari ini. Di media sosial, popularitas sering dianggap lebih penting daripada kredibilitas. Orang lebih percaya pada konten viral dibanding penjelasan ahli. Akibatnya, ruang publik dipenuhi kebingungan dan kecurigaan.

Dalam situasi semacam itu, komunikasi tidak lagi bertujuan mencari kebenaran bersama, melainkan memenangkan perhatian.

Penghakiman massal

Fenomena lain yang muncul adalah budaya penghakiman massal. Seseorang dapat dihukum secara sosial sebelum proses klarifikasi berlangsung. Potongan video pendek sering dianggap cukup untuk menyimpulkan seluruh persoalan.

Kita berulang kali menyaksikan bagaimana seorang guru, petugas layanan publik, aparat, atau warga biasa mendadak menjadi sasaran hujatan nasional, setelah videonya viral. Dalam banyak kasus, fakta lengkap baru diketahui belakangan, ketika reputasi seseorang sudah telanjur rusak.

Psikologi komunikasi menjelaskan bahwa emosi negatif menyebar jauh lebih cepat dibanding informasi rasional. Kemarahan mudah menular karena manusia cenderung bereaksi spontan terhadap ancaman dan konflik. Media digital mempercepat proses itu melalui mekanisme berbagi tanpa jeda. Akibatnya, ruang publik berubah menjadi arena pelampiasan emosi kolektif.

Kondisi itu mencemaskan, karena masyarakat mulai menganggap situasi itu sebagai hal biasa. Menghina dianggap bagian dari kebebasan berekspresi. Mempermalukan orang dianggap bentuk keberanian moral. Padahal ketika komunikasi kehilangan empati, masyarakat sedang bergerak menuju krisis kemanusiaan.

Kehilangan dialog

Sebenarnya meningkatnya keberanian masyarakat untuk menyampaikan kritik adalah perkembangan yang positif. Publik, kini, lebih sadar terhadap hak-haknya dan tidak lagi sepenuhnya tunduk pada otoritas. Warga merasa memiliki ruang untuk bersuara dan menyampaikan keberatan terhadap ketidakadilan.

Namun demokrasi tidak cukup hanya dengan kebebasan berbicara. Demokrasi membutuhkan ruang dialog yang sehat, tempat orang dapat bertukar gagasan secara rasional, saling mendengar, dan menghargai perbedaan pandangan.

Masalahnya, ruang publik digital hari ini justru bergerak ke arah sebaliknya. Orang lebih sibuk menyerang daripada memahami. Perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan identitas. Dalam politik, lawan dianggap musuh. Dalam pendidikan, kritik mudah dipahami sebagai serangan pribadi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, orang semakin sulit menerima pandangan yang berbeda tanpa emosi berlebihan.

Ironis memang, kita memiliki semakin banyak sarana komunikasi, tetapi semakin sedikit percakapan yang benar-benar bermakna.

Komunikasi beradab

Karena itu, persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan agar masyarakat lebih santun. Hal yang dibutuhkan adalah membangun kembali budaya komunikasi yang sehat dan manusiawi.

Pendidikan semestinya tidak hanya menghasilkan manusia yang cerdas secara teknis, tetapi juga mampu mendengar, berdiskusi, dan menghormati perbedaan. Sekolah dan kampus perlu menjadi ruang untuk melatih ketahanan emosi dan kemampuan berdialog di tengah dunia digital yang serba reaktif.

Pada saat yang sama, ruang publik perlu dikembalikan pada nilai kredibilitas. Informasi tidak boleh hanya diukur dari seberapa viral, tetapi juga seberapa dapat dipercaya. Ketika sensasi lebih dihargai daripada ketepatan, masyarakat perlahan kehilangan pegangan bersama tentang kebenaran. Karena itu, media, platform digital, dan para pembentuk opini publik memiliki tanggung jawab menjaga kejernihan informasi dan tidak terus-menerus memelihara kegaduhan emosional.

Masyarakat juga membutuhkan teladan komunikasi yang sehat dari para pemimpinnya. Sulit mengharapkan publik tenang jika ruang politik setiap hari dipenuhi pertengkaran dan penghinaan. Bahasa para elite sering menentukan nada percakapan masyarakat.

Di tengah situasi seperti ini, mungkin yang paling mendesak adalah menghidupkan kembali kemampuan mendengar. Kita terlalu cepat bereaksi dan terlalu sedikit memberi ruang untuk memahami. Padahal tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan kemarahan, dan tidak semua percakapan harus dimenangkan.

Sebab pada akhirnya, kualitas sebuah peradaban tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh kemampuan manusia menjaga kemanusiaan di dalam komunikasi itu sendiri.

*)Dr. Suko Widodo, dosen Departemen Komunikasi, Universitas Airlangga dan Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur